Merdeka.com - Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi meradang kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Penyebabnya, Kota Bekasi tahun ini tak mendapatkan daha hibah kemitraan seperti ketika era Gubernur Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Rahmat menilai komunikasi dengan Anies Baswedan sulit dilakukan untuk membicarakan lanjutan perjanjian kerja sama pemanfaatan lahan TPST Bantargebang di Kota Bekasi. Ia lalu membandingkan ketika berhubungan dengan Ahok.

"Seharusnya Gubernur ngundang kita ke sana seperti zaman Pak Ahok," kata Rahmat di Bekasi, Sabtu (20/10).

Kini, Rahmat mengaku enggan lagi membahas perjanjian kerja sama, sekalipun diundang Anies Baswedan ke Balai Kota DKI Jakarta.

"Gubernur yang harus lihat ke Bantargebang, nanti saya yang mengantar," kata Rahmat.

Rahmat menganggap bahwa sebetulnya kompensasi dari keberadaan TPST Bantargebang tak sebanding dengan kondisi yang diterima Kota Bekasi.

"Bukan persoalan uang Rp 2 triliun, mau Rp 5 triliun juga, DKI punya dampak yang luar biasa terhadap Kota Bekasi. Tidak seimbang terhadap apa yang diberikan kepada warga Kota Bekasi, hanya kan ada caranya," ujar Rahmat.

Karena itu, menurut dia, dibuatkan bentuk perjanjian kerja sama selepas take over pengelolaan TPST Bantargebang dari PT. Godang Tua Jaya kepada Dinas Lingkungan Hidup DKI secara swakelola.

Hasilnya, Kota Bekasi setiap tahun mendapatkan kucuran dana hibah kemitraan, di luar dana hibah kompensasi yang menjadi belanja wajib DKI. Misanya, tahun 2017 Kota Bekasi mendapatkan alokasi dana kemitraan mencapai Rp 250 miliar untuk pembangunan jembatan Jatiwaringin, fly over Rawapanjang dan Cipendawa.

Dana hibah kemitraan ini, Rahmat menilai sudah terhenti. Adapun hibah dari DKI Rp 194 miliar yang dikucurkan pada Mei lalu merupakan dana hibah kompensasi, itu pun ada sebagian yang dikirimkan dari usulan tahun 2016 lalu yang tak diakomodir pada 2017.

"Saya kira kalau tidak ada keputusan, akan berlanjut (penghentian truk), jangan dihentikan ditutup juga bisa," kata Rahmat.