Wapres Sebut Banyak Produk dan Jasa Berlabel Halal Tetapi Kualitas Rendah
Merdeka.com - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengingatkan, Indonesia sebagai negara dengan pangsa pasar terbesar perlu dijaga dari pemanfaatan simbol-simbol dan penggunaan label halal yang tidak sesuai. Banyak produk dan jasa menggunakan label halal namun justru memiliki kualitas rendah.
"Banyak contoh produk dan jasa yang menggunakan label halal atau setidaknya diletakkan dengan kehalalan dan menggunakan simbol Islam, tetapi justru berkualitas rendah, tidak terjamin, bahkan cenderung mengeksploitasi umat Islam. Ada investasi yang dikaitkan dengan simbol-simbol Islam, tapi bodong, tidak benar. Ada yang jasa travel yang dikaitkan dengan simbol Islam tapi tidak memberikan pelayanan semestinya," ungkap Ma'ruf Amin di Universitas Brawijaya Malang, Rabu (27/11).
Kasus-kasus kategori tersebut dinilai dapat memberikan dampak buruk bagi industri halal di Indonesia, bila tidak diwaspadai. Kata Ma'ruf, pengembangan industri halal harus dilakukan atas dasar kepentingan umat, bangsa dan negara dengan visi untuk menyediakan produk terbaik dan bermanfaat atau halalan toyyiban.
"Jangan justru mengeksploitasi menggunakan label halal atau simbol-simbol ke-Islam-an," tegasnya.
Sebagaimana visi perundangan ekonomi dan keuangan syariah, pengembangan produk halal juga harus bersifat universal. Karena itu produk halal bukan hanya untuk Muslim, tetapi juga merupakan bagian integral bagi kehidupan masyarakat Indonesia tanpa memandang perbedaan.
"Pemerintah bertekat untuk memperkuat dan mempercepat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, yang difokuskan pada pengembangan dan perluasan industri produksi halal, keuangan syariah, sosial fund syariah (wakaf, zakat) dan bisnis syariah," urainya.
Ma'ruf Amin menjadi pembuka Konferensi Internasional Halal dan Tayyib 2019 di Universitas Brawijaya Kota Malang. Ma'ruf yang didampingi Menteri UMKM Teten Masduki juga mengingatkan pasar halal dunia memiliki potensi sangat besar bagi Indonesia.
Kata Ma'ruf pada 2017, produk pasar halal dunia mencapai USD 2,1 triliun dan akan berkembang terus mencapai USD 3 triliun pada 2023. Sehingga Indonesia harus dapat memanfaatkan potensi dengan terus meningkatkan ekspor yang pada saat ini baru 3,8 persen dari total pasar halal dunia.
Laporan Global Islamic Report pada 2018 mencatat Brazil merupakan eksportir pasar halal dunia nomor satu. Padahal bukan mayoritas Muslim, dengan nilai USD 5,5 miliar, disusul Autralia dengan nilai USD 2,4 miliar.
Justru pada 2018, Indonesia telah membelanjakan USD 214 miliar untuk produk halal atau mencapai 10 persen dari pangsa produk halal dunia dan merupakan konsumen terbesar, dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Muslim lainnya.
"Saya akan lebih gembira, jika produk-produk halal yang dikonsumsi masyarakat Indonesia tersebut diproduksi dan dihasilkan sendiri oleh Indonesia, dan juga kita bisa menjadi eksportir produk halal untuk pasar dunia," katanya berharap.
Karena itu, Ma'ruf mengajak pengembangan produk halal sebagai bagian dari pengembangan ekonomi dan keuangan syariah juga harus menjadi pilihan rasional bagi masyarakat. Artinya, pilihan yang memberikan manfaat, nilai tambah yang lebih bagi masyarakat.
"Makanan yang bersertifikat halal seharusnya dipilih oleh seluruh masyarakat, bukan hanya semata-mata kehalalannya, tetapi juga karena makanan tersebut merupakan makanan yang berkualitas (good food), enak rasanya, sehat, bergizi dan toyyib. Begitupun dengan barang dan jasa halal, dipilih karena kualitas keunggulannya, bukan sekadar label halalnya saja yang diletakkan pada produk tersebut," urainya.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Banyak Pelaku UMKM Minta Kewajiban Sertifikasi Halal Ditunda, Ini Kata Wapres Ma'ruf
Wapres menyebut sertifikat halal kini menjadi mandatory, sehingga tidak ada istilah menunda melainkan berproses.
Baca SelengkapnyaPemprov Sumsel Siapkan 1.000 Sertifikasi Halal Gratis Bagi UMKM
Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak kedua di dunia dengan 86,7% populasi beragama muslim.
Baca SelengkapnyaPBNU Tanggapi Kebijakan Kemenag soal Label Produk Non-Halal
Pemerintah akan mulai memberlakukan kewajiban sertifikasi halal pada 18 Oktober 2024 mendatang
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Acungi Jempol Untuk Produk Ibu Sri, Nasabah PNM Mekaar
Sri berharap produknya akan semakin besar dan dapat dijual di mana-mana.
Baca SelengkapnyaBeda Sikap dengan Jokowi soal Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Ma'ruf Amin Tegaskan Netral di Pemilu
Ma'ruf Amin merahasiakan pilihannya dan bakal menyoblos pada 14 Februari mendatang.
Baca SelengkapnyaKalung Produksi Nasabah PNM Mekaar Bandung Dijadikan Hadiah Jokowi untuk Iriana
Jokowi juga memuji Kabupaten Bandung yang memiliki banyak produk lokal dan variasi kulinernya.
Baca SelengkapnyaPedagang Kaki Lima Wajib Miliki Sertifikat Halal Mulai Oktober 2024, Begini Cara Mudah Mengurusnya
Jika sampai tenggat waktu tersebut pelaku UMKM belum mengantongi sertifikasi halal, maka akan dikenai sejumlah sanksi.
Baca SelengkapnyaWapres Ma'ruf Harap PROPER Kementerian LHK Dapat Mencegah Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan
PROPER tahun ini telah mendorong efisiensi anggaran dalam pengelolaan lingkungan hingga lebih dari 158 triliun Rupiah atau sekitar 23 persen lebih hemat .
Baca SelengkapnyaPelaku Usaha Kaget Pemerintah Tiba-Tiba Wajibkan PKL-UMKM Kantongi Sertifikat Halal
Terlebih, lanjut Hermawati, para PKL dan UMKM tidak secara cuma-cuma alias gratis untuk memperoleh sertifikat halal.
Baca Selengkapnya