Tungku pabrik peleburan besi di Lampung meledak, tiga pekerja luka parah. Polisi mendalami dugaan kelalaian dalam kecelakaan kerja.

Insiden ledakan tungku peleburan besi terjadi di PT San Xiong Steel Indonesia. Tiga karyawan mengalami luka bakar serius dan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Immanuel Bandarlampung.

Polda Lampung dan Polres Lampung Selatan sedang melakukan penyelidikan terhadap kecelakaan kerja ini. Petugas telah menyambangi lokasi kejadian dan memintai keterangan saksi-saksi serta mengamankan TKP.

Penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan penyebab ledakan. Pembaca dapat menemukan ringkasan menarik lainnya dengan topik berbeda. Geser ke atas untuk membaca lebih lanjut.

Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Ardiansyah dibuntuti anggota Densus 88 Antiteror Polri di restoran Perancis.

Sejumlah anggota Brimob Polri melakukan konvoi dan menggeruduk Gedung Kejagung di Jakarta Selatan, yang merupakan rangkaian penguntitan terhadap Febrie Ardiansyah.

Pengamanan Kejagung oleh POM TNI telah menjadi perjanjian MOU, namun tidak ada peningkatan pengamanan setelah penguntitan dan konvoi Brimob.

Kesimpulan dari peristiwa ini adalah pertemuan antara Kapolri dan Jaksa Agung telah dilakukan, dan pembaca di ajak untuk menemukan ringkasan menarik lain dengan topik berbeda.

DPR RI sedang melakukan pengkajian terkait pemotongan gaji untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Tujuan dari pengkajian ini adalah untuk menemukan solusi yang tepat dan tidak memberatkan masyarakat.

Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron, menginginkan Tapera tetap membantu mereka yang berpendapatan rendah tanpa semakin memperburuk situasi keuangan mereka. Ia juga berharap aturan yang dibuat oleh pemerintah tidak memberatkan masyarakat.

Presiden Jokowi telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera. Dalam peraturan ini, pekerja akan dipotong gaji sebesar 2,5 persen untuk dialokasikan sebagai tabungan perumahan.

DPR RI akan terus mengkaji dan mencari solusi yang tepat untuk Tapera. Kesimpulannya, pemerintah harus membuat aturan yang baik dan tidak memberatkan masyarakat. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Seorang pemuda memukuli polisi saat pertunjukan dangdut, membuat bibir korban robek.

Kejadian ini terjadi ketika petugas sedang melakukan pengamanan pertunjukan orkes dangdut.

Pelaku yang ditangkap mengalami pemeriksaan dan terancam hukuman penganiayaan serta perbuatan melawan petugas.

Korban mengalami luka serius, sementara pelaku masih dalam proses pemeriksaan. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Kementerian Perhubungan berencana memperpanjang tarif promo LRT Jabodebek.

Keputusan tersebut sedang didiskusikan oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub dan pihak LRT.

Beberapa aspek yang menjadi pertimbangan adalah tingkat keterisian kereta dan tingkat pelayanan yang diberikan oleh LRT.

Kementerian Perhubungan berusaha mencapai kesepakatan sebelum 31 Mei 2024 dan menawarkan skema tarif lain jika perpanjangan tidak memungkinkan.

Mantan calon wakil presiden Mahfud MD menyindir DPR dan Presiden terkait penambahan kementerian negara.

Menurut Mahfud, ada tujuan terselubung di balik kompaknya pemerintah dan DPR dalam menyetujui penambahan kementerian.

Mahfud mengatakan bahwa penambahan kementerian bisa menjadi kesempatan bagi mereka untuk bagi-bagi kekuasaan, seperti 'bagi-bagi kue politik'.

Kesimpulannya, penambahan kementerian ini memiliki tujuan terselubung dan menjadi kesempatan bagi pemerintah dan DPR untuk bagi-bagi kekuasaan. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya!

Penggunaan rokok elektrik meningkat dari 0,06% menjadi 0,13% menurut data Kemenkes.

Prevalensi merokok pada usia 10-18 tahun turun menjadi 7,4% menurut SKI 2023.

Terdapat kecenderungan anak-anak beralih dari rokok konvensional ke rokok elektronik.

Kementerian Kesehatan menggencarkan upaya untuk mencegah anak-anak merokok dengan larangan konsumsi rokok elektrik dan iklan di media sosial.

Balai Besar Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BBMKG) Wilayah III Denpasar meminta masyarakat mewaspadai potensi radiasi sinar ultraviolet saat musim kemarau.

Radiasi sinar ultraviolet terjadi terutama saat kemarau dengan tutupan awan yang sedikit, diperkirakan pada pukul 11.00-14.00 Wita dengan intensitas sangat tinggi.

Puncak musim kemarau terjadi pada Agustus 2024 dengan distribusi daerah yang sudah memasuki kemarau mencapai 95 persen. BMKG membagi indeks sinar UV dalam lima skala dengan risiko bahaya tinggi bagi orang yang terpapar matahari tanpa pelindung.

Untuk mencegah risiko bahaya tinggi, BMKG mengimbau untuk minimalkan waktu di bawah paparan matahari, tetap di tempat teduh pada saat matahari terik siang hari, kenakan pakaian pelindung matahari, topi lebar, dan kacamata hitam, serta oleskan tabir surya setiap dua jam.

SYL tiba di Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta Pusat untuk sidang perkara gratifikasi dan pemerasan eks Menteri Pertanian.

Sebelum sidang dimulai, SYL meluangkan waktu untuk berpelukan dan mencium istri dan anaknya.

Jaksa KPK akan menghadirkan saksi Nayunda dan Bendahara Umum NasDem Ahmad Sahroni dalam sidang tersebut.

Dalam momen hangat kekeluargaan, SYL bersama keluarganya menunggu sidang dimulai. Geser ke atas untuk ringkasan menarik lainnya.

Anggota DPR RI Herman Khaeron meminta agar kebijakan potongan gaji bagi para pekerja sebagai iuran untuk Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) terafiliasi dengan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) guna mencegah persoalan hukum ke depannya.

Herman mengatakan kebijakan Tapera perlu disosialisasikan secara masif agar publik memahami aturan teknisnya. Dia juga menilai transparansi dan akuntabilitas Himbara bisa dipercayai. Dia berharap Badan Pengelola Tapera memiliki sindikasi dengan Himbara, seperti melibatkan BTN.

Herman juga menyarankan pemerintah untuk menginventarisir pungutan yang telah dibebankan kepada masyarakat. Dia ingin agar Tapera tidak memberatkan rakyat yang berpendapatan rendah. Dia akan mengkaji kebijakan tersebut dan mencari solusi dengan fraksi partai politiknya.

Regulasi mengenai Tapera telah diteken oleh Presiden Jokowi. Program ini wajib diikuti oleh ASN, TNI, POLRI, pekerja BUMN/BUMD, dan pekerja swasta. Peserta yang termasuk dalam kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah dapat memperoleh manfaat berupa KPR, KBR, dan KRR dengan tenor panjang hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Presiden memiliki kewenangan untuk menunjuk prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil, namun DPR tetap akan melakukan pengawasan.

Dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pembatasan kementerian yang diisi prajurit aktif TNI juga akan dibahas oleh DPR.

RUU TNI juga mengatur tentang batas usia pensiun anggota TNI, dimana prajurit dapat melaksanakan dinas keprajuritan hingga usia tertentu sesuai dengan ketentuan.

Dalam upaya memenuhi kesetaraan di antara semua aparatur sipil negara, DPR akan terus membahas RUU TNI dan mengawasi kewenangan Presiden. Geser ke atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.

Kampus di NTT memperbolehkan mahasiswa membayar UKT menggunakan hasil bumi seperti ikan dan kain tenun.

Kebijakan ini sudah berjalan sejak 2018 dan dilakukan oleh Universitas Muhammadiyah Maumere (Unimof).

Kebijakan ini bermula dari pengalaman seorang mahasiswi yang tidak sanggup membayar UKT karena hasil bumi miliknya belum laku.

Kampus juga memberikan beasiswa kuliah gratis bagi mahasiswa yatim piatu dan memiliki sarana pengolahan UMKM kampus untuk menampung hasil bumi mahasiswa.

Diduga Selewengkan Dana Bantuan APBD, 3 Pengurus PSI Solo Dilaporkan ke Kejaksaan

Tiga pengurus partai PSI Solo, Kaesang Pangarep AYP, TM, dan AKA, dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Solo karena diduga menyelewengkan dana bantuan politik senilai Rp 89 juta yang berasal dari APBD Kota Solo.

Laporan tersebut didasarkan pada Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) DPD PSI Solo yang menunjukkan adanya kegiatan fiktif selama periode 2019-2022. Sejumlah kader dan pengurus PSI Kota Solo mendatangi kantor Kejaksaan Negeri Solo untuk melaporkan pelanggaran tersebut.

Kejari Solo telah menerima laporan tersebut dan akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Pelapor memastikan bahwa DPD PSI Kota Solo tidak pernah mengadakan kegiatan pendidikan politik sebagaimana tercatat dalam LPJ partai. Geser Ke Atas untuk membaca ringkasan menarik lainnya.