Fahri Hamzah optimis hak angket Ahok disetujui

Merdeka.com - Enam fraksi partai pendukung pemerintah, yakni PDIP, PPP, PKB, Golkar, Hanura dan NasDem menolak penggunaan hak angket pengembalian jabatan Basuki T Purnama sebagai gubernur DKI Jakarta. Hitungan kursi enam partai terbilang cukup untuk menolak usulan angket yang dimotori, PKS, PAN, Gerindra dan Demokrat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah optimistis angket untuk mempertanyakan alasan pemerintah belum menonaktifkan Ahok akan disetujui. Sebab, keputusan penggunaan angket akan ditentukan oleh tiap anggota DPR bukan fraksi partai. Kesepakatan penggunaan hak angket akan diputuskan dalam rapat paripurna seperti pengesahan undang-undang.

"Enggak, enggak gitu caranya. Tetap harus dibawa ke paripurna. Karena itu kan hak anggota, bukan hak fraksi, keputusan dan kesepakatan itu adalah hak anggota. Meskipun anggota itu berada di fraksi, tapi votingnya itu harus tetap orang per orang," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (17/2).

Fahri memastikan, usulan angket tetap bergulir dan tidak menguap. Sejauh ini, usulan angket telah dibahas dalam rapat pimpinan DPR untuk diatur jadwal pembahasan di level Badan Musyawarah (Bamus).

Dalam rapat Bamus, setiap fraksi akan memberikan pandangan sekaligus mengatur jadwal pembacaan usulan angket saat Paripurna. Kemungkinan, rapat Bamus hak angket akan berlangsung pada Senin (20/2) mendatang.

"Sudah sampai Rapim dan sampai penjadwalan Bamus. Kemungkinan Bamus itu kalau enggak Senin, Selasa. Untuk membahas lanjutan dari usulan, yaitu penjadwalan untuk dibaca di paripurna. Paripurna itu soal pembacaan dulu, jadi usulannya dibaca dulu. Saya kira di Bamus akan dijadwalkan," terangnya.

Fahri menyadari keputusan hak angket masih akan mengalami jalan panjang. Dalam rapat paripurna, usulan hak angket hanya dibacakan, kemudian masuk masa jeda untuk proses lobi bagi fraksi yang tidak setuju dengan usulan angket itu.

"Memang ada persoalan teknis, jadwal rutin DPR tanggal 23 atau 24 sudah masuk masa reses. Jadi bisa panjang waktu untuk pengambilan keputusannya, kalau paripurnanya baru hanya pembacaan, lalu ada jeda untuk persetujuan hingga lobi untuk siapa yang setujui dan yang enggak, akan panjang itu akan cukup panjang," pungkasnya.

Sebelumnya, Fraksi Partai yang tergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah diantaranya PKB, Golkar, PDIP, PPP, NasDem, dan Hanura mempertanyakan urgensi penggunaan hak angket atas pengembalian jabatan Gubernur DKI Jakarta kepada Basuki T Purnama (Ahok). Sekretaris Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang menilai tidak ada indikasi pelanggaran UU yang dilakukan Mendagri dengan mengangkat kembali Ahok.

"Kami dari fraksi pemerintah menganggap bahwa keputusan dari Kemendagri untuk mengaktifkan kembali Pak Basuki merupakan keputusan yang sudah memiliki landasan hukum yang cukup kuat dikaitkan dengan UU Pemda," kata Agus di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/2).

"Kata kuncinya adalah berkaitan dengan tuntutan minimal 5 tahun atau tuntutan maksimal 5 tahun. Setelah kami seksama pelajari apa yang diamanatkan dalam UU tersebut. Kami merasa landasan hukum yang dipakai Mendagri sudah cukup sehingga dasar hukumnya cukup kuat," sambungnya.

Agus berujar, fraksi pemerintah sepakat menyediakan forum bagi empat fraksi, yakni PKS, PAN, Demokrat dan Gerindra yang mengusulkan hak angket untuk meminta penjelasan Mendagri tentang pengaktifan kembali Ahok. Forum tersebut akan dilakukan melalui rapat dengar pendapat (RPD) Komisi II.

"Kami sudah sepakat sebagai fraksi pemerintah untuk kita siapkan forumnya dalam forum komisi II," terangnya.