Wapres Harap Calon Panglima TNI Yudo Margono Lanjutkan Kebijakan Keamanan Papua
Merdeka.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menaruh harapan kepada calon Panglima TNI Laksamana Yudo Margono. Yakni melanjutkan kebijakan keamanan di Tanah Papua.
"Saya kira panglima yang baru tentu akan melanjutkan kebijakan-kebijakan yang sudah ada," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di Pangkalan TNI Angkatan Udara Manuhua, Biak Numfor, Papua, Jumat (2/12) seperti dikutip Antara.
Komisi I DPR RI telah menyetujui pemberhentian dengan hormat Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai panglima TNI karena memasuki masa pensiun. DPR sekaligus menyetujui Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menjadi calon panglima TNI baru.
"Mungkin nanti lebih pemetaannya lebih diintensifkan ya, sehingga dengan di wilayah, dengan adanya DOB-DOB (daerah otonom baru) ini petanya semakin jelas masing-masing wilayah DOB ini," jelasnya.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat, Yudo Margono mengatakan akan mengevaluasi pendekatan keamanan di Papua ketika dia resmi menjabat sebagai panglima TNI.
"Kita lihat situasinya, apakah (pendekatan keamanan di Papua) masih relevan atau tidak. Tadi saya sampaikan bahwa walaupun TNI tegas, namun tetap harus humanis," kata Yudo di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat.
Yudo menjelaskan evaluasi tersebut dilakukan karena ada daerah di Papua yang kondisinya sudah relatif kondusif dan ada pula daerah dengan tingkat kerawanan cukup tinggi. Dia pun mengaku akan mengevaluasi operasi keamanan yang selama ini diterapkan di Papua.
"Dari operasi yang tadi sudah disampaikan, tentunya akan kami evaluasi. Tadi juga sudah saya sampaikan di Komisi I DPR. Jadi tidak semuanya, mungkin dengan operasi yang sama," ujar Yudo.
Dalam uji kelayakan dan kepatutan tersebut, Yudo berjanji akan mengerahkan semua daya dan upayanya agar tidak ada oknum TNI yang melakukan tindakan tidak terpuji dan bersikap arogan menyakiti rakyat.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Panglima TNI Ganti Penyebutan KKB Papua Jadi OPM, Anggota DPR Ungkap Dampak Politis
Penyebutan istilah KKB menjadi OPM memiliki dampak politis serta konsekuensi pada cara menyelesaikan.
Baca SelengkapnyaGeramnya Panglima TNI soal Danramil Aradide Ditembak OPM: Saat Persemayaman pun Masih Diganggu
Geramnya Panglima TNI soal Danramil Aradide Ditembak OPM: Saat Persemayaman pun Masih Diganggu
Baca SelengkapnyaSidang Paripurna, PDIP dan PKB Minta Pimpinan DPR Serius Sikapi Wacana Hak Angket Pemilu
Sebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Lantik Mantan Ajudannya Marsdya Tonny Harjono jadi Kasau Hari Ini
Tonny menggantikan posisi Marsekal Fadjar Prasetyo yang akan memasuki masa pensiun pada 9 April 2024.
Baca SelengkapnyaTNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua
TNI Ungkap Peran 13 Prajurit Tersangka Penganiayaan Anggota KKB di Papua
Baca SelengkapnyaPPP Belum Ambil Sikap Hak Angket Pemilu, Singgung Ketua DPR Puan Maharani di Luar Negeri
Kendati demikian, dia menghormati sikap dari fraksi di DPR yang telah menyatakan akan mendukung hak angket.
Baca SelengkapnyaBapaknya Pejabat Negara, Pria Ini Kenal Megawati Sejak Usia 5 Tahun Hingga Sukses Jadi Kepala Daerah
Anak tokoh nasional dianggap 'akrab' dengan Megawati sejak usia 5 tahun sampai sukses menjadi kepala daerah. Siapa sosok yang dimaksud?
Baca Selengkapnya6 Orang Jadi Tersangka Penganiayaan Relawan Ganjar-Mahfud, Ganjar: Oknumnya Tak Boleh Semena-Mena
Ganjar Pranowo memuji gerak cepat Panglima TNI Agus Subiyanto dalam menangani kasus penganiayaan relawannya.
Baca SelengkapnyaGP Ansor Bakal Gelar Kongres XVI di Atas Kapal Laut, Ini Alasannya
Rencananya kongres ini akan dibuka oleh Presiden Joko Widodo di Pelabuhan Tanjung Priok.
Baca Selengkapnya