Masalah terbesar yang akan dihadapi RI adalah apakah seorang perwira yang telah melanggar HAM dan melakukan insubordinasi terhadap atasannya ketika masih aktif bertugas dapat memegang tampuk pimpinan nasional yang begitu besar kekuasaannya. Dalam sistim presidensiil, sesuai dengan UUD yang telah direvisi, meskipun ada pagar-pagar hukum yang dimaksudkan untuk membatasi kekuasaan presiden, tetap saja seorang presiden dapat melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan rakyat, meskipun tampaknya masih dalam batas-batas hukum dan konstitusional.

Di Amerika Serikat yang dianggap paling demokratis dan banyak mempunyai pembatasan serta penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif, tetap saja Presiden Richard Nixon dalam skandal Watergate dapat melakukan tindakan-tindakan negatif meskipun ketahuan dan kemudian mengundurkan diri sebelum dimakzulkan.  Pada masa kini pun Presiden Obama yang berseberangan dengan Kongres, terutama House of Representatives, tetap dapat mengeluarkan Executive Order di antara celah-celah pembatasan tersebut.

Apalagi di Indonesia di mana Presiden mempunyai kekuasaan besar dan mempunyai berbagai perangkat atau instrumen untuk melaksanakan kekuasaannya seperti Polisi, Kejaksaan, Intelejen, TNI, lembaga Perpajakan, Imigrasi dan beberapa lagi yang pernah digunakan pada masa Orde Baru. Dikhawatirkan perangkat-perangkat itu dapat disalahgunakan lagi oleh capres terpilih yang terbiasa dengan praktek-praktek Orde Baru ini.

Apakah tidak terpikirkan oleh para pemilih akan terulang lagi pengalaman-pengalaman selama Orde Baru? Memang ada keamanan dan kestabilan pada masa itu, tetapi semuanya semu dan karena itu gerakan reformasi terjadi pada tahun 1997-1998 yang menjatuhkan rejim Soeharto yang otoriter.  Dikatakan bahwa ekonomi lebih baik pada zaman Orde Baru. Mungkin benar untuk 20 tahun pertama, tetapi kolusi, korupsi dan nepotisme yang timbul telah merusak perekonomian yang dengan susah payah dibangun. Krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 bahkan lebih parah dari yang terjadi di Thailand, Korea Selatan dan Malaysia.

Sepertinya platform Prabowo yang ditawarkan pada Pilpres ini mengacu pada keinginannya untuk membangun kembali sistem semasa mantan mertuanya berkuasa. Soeharto tampak masih merupakan inspirasinya karena itu ia berkunjung ke makamnya dan mengusulkannya sebagai pahlawan nasional. Bahkan tersebar rumor kemungkinan kembali rujuknya dengan mantan istrinya, Titiek Soeharto. Juga dikatakan adanya pendukung lama Soeharto yang membantunya untuk membangun kembali sistem tersebut.

Setelah 15 tahun bangsa Indonesia mengalami demokrasi yang dinamis dan aktif, usaha tersebut pasti tidak akan mendapat dukungan luas dan Pilpres inilah kesempatan yang baik untuk menolaknya.

Selama 10 tahun terakhir, Indonesia mengalami kepresidenan yang lemah di bawah SBY. Sistem pemerintahan berjalan seadanya karena SBY tidak mempunyai sikap berani untuk menjalankan peran dan kekuasaannya dengan tepat.

Sejujurnya, tentu ada tokoh-tokoh yang dianggap melanggar HAM di kubu Jokowi-JK, tetapi mereka hanya pribadi-pribadi sebatas sebagai pendukung dan bukan capres.

Beberapa orang mengatakan pada saya bahwa Prabowo telah berubah dan menyesali kesalahan-kesalahannya terdahulu. Kalau benar sangat saya syukuri. Namun mengamati berbagai ucapan dan langkah-langkahnya saya masih ragu. Bagaimana pun ia adalah capres yang memikul masa lalu yang sudah kita ketahui semua dan karena itu harus kita tolak.(Jusuf Wanandi, Wakil Ketua, Dewan Penyantun, CSIS Foundation)