Spanduk Besar Tolak RKUHP Membentang di CFD Bundaran HI, Polisi Bereaksi

Minggu, 27 November 2022 15:30 Reporter : Bachtiarudin Alam

Merdeka.com - Sejumlah elemen masyarakat memprotes rencana pemerintah dan DPR mengesahkan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Protes itu mereka suarakan di area lokasi Car Free Day (CFD) kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat, Minggu (27/11) pagi.

Peserta aksi membentangkan sejumlah spanduk besar yang isinya memprotes RKUHP. Aksi ini kemudian dibubarkan personel kepolisian.

Pengacara publik LBH Jakarta, Citra menjelaskan bahwa aksi mereka berlangsung sejak pukul 08.00 Wib dilakukan sekitar dua jam. Sekitar pukul 10.00 WIB, aparat kepolisian mulai membubarkan mereka.

"Nah sepanjang kami mulai sampai akhir itu dihalang-halangi untuk melakukan aksi sebetulnya," kata Citra kepada wartawan, Minggu (27/11).

Terlihat sejumlah spanduk bertuliskan protes dan kritik terhadap RKUHP. Salah satunya banner kuning bertuliskan "Kriminalisasi Makin Mudah Karena Aturan Suka-Suka Penguasa".

"Di awal mulai kami di Bundaran HI, membentangkan spanduk, ada sekitar enam spanduk, berapa ukurannya, jumbo-jumbo pokoknya. Kami dibubarkan," katanya.

"Terus kami melakukan jalan pagi, jalan sambil pawai gitu, membentangkan spanduk, sepanjang Bundaran HI-Sarinah," tambahnya.

Citra memaparkan aksi dibubarkan sejumlah anggota Polsek Menteng yang meminta mereka untuk menyudahi aksinya.

"Kepolisian dari Polsek Menteng itu membubarkan kami, memarahi massa aksi dan hampir merebut atau menyita spanduk kami. Tadi Kapolsek Menteng yang datang," ujarnya.

2 dari 3 halaman

Bagi Informasi untuk Masyarakat

Lebih lanjut, Citra menjelaskan maksud tujuan mereka menggelar aksi di CFD karena ingin memberi tahu masyarakat bahwa saat ini pemerintah dan DPR tengah persiapan untuk mengesahkan RKUHP.

"Ini sebetulnya cara kami, sesama warga memberitahukan warga lain. Bahwa ada lho RKUHP lagi dibahas. Karena belum tentu semua warga Jakarta atau rakyat Indonesia tahu RKHUP," ujarnya.

Sebab, kata Citra, tidak semua orang memiliki akses ke DPR dan memahami untuk pemantauan proses pengesahan. Padahal, masih banyak sejumlah pasal yang dinilai bisa berpotensi mengkriminalisasi masyarakat

"Sama halnya kayak warga Jakarta lain yang memberikan informasi edukasi. Jadi kami lebih ke edukasi sebetulnya. Karena kita tahu DPR dan pemerintah itu nggak transparan. Kami yang mendapat informasi itu penting membagi ke sesama warga," ujarnya.

"Penting di-highlight, kami ingin menyampaikan bahwa RKUHP belum sah saja, warga dilarang untuk memberikan informasi ke sesama warga. Menyampaikan pendapatnya, apalagi RKUHP sudah disahkan. Kami bisa ramai di penjara," tambah dia.

3 dari 3 halaman

Pasal yang Diprotes

Di sisi lain, dari keterangan tertulis koalisi masyarakat sipil, yang salah satunya diwakili Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menyebut kalau aksi protes hari ini adalah pembuka dari protes mereka.

"Selain aksi bentang spanduk, hari ini juga dilakukan sosialisasi bahaya RKUHP dengan membagi flyer kepada warga yang berada di area Car Free Day terkait pasal berbahaya dari RKUHP," kata dia dalam keterangannya.

Berikut sejumlah pasal yang dikritik berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh koalisi masyarakat melalui siaran Youtube DPR pada 24 November 2022, di antaranya:

1.Pasal terkait living law: pasal ini dinilai berbahaya karena kriminalisasi akan semakin mudah karena adanya aturan menuruti penguasa masing-masing daerah. Perempuan dan kelompok rentan lainnya merupakan pihak yang berpotensi dirugikan dengan adanya pasal ini, sebab saat ini masih banyak terdapat perda diskriminatif.

2.Pasal terkait pidana mati: legalisasi pidana mati merupakan bentuk perampasan hak hidup manusia yang melekat sebagai sebuah karunia yang tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapa pun, bahkan oleh negara. Hukum ini harus ditiadakan karena beberapa kasus telah terjadi bahwa pidana mati telah menimbulkan korban salah eksekusi.

3.Pasal terkait perampasan aset untuk denda individu: hukuman kumulatif berupa denda akan semakin memiskinkan masyarakat miskin dan memperkuat penguasa. Metode hukuman kumulatif ini merupakan metode yang sangat kolonial dan hanya menjadi ruang bagi negara untuk memeras atau mencari uang dari rakyat.

4.Pasal penghinaan presiden: pasal ini adalah pasal antikritik karena masyarakat yang mengkritik presiden dapat dituduh menghina dan berujung pada pidana.

5.Pasal penghinaan lembaga negara dan pemerintah: pasal ini menunjukkan bahwa penguasa negara ingin diagung-agungkan seperti penjajah di masa kolonial.

6.Pasal terkait contempt of court: pasal ini akan menjadikan posisi hakim di ruang persidangan seperti dewa. Dalam persidangan, sering kali masyarakat menemui adanya hakim yang memihak. Apabila pasal ini disahkan, ketika bersikap tidak hormat terhadap hakim atau persidangan dapat dianggap sebagai penyerangan integritas. Pasal ini juga berbahaya bagi lawyer, saksi, dan korban.

7.Pasal terkait unjuk rasa tanpa pemberitahuan: aturan ini juga termasuk sebagai pasal anti kritik karena masyarakat yang menuntut haknya justru bisa dihadiahi dengan penjara.

8.Pasal terkait edukasi kontrasepsi: pasal ini berpotensi mengkriminalisasi pihak yang mengedukasi kesehatan reproduksi. Aturan ini berbahaya karena bisa mengkriminalisasi orang tua atau pengajar yang mengajarkan anaknya kesehatan reproduksi.

9.Pasal terkait kesusilaan: pasal terkait kesusilaan berbahaya apabila disahkan karena penyintas kekerasan seksual bisa mendapatkan kriminalisasi.

10.Pasal terkait tindak pidana agama: pasal ini mengekang kebebasan beragama dan kepercayaan seseorang. Persoalan agama atau hubungan antar manusia merupakan urusan personal. Apabila RKUHP disahkan, maka urusan transenden seperti agama bisa menjadi urusan publik.

11.Pasal terkait penyebaran marxisme dan leninisme, dan bertentangan dengan Pancasila: aturan ini dapat mengekang kebebasan akademik dan akan mudah digunakan untuk membungkam oposisi dan masyarakat yang kritis

[yan]