Merdeka.com - Advokat Pancasila, Mangapul Silalahi yang menjadi kuasa hukum Ketua DPP Partai Gerindra Iwan Sumule mempertanyakan penghentian kasus ujaran bernada SARA yang dilakukan politikus NasDem Viktor Laiskodat. Kasus tersebut dihentikan Bareskrim Polri dengan alasan hak imunitas Viktor sebagai anggota DPR.

"Saya datang ke sini menemui penyidik pak Pardi namanya, karena yang menanggani laporan dan memeriksa saksi juga beliau. Saya katakan bahwa saya datang ke sini meminta SP3, surat perhentian perkara berangkat dari pernyataan pak Dir, dia tanya kasus yang mana, kasus Viktor, emang SP3? Saya belum baca beritanya," kata Mangapul di gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).

Mangapul menambahkan para penyidik sampai Kepala Unit (Kanit) yang menangani kasus Viktor tidak mengetahui kasus tersebut sudah diberhentikan. Menurutnya, mereka yang mengurusi kasus tersebut justru mengetahui hal tersebut dari beberapa media.

"Mereka sendiri, penyidik yang melakukan penyidikan enggak tahu. Tadi saya bilang tadi sedikit protes kalau memang dihentikan diundang kita loh sebagai pelapor, lakukan gelar perkara secara terbuka, hadirkan ahli dan lain-lain," tambahnya.

Dia juga ingin menemui Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol Herry Rudolf Nahak yang telah mengumumkan penghentian kasus itu kepada media, kemarin.

"Kalau memang laporan itu enggak bisa diteruskan, jadi mau ditemukan dengan Kasubdit, dia masih ada tamu, dan Dir enggak ada di tempat," tandasnya.

Sebelumnya, polisi menghentikan kasus polemik pidato politisi NasDem Viktor Laiskodat yang menuding empat partai politik yakni Gerindra, PKS, PAN dan Demokrat sebagai pendukung berdirinya khilafah. Bareskrim Polri tak melanjutkan proses hukum terhadap Viktor yang dilaporkan oleh Gerindra, PAN dan PKS.

Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Herry Rudolf Nahak menuturkan, penghentian kasus karena hak imunitas melekat dalam diri Viktor ketika dia berpidato menyinggung soal berdirinya khilafah.

"Itu kita dapat informasi bahwa dia laksanakan pada saat reses dan melaksanakan tugas ada surat tugas. Sehingga berlaku hak imunitas diatur UU MD3. Itu berarti hak imunitas anggota DPR," ujar Nahak saat ditemui usai peluncuran buku Kapolri di LIPI, Jakarta Selatan, Selasa (21/11).

Sebelum memutuskan menghentikan kasus ini, pihaknya sudah melakukan kajian dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan saksi. Polisi kembali menegaskan hak imunitas yang melekat dalam diri Viktor.

"Pidananya sudah enggak mungkin karena imunitas. Bukan enggak ada unsur pidana tapi ada hak imunitas yang melindungi dia. Pidana mungkin ada. Tapi dia anggota DPR," tegasnya.