Terlibat perjalanan dinas fiktif, anggota DPRD Kota Bekasi diperiksa
Merdeka.com - Tim Inspektorat Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta keterangan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat terkait dugaan kasus perjalanan dinas fiktif pada 2014.
"Kami sudah memintai keterangan dari anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas fiktif tersebut," kata Kepala Inspektorat Kota Bekasi Cucu Syamsudin di Bekasi, Jumat (24/7).
Menurut dia, mayoritas anggota dewan yang diperiksa pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya perjalanan dinas pada saat itu. Dikatakan Cucu, salah satu agenda perjalanan dinas DPRD yang diduga fiktif adalah kegiatan kunjungan sejumlah anggota dewan setempat ke Kabupaten Bogor pada 2014.
"Kegiatan kunjungan itu dilakukan dalam rangka memenuhi undangan Pemprov Jabar dalam acara sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)," katanya seperti dilansir Antara.
Namun, saat pihaknya mengklarifikasi kegiatan itu kepada pihak terkait, ternyata agenda tersebut tidak ada. Perjalanan dinas ini merupakan salah satu dari 11 kasus yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Dalam laporannya pada awal Juni 2015 itu, kerugian negara akibat perjalanan fiktif ke sejumlah daerah itu mencapai Rp 237 juta.
Lebih jauh, pihaknya hingga saat ini belum dapat menentukan siapa pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian uang negara itu.
"Hingga saat ini, kami belum bisa memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp 237 juta kepada negara," pungkasnya.
(mdk/efd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaKPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.
Baca SelengkapnyaSebanyak 211 kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Banten tidak diketahui keberadaannya.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI
Baca SelengkapnyaDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat 7.243 warga pendatang baru yang masuk ke Jakarta setelah Lebaran 2024.
Baca SelengkapnyaLarangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.
Baca Selengkapnya"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."
Baca SelengkapnyaPengacara Eko Darmanto, Gunadi Wibakso menyatakan, bahwa sebagian besar harta yang disebut itu mayoritas adalah barang dagangan.
Baca Selengkapnya