Saat penghulu mogok gara-gara 'amplop'

Rabu, 4 Desember 2013 07:21 Reporter : Yulistyo Pratomo
Saat penghulu mogok gara-gara 'amplop' Buku nikah. ©2013 Merdeka.com

Merdeka.com - Demi membela rekan seprofesi yang terjerat kasus pidana, ribuan dokter di seluruh Indonesia melaksanakan aksi mogok kerja dan berdemonstrasi. Akibatnya, sebagian layanan kesehatan jadi terbengkalai, namun efeknya jelas, para dokter ini tak mau dianggap sebagai biang keladi atas matinya seseorang usai menjalani perawatan medis.

Kini, aksi hampir serupa juga dilakukan ratusan penggulu se-Jawa Timur menolak kriminalisasi rekannya yang kini masih menjalani pemeriksaan oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri. Bedanya, persoalan yang mereka usung terkait masalah gratifikasi atau 'amplop' dari keluarga kedua mempelai.

Kasus yang terjadi di Kota Kediri ini mencuat pada Oktober-November (2013) lalu, penyidik Kejari Kota Kediri menemukan fakta bahwa Kepala KUA Kecamatan Kota, Romli diketahui memungut biaya nikah Rp 225 ribu untuk pernikahan di luar kantor, atau di luar balai nikah dan Rp 175 ribu di balai nikah.

Dari jumlah itu, Romli mendapat jatah Rp 50 ribu sebagai petugas pencatat nikah plus Rp 10 ribu sebagai insentif Kepala KUA. Padahal, sesuai peraturan pemerintah, pungutan biaya nikah hanya Rp 30 ribu saja. Hal ini diakui sendiri oleh yang bersangkutan di hadapan penyidik Kejari Kota Kediri.

Diduga, Romli melakukan pungutan liar ini sudah sejak 2 Januari hingga 31 Desember 2012, dengan jumlah 713 peristiwa pernikahan. Saat ini, kasus Romli sendiri tengah ditangani Pengadilan Tipikor Surabaya, setelah beberapa waktu lalu sempat dititipkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kediri oleh Kejari Kota Kediri.

Kasus itu membuat 661 penghulu se-Jawa Timur yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kepala KUA Jawa Timur sepakat untuk tidak menikahkan calon nikah di luar jam kerja dan di luar kantor, alias menolak panggilan menikahkan calon nikah di masjid atau di rumah.

Menurut Koordinator Forum Komunikasi Kepala KUA Jawa Timur, Syamsu Tohari, kasus yang menimpa Romli ini jelas mencoreng profesi penghulu. Padahal, sebagai penghulu yang menikahkan calon nikah, para penghulu tidak pernah meminta tarif dari masyarakat yang ingin dinikahkan di luar balai nikah.

"Kami tidak pernah meminta tarif saat menikahkan calon pengantin di luar balai nikah. Kalaupun diberi, itu bukan gratifikasi atau pungutan (pungli). Pemberian itu sama sekali tidak dipaksakan. Justru jika ditolak, dikhawatirkan menyinggung perasaan tuan rumah yang menikahkan putra-putrinya," tegas Syamsu Tohari, Selasa (3/12).

Syamsu kembali menegaskan, kalau tradisi memberi uang ala kadarnya dari wali nikah atau tuan rumah yang ingin menikahkan anaknya di masjid atau di rumah itu, merupakan tradisi orang Jawa sebagai ganti ongkos transportasi.

"Sudah kultur warga Jatim menggelar pernikahan yang dianggap sakral di rumah atau di masjid. Saat pulang, kami diberi makanan dan sejumlah uang sekadar ongkos lelah atau sebagai pengganti ongkos transport, jadi itu wajar bukan gratifikasi atau pungutan yang dipaksakan," ujarnya.

Topik pilihan: Pungutan Liar | Dokter Mogok

Ketua Komisi Pelayanan Publik (KPP) Jawa Timur, Nuning Rodiyah menilai mogok itu, merupakan bentuk pelanggaran terhadap pelayanan publik. Alasannya, kata dia, nikah di luar Kantor KUA memang diperbolehkan sejak dulu. Tapi kemudian, disalahgunakan melalui biaya nikah (pungli) yang tanpa standar jelas.

"Kesalahan tetap di penghulu, yang seharusnya melayani. Karena peluang biaya nikah di luar aturan itu adalah konsensus bawah tangan antar para pihak yang terkait," jelas Nuning.

Karena itu, pihaknya menyarankan supaya kasus ini diselesaikan di beberapa stakeholder agar nantinya ada kepastian layanan publik. "Kementerian Agama harus segera menyusun standar pelayanan nikah di luar KUA supaya masyarakat ada kepastian layanan dan petugas pencatat nikah tidak khawatir dilaporkan gratifikasi atau pungli," tegas dia.

Pernyataan berbeda dilontarkan Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Jawa Timur, Sabron Djamil Pasaribu. Politisi asal Partai Golkar ini menyatakan, pihaknya tetap tidak setuju jika akad nikah dilakukan hanya di balai nikah atau di kantor KUA saja.

Sebab, kata dia, dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 tahun 2007, membolehkan nikah di luar KUA, asal atas persetujuan kedua mempelai dan mendapat persetujuan petugas pencatat akad nikah.

"Jadi, aksi solidaritas petugas pencatat akad nikah se Jatim atas kasus dugaan gratifikasi yang menimpa rekan mereka (Ketua KUA Kecamatan Kota, Kota Kediri, Romli) itu, adalah sesuatu yang wajar," katanya. [ian]

Baca juga:
Pro kontra jatah 'amplop' untuk penghulu di luar balai nikah

BKKBN: Nikah ideal itu, 20 tahun bagi wanita, 25 tahun bagi pria

Tarian Gangnam Style di Yaman renggut tiga nyawa tamu pernikahan

7 Pernikahan terheboh manusia dengan hewan

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Pernikahan
  3. Aksi Mogok Penghulu
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini