Polri beri kuota 30% untuk santri, JK minta agama lain juga dikasih
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memberikan pengarahan kepada Peserta Program Pendidikan Sekolah Pimpinan Menengah (Sespimmen) Polri. Dalam kesempatan ini, dia mengapresiasi program Polri tahun 2017-2018 yakni memberikan kuota khusus sebesar 30 persen bagi para santri yang ingin menjadi polisi.
"Saya dengar pidato Kapolri tahun ini 30 persen dari rekrutmen polisi diambil dari pesantren supaya ada (polisi) yang paham agama," katanya di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (11/7).
JK menuturkan, selain kuota untuk para santri, sebaiknya polri juga memberikan kuota yang sama kepada generasi agama lain seperti umat Kristen, Hindu, Budha, dan lainnya. Sebab, mengatasi konflik di Tanah Air harus dilakukan secara bersama-sama.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini menyadari polri menjadi garda terdepan dalam menangani persoalan kompleks di negeri ini. Misalnya menangani kasus pencurian, perampokan, demo dan tawuran.
"Mau pencurian, mau dirampok, mau pembunuhan, konflik, demo, dilempar batu, pasti yang pertama ditelepon Kapolsek, Kapolres. Dia tidak cari Gubernur, dia tidak cari Bupati, dia cari Kapolres, Kapolsek," jelasnya.
"Jadi Anda (polisi) harus cepat juga, apalagi dia tidak cari Wakil Presiden. Anda lebih dicari, jadi kalau anda tidak siap maka negeri ini juga akan masalah," sambung JK.
Selain paham agama, polisi juga harus menguasai teknologi. Karena aksi teror yang terjadi belakangan bersumber dari teknologi yakni internet.
Contohnya aksi pengeboman di Bandung beberapa hari lalu terjadi karena belajar dari internet. Demikian juga aksi penikaman dua brimob di Masjid Falatehan, Jakarta Selatan beberapa pekan lalu.
"Nah kalau anda tidak menguasai teknologi seperti itu maka anda tidak bisa menyelesaikan soal di daerah," tutupnya.
(mdk/noe)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Harapannya, kenaikan gaji itu bisa meningkatkan kesejahteraan anggota dan prajurit TNI-Polri.
Baca SelengkapnyaNetralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaListyo menekankan paling utama saat ini adalah mencegah agar ini tidak terulang lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Polri melihat sejauh ini keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif lantaran kolaborasi dan koordinasi dengan seluruh elemen masyarakat berjalan baik.
Baca SelengkapnyaKenaikan gaji para PNS sebesar 8 persen tersebut juga bagian dari pelaksanaan reformasi birokrasi.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, Polri masih menyebut kelompok kriminal di Papua sebagai KKB.
Baca SelengkapnyaCerita Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan yang sempat mempunyai cita-cita ingin ditempatkan di Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaSebanyak ribuan personel dikerahkan termasuk tim K-9 dari Ditpolsatwa Korsabhara Baharkam Polri.
Baca SelengkapnyaNantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.
Baca Selengkapnya