Merdeka.com - Rencana eksekusi paksa lahan di Taman Sriwedari, Solo, Jawa Tengah mendapatkan ditentang DPRD setempat. Para wakil rakyat memperingatkan Pengadilan Negeri (PN) Solo agar berhati-hati dalam membuat keputusan. Karena lahan Sriwedari selama ini sudah menjadi milik publik Solo.

Seperti diketahui, penetapan eksekusi pengosongan tertuang dengan No:10/PEN.PDT/EKS/2015/PN.Skt. Jo No:31/Pdt.G/2011/PN.SKA Jo No:87/Pdt/2012/PT.Smg Jo No:3249-K/Pdt/2012 tertanggal 21 Februari 2020 akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini.

"Saya peringatkan kepada Pengadilan Negeri Solo untuk hati-hati dalam membuat keputusan. Karena apapun Sriwedari bagian dari masyarakat Solo dan Indonesia," ujar Ketua Komisi II DPRD Solo, YF Sukasno, Kamis (5/3).

Menurut Sukasno, DPRD sebagai presentasi masyarakat, pada periode 2009-2014 sudah ada mendukung langkah-langkah Pemkot dalam mempertahankan tanah Sriwedari sebagai aset negara.

"Sekarang ini lahan Taman Sriwedari masuk di neraca aset Pemkot Solo. Itu dibuktikan dengan kepemilikan hak pakai. Jadi PN Solo harus hati-hati dan mendengarkan aspirasi masyarakat luas," tandasnya.

Mantan Ketua DPRD Solo ini mengaku ada beberapa kelompok yang menghubunginya. Mereka memberikan dukungan untuk mempertahankan Sriwedari secara hukum. Menurutnya, tanah Sriwedari sudah menjadi hak pakai Pemkot Solo sehingga harus dipertahankan.

"Saya mengimbau pada paguyuban dan forum budaya di Solo untuk tetap tenang. Tidak perlu risau, saya percaya dengan Pemkot Solo. Mereka pasti bisa mempertahankan tanah Sriwedari," pungkas dia.