Soal dewan pengawas, KPK sebut sudah diawasi DPR, BPK dan publik

Kamis, 1 Februari 2018 20:01 Reporter : Hari Ariyanti
Soal dewan pengawas, KPK sebut sudah diawasi DPR, BPK dan publik Juru Bicara KPK Febri Diansyah. ©2017 merdeka.com/dwi narwoko

Merdeka.com - Pansus Hak Angket KPK mengeluarkan beberapa rekomendasi, salah satunya pembentukan dewan pengawas KPK. Pengawas ini akan berasal dari internal dan eksternal KPK.

Mengenai hal ini, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyampaikan KPK telah memiliki pengawas, salah satunya adalah DPR. "Jadi kita itu diawasi oleh banyak instansi. DPR mengawasi melalui fungsi rapat kerja dan kewenangan pengawasan yang dimiliki oleh DPR," jelasnya di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Kamis (1/2) petang.

Selain DPR, Febri menyampaikan lembaga antirasuah itu juga diawasi badan Pemeriksa Keuangan (BPK) khususnya dalam audit keuangan. Publik juga melakukan pengawasan setiap hari terhadap lembaga ini.

"Terhadap seluruh yang dikerjakan oleh KPK khusus peradilan itu juga diawasi melalui mekanisme peradilan. Contoh yang paling sederhana adalah kalau ada kekeliruan-kekeliruan dalam proses penanganan perkara maka proses peradilan akan menguji itu," paparnya.

Febri melanjutkan, untuk pokok perkara akan diuji sampai tiga tingkat yaitu tingkat pertama di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tipikor, banding atau kasasi, dan sampai pada tahap peninjauan kembali atau PK.

"Jadi kalau bicara soal pengawasan bahwasanya sudah lengkap saya kira dari berbagai unsur, termasuk DPR sendiri. Jadi DPR juga cukup intens melakukan fungsi pengawasan terhadap KPK," jelasnya.

Untuk pengawasan pimpinan KPK, jika ada dugaan pelanggaran etik, ada mekanisme pengawasan melalui Dewan Etik. Dewan Etik berasal dari unsur internal dan eksternal KPK.

"Dominan adalah dari eksternal. Seluruhnya dijalankan menurut UU Nomor 30 Tahun 2002," ujarnya.

Febri mengatakan pihaknya belum melihat dan membaca bentuk rekomendasi yang dikeluarkan Pansus Hak Angket KPK. Pihaknya juga belum menerima isi rekomendasi secara resmi dari Pansus.

"Bahkan surat yang katanya akan disampaikan ke KPK juga belum pernah diterima oleh KPK," ujarnya.

"Jadi saya kira begini saja, kalau memang ada yang ingin disampaikan rekomendasi terkait dengan KPK, silakan disampaikan saja. Kalau sudah kita terima tentu kita akan pelajari," lanjutnya. [eko]

Topik berita Terkait:
  1. KPK
  2. Pansus Angket KPK
  3. DPR
  4. Jakarta
Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini