Merdeka.com - Agung Purnomo, seorang orangtua siswa di SMA Negeri 1 Wates mengadu kepada LBH Yogyakarta karena mendapatkan tindakan intimidasi dari oknum Satpol PP Kulon Progo. Agung mendapatkan intimidasi karena diduga berkaitan dengan harga seragam yang dianggapnya tidak wajar.

Agung mengatakan peristiwa bermula saat dirinya dan sejumlah orang tua siswa di SMA Negeri 1 Wates menanyakan terkait pengadaan seragam siswa ke pihak sekolah. Agung dan beberapa orang tua siswa lainnya menilai harga seragam itu terlalu mahal dan tak sesuai dengan kualitas. Agung membeberkan seragam sekolah untuk siswa SMA Negeri 1 Wates itu dijual oleh Paguyuban Orang Tua (POT).

"Saya hanya bertanya masalah sederhana saja. Harusnya dijawab mereka dengan jawaban yang baik," kata Agung di Kantor LBH Yogyakarta, Senin (3/10).

Agung menuturkan uang seragam tersebut berkisar antara Rp 1,7 hingga Rp 1,8 juta. Agung menaksir dengan harga tersebut, kualitas yang didapat tak sebanding.

"Saya tanya apa sudah standar harganya, apa wajar. Mereka juga jawab sudah. Kalau memang sudah standar dan wajar apa ukurannya? Gak ada jawaban mereka yang memuaskan," tegas Agung.

Agung mengatakan dirinya dan orang tua siswa lain sudah melakukan survei harga dibeberapa toko. Hasilnya, harga yang ditawarkan oleh sekolah lebih mahal dibandingkan harga toko.

"Ada toko A itu jualnya Rp30.000, ada B Rp35.000, dan C Rp40.000. Itu tidak menawar. Pihak toko bilang kalau beli sekian ratus meter bisa dapat lebih murah. Bisa sampai Rp25.000 per meter. Padahal mereka (sekolah) menjual seharga Rp 72.000," papar Agung.

Usai mempertanyakan perihal harga seragam itu, PNS di kantor Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispetarung) Kulon Progo ini mendapatkan telepon dari aparat Satpol PP dan meminta agar datang ke kantor pada Kamis (29/9) siang. Agung yang juga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) menduga awalnya dipanggil untuk urusan kedinasan karena saat itu masih hari dan jam kerja.

Namun dugaan Agung ini salah. Agung yang berada di kantor Satpol PP tersebut juga justru mendapatkan intimidasi dari dua oknum Satpol PP, kepala sekolah dua wakil kepala sekolah, dua orang dari unsur POT, dan dari komite.

Agung menceritakan ada salah satu oknum Satpol PP bahkan sempat menggebrak meja dan dengan nada tinggi mengancam dirinya.

"Tiba-tiba Satpol PP itu berdiri dari ujung yang agak jauh, 'kamu jangan enggak sopan sampai di sini ya, maksudmu opo', kemudian mendekati ke arah saya. Kemudian Satpol PP satunya juga bilang wis dirampungke neng kene wae (sudah selesaikan di sini saja)," tutur Agung.

"Kemudian Satpol PP juga berkata, entekke sisan koe yo (habisi sekalian kamu ya). Habis itu mereka seperti membuat halangan di tengah ruangan," imbuh Agung.

Agung menambahkan dirinya bisa keluar dari ruangan setelah dua jam usai salah seorang komite sekolah bernama Sarji meminta agar masalah diselesaikan baik-baik. Kemudian Agung pun boleh keluar dari ruangan itu.

Polisi Turun Tangan

Wadir Reskrimum Polda DIY AKBP K Tri Panungko, di Mapolda DIY, Sleman, Senin, mengatakan saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan keterangan sejumlah saksi. "Saat ini kami sedang melakukan pemanggilan-pemanggilan, jadi proses penyelidikan terus kami laksanakan pemeriksaan saksi-saksi. kemudian nanti kalau sudah dirasa cukup nanti kami akan lakukan penahanan," kata Tri. Menurut dia, proses pemanggilan saksi membutuhkan waktu, karena lebih dari satu orang untuk melengkapi keterangan yang dibutuhkan. "Dalam pemanggilan saksi itu tentunya kami tidak sekali panggil mereka langsung datang, karena mungkin ada keperluan-keperluan dari pihak para saksi sehingga kami kadang waktunya agak lama," ujar Tri Panungko. Pengacara publik LBH Yogyakarta Era Hareva sebelumnya telah melaporkan dugaan intimidasi dan penyekapan itu ke Polda DIY. Ada tiga orang yang disebut di dalam laporan bernomor LP/B/0773/X/2022/SPKT/Polda D.I Yogyakarta tertanggal 1 Oktober 2022 itu.