Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Terlibat perjalanan dinas fiktif, anggota DPRD Kota Bekasi diperiksa

Terlibat perjalanan dinas fiktif, anggota DPRD Kota Bekasi diperiksa Ilustrasi Korupsi. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Tim Inspektorat Kota Bekasi, Jawa Barat, meminta keterangan dari sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat terkait dugaan kasus perjalanan dinas fiktif pada 2014.

"Kami sudah memintai keterangan dari anggota dewan yang membubuhkan tanda tangan dalam penggunaan anggaran perjalanan dinas fiktif tersebut," kata Kepala Inspektorat Kota Bekasi Cucu Syamsudin di Bekasi, Jumat (24/7).

Menurut dia, mayoritas anggota dewan yang diperiksa pihaknya mengaku tidak mengetahui adanya perjalanan dinas pada saat itu. Dikatakan Cucu, salah satu agenda perjalanan dinas DPRD yang diduga fiktif adalah kegiatan kunjungan sejumlah anggota dewan setempat ke Kabupaten Bogor pada 2014.

"Kegiatan kunjungan itu dilakukan dalam rangka memenuhi undangan Pemprov Jabar dalam acara sosialisasi teknologi tepat guna (TTG)," katanya seperti dilansir Antara.

Namun, saat pihaknya mengklarifikasi kegiatan itu kepada pihak terkait, ternyata agenda tersebut tidak ada. Perjalanan dinas ini merupakan salah satu dari 11 kasus yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Dalam laporannya pada awal Juni 2015 itu, kerugian negara akibat perjalanan fiktif ke sejumlah daerah itu mencapai Rp 237 juta.

Lebih jauh, pihaknya hingga saat ini belum dapat menentukan siapa pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan kerugian uang negara itu.

"Hingga saat ini, kami belum bisa memutuskan siapa yang bertanggung jawab untuk mengembalikan uang sebesar Rp 237 juta kepada negara," pungkasnya.

(mdk/efd)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Bawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan
Bawa Mobil Dinas ke Puncak dan Buang Sampah Sembarangan, Kasetpel Dishub DKI Dinonaktifkan

Heru menyebut, selama dua bulan juga Agustang tidak akan memperoleh tunjangan kinerja daerah (TKD) sebagai pegawai Dishub DKI Jakarta.

Baca Selengkapnya
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa
KPK Temukan Dugaan Titipan Proyek Bandung Smart City, Empat Anggota DPRD Diperiksa

KPK menetapkan tersangka-tersangka baru dari jajaran eksekutif pemerintah hingga DPRD Bandung.

Baca Selengkapnya
211 Kendaraan Dinas Senilai Rp25,5 Miliar di Pemprov Banten Hilang
211 Kendaraan Dinas Senilai Rp25,5 Miliar di Pemprov Banten Hilang

Sebanyak 211 kendaraan dinas Pemerintah Provinsi Banten tidak diketahui keberadaannya.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Warga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru
Warga Jakarta Mulai Padati Kawasan Bundaran HI jelang Perayaan Tahun Baru

Pemprov DKI Jakarta bakal menggelar perayaan malam tahun baru menuju 2024 di kawasan Bundaran HI

Baca Selengkapnya
7.243 Pendatang Baru Terdata Masuk Jakarta Setelah Lebaran
7.243 Pendatang Baru Terdata Masuk Jakarta Setelah Lebaran

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta mencatat 7.243 warga pendatang baru yang masuk ke Jakarta setelah Lebaran 2024.

Baca Selengkapnya
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar
ASN DKI Jakarta Dilarang Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran, Ini Sanksi Diterima Jika Melanggar

Larangan penggunaan kendaraan dinas untuk mudik sudah diatur di dalam kebijakan yang ada.

Baca Selengkapnya
Dinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut
Dinas Perdana, AHY Dampingi Jokowi Resmikan Bendungan Lokak di Sulut

AHY mengatakan ingin meninjau langsung kantor-kantor Kementerian ATR/BPN yang ada di daerah.

Baca Selengkapnya
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres
DPR dan Pemerintah Sepakat Rumusan Baru Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden Melalui Keppres

"Jadi ditunjuk lewat keputusan presiden. Jadi artinya dia mau kasih ke wapresnya, mau kasih ke siapa, problem ketatanegaraan kita menjadi selesai."

Baca Selengkapnya
Deretan Harta Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Dianggap Hasil Pencucian Uang, dari Mobil hingga Tas Mewah
Deretan Harta Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Dianggap Hasil Pencucian Uang, dari Mobil hingga Tas Mewah

Pengacara Eko Darmanto, Gunadi Wibakso menyatakan, bahwa sebagian besar harta yang disebut itu mayoritas adalah barang dagangan.

Baca Selengkapnya