Tak Mau Kecolongan Lagi, Bupati Minut Tolak Lahan Pemakaman Covid-19 di Wilayah Wori

Merdeka.com - Bupati Minahasa Utara, DR Vonnie Anneke Panambunan menolak lahan pemakaman Covid 19 yang akan disediakan pemerintah Provinsi Sulut seluas 5 ha di Desa Ilo-ilo Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa utara. Bupati Vonnie tidak ingin kecolongan lagi seperti yang terjadi di Kantor Diklat Desa Watutumou yang tak ada pemberitahuan langsung ambil tindakan sepihak, membahayakan masyarakat karena tempat tersebut ada di tengah-tengah pemukiman masyarakat.

Diketahui, sebelumnya pemerintah Provinsi Sulawesi utara melalui dinas kesehatan mengundang rapat sosialisasi kepada aparat kecamatan, desa dan masyarakat desa Ilo-ilo Kecamatan Wori dalam surat nomor 440/1320/IV/2020 pada tanggal 24 April 2020 tentang sosialisasi lahan pemakaman Covid 19 bertempat di Balai pertemuan Desa Wori yang akan dilaksanakan pada selasa 28 April 2020.

Sayangnya keputusan tersebut dinilai sepihak karena surat undangan sosialisasi tersebut telah disebarkan tanpa adanya koordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dalam hal ini dengan Bupati Minahasa Utara DR Vonnie Anneke Panambunan.

"Mengenai lahan pekuburan di Ilo-ilo harusnya ada pemberitahuan dahulu bagi kami selaku pemerintah kabupaten Minahasa Utara, nanti kami akan menyurat ke Provinsi mengenai hal ini," ucap Bupati.

Menurut Bupati, masih banyak lahan kosong yang jauh dari pemukiman masyarakat. Dia pun menyayangkan pemilihan wilayah yang dekat dengan tempat tinggal masyarakat itu.

"Saya tidak setuju, masih banyak tempat-tempat lain yang tidak dekat dengan kampung dan perumahan," tegas VAP.

Selain itu, Bupati juga merasa kecewa dengan Pemerintah Provinsi Sulut yang telah menetapkan rumah singgah isolasi Covid 19 di Kantor Diklat Desa Watutumou Kecamatan Kalawat tanpa ada pemberitahuan atau koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.

"Rumah singgah isolasi di Diklat tidak ada koordinasi dengan torang, dorang memang so nyanda ja permisi pa torang (Mereka tidak minta izin kepada Pemkab Minut). Tapi, biar jo, nyanda apa-apa," tutur Bupati VAP.

Bupati berharap pemerintah provinsi Sulut lebih bijaksana dalam mengambil keputusan demi keselamatan masyarakat.