Daftar setoran anggota DPR untuk parpol

Merdeka.com - Menjadi anggota DPR tidaklah semudah yang dibayangkan. Sudah keluar duit banyak untuk kampanye, dan jika sudah terpilih, mereka masih harus menyetor ke partai masing-masing.

Setoran ini biasanya adalah potongan gaji bulanan anggota Dewan yang rata-rata berkisar Rp 50 juta. Setoran di masing-masing partai pun bervariasi, ada yang di bawah Rp 5 juta, sampai ada yang setengah dari gaji bulanan.

Kebanyakan para legislator tidak keberatan, karena sudah tahu konsekuensi ini sejak awal. Apalagi, duit setoran akan digunakan untuk biaya operasional partai, yang memang tidak murah.

Namun jika setoran terlalu tinggi, apakah gaji yang sudah disunat itu cukup membiayai hidup anggota Dewan sendiri? Dan yang tak kalah penting, apakah dana itu juga cukup untuk biaya operasional 'merawat' komunikasi dengan konstituen?

Berikut daftar setoran anggota DPR ke partai:

Rp 25 Juta di PDIP

Jika gaji anggota DPR perbulan pas Rp 50 juta, maka setoran anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR adalah setengahnya. "Iya, Rp 25 juta," kata Eva Kusuma Sundari yang duduk di Komisi III DPR.Dia menjelaskan, uang tersebut dikumpulkan dari semua anggota FPDIP untuk dipergunakan sebagai biaya operasional."Operasional sehari-hari, persiapan pileg, pilpres. Belum kalau keperluan khusus maka ada tambahan urunan, misalnya, pilkada DKI Jokowi. Lalu nanti Jateng, GP dan lain-lain," urai dia.

Rp 20 Juta di PKS

Hidayat Nur Wahid mengaku setiap kader PKS yang duduk di DPR diwajibkan untuk menyetor Rp 20 juta tiap bulannya ke partai."Kami dari DPR iuran minimal Rp 20 juta tiap bulan. Rp 2 juta tiap bulan iuran di fraksi," ungkap politisi yang duduk di Komisi I DPR ini.Selain itu, jelas dia, sumber dana partai juga berasal dari sumbangan kader-kader PKS di dalam dan luar negeri."Kemudian iuran dari kader dan jumlahnya variatif dari masing-masing anggota. Akumulasinya sekitar 4 persen dari penghasilan bersih," kata Hidayat.

Rp 10 Juta di PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) punya aturan khusus jika para calegnya nanti terpilih dan berhasil duduk di kursi parlemen. Para anggota fraksi PPP di DPR, wajib setor uang ke partai senilai Rp 10 juta tiap bulan.Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim menegaskan bahwa partai memang punya regulasi bagi setiap anggota fraksi DPR.??"Kalau selama ini sekitar Rp 7,5 sampai Rp 10 juta. Karena parpol banyak pengeluarannya," kata Lukman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (24/4).??Wakil Ketua MPR ini mengatakan, uang senilai Rp 10 juta yang diwajibkan bagi para legislator dari PPP sudah sangat memadai dan tidak memberatkan."PPP sangat sadar kewajiban anggota yang bersifat wajib dalam tataran nasional dan tidak memberatkan legislatif jumlah Rp 10 juta sudah sangat memadai," imbuhnya.

Rp 5 Juta di Demokrat

Ketua DPP Partai Demokrat Sutan Bhatoegana mengatakan, anggota DPR dari fraksi Demokrat wajib setor Rp 5 juta setiap bulan ke DPP."Kami menyetor ke DPP setiap bulan pada periode 2004-2009 sebesar Rp 2 juta per bulan, tahun 2009-2014 sebesar Rp 5 juta per bulan," jelas Sutan saat dihubungi, Rabu (24/4).Sutan menjelaskan, dana Rp 5 juta setiap bulan itu digunakan untuk menjalankan operasional DPP. Selain itu, uang setoran juga digunakan untuk mendukung struktur partai hingga tingkat DPC."Ya untuk biaya operasional DPP, kan DPP juga harus bisa jalan untuk mensupport semua DPD dan DPC di seluruh daerah," tegasnya.

Rp 3 Juta di Golkar

Partai Golkar mewajibkan setiap anggota fraksinya di DPR untuk menyetor uang bulanan sebesar Rp 3 juta tiap bulan. Dana ini digunakan untuk operasional fraksi sehari-hari.Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, seluruh anggota fraksi di DPR memang diwajibkan untuk membayar iuran tiap bulannya. "Ya kami Rp 3 juta per bulan," jelas Bambang melalui pesan singkat, Rabu (24/4).

Vonny, bekas napi kasus korupsi bandara jadi caleg GerindraKeluarga Atut ramai-ramai jadi calegDia menjelaskan, bahwa biaya itu digunakan partai besutan Aburizal Bakrie untuk keperluan operasional fraksi di DPR. Dia pun tak keberatan jika memang harus membayar Rp 3 juta per bulan.

Baca juga:Foto seksi para calon anggota DPR jadi obrolanPerang caleg artis di Jabar, siapa melenggang ke Senayan?DKI 1: Duel mantan sekda, Bajuri, presenter, dan anak gubernur