Panasnya pansus Pelindo, dari soal JK sampai serang putri Bung Karno

Merdeka.com - Panitia khusus (Pansus) Pelindo sudah efektif bekerja dua pekan ini. Sejak awal kemunculannya, Pansus Pelindo terus diserang kritik dari berbagai arah. Ada yang menyebut kehadiran pansus Pelindo bernuansa politis, hanya mengincar orang-orang tertentu dan tak mewakili kepentingan nasional.

Sejumlah nama hilir mudik ke Gedung DPR. Mereka dipanggil dengan alasan mengetahui kasus dugaan korupsi pengadaan crane di Pelindo II dan intervensi penguasa pada institusi Polri yang saat itu tengah menyelidiki kasus ini.

Mulai dari mantan Kabareskrim Polri Budi Waseso, mantan Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Victor Edison Simanjuntak, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Muhammad Yusuf, Kabareskrim Komjen Anang Iskandar, Menteri Koordinator bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli hingga Jaksa Agung HM Prasetyo. Nama lain seharusnya juga dimintai keterangan. Salah satunya Menteri BUMN Rini Soemarno. Namun Rini mangkir panggilan Pansus Pelindo.

Dari hari ke hari, Pansus Pelindo semakin memanas. Apalagi mulai muncul dugaan adanya tangan kuat yang melindungi RJ Lino. Merdeka.com merangkum panasnya Pansus Pelindo II, berikut paparannya.

Panggil Wapres JK

Wakil Ketua Pansus Angket Pelindo II Desmond Junaidi Mahesa menegaskan banyak hal harus dibedah Pansus Pelindo II. Salah satunya soal adanya tangan istana terhadap pemberhentian Kabareskrim yang saat itu dijabat Komjen Budi Waseso. Dia dicopot tak lama setelah menggeledah kantor Pelindo II atas dugaan korupsi pengadaan crane.

Situasi semakin memanas karena Pansus Pelindo tidak segan memanggil Wakil Presiden Jusuf Kalla atas dugaan menjadi beking RJ Lino atas kasus ini. Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli menyebut beking Lino adalah orang yang menelepon Budi Waseso dari Korea Selatan. Saat itu Wakil Presiden Jusuf Kalla tengah berada di Korea Selatan.

Pansus sudah mengantongi banyak nama. Tengah disusun terlebih dulu urutan siapa saja yang akan dipanggil.

"Siapapun yang disebut, yang pasti ada Lino, Rini, ada Wapres JK, Setya Wanandi, Abdullah Syarwani, Herman Prayitno. Semua yang terlibat, sesuai undang-undang, kita akan panggil," ucapnya.

"Kita akan ada adakan konsinyering untuk evaluasi apa yang terjadi hari ini. Nanti kita akan panggil semuanya. Ini belum konsinyering jadi belum bisa menentukan siapa yang dipanggil terdekat. Tanggal 15 kita masuk, tanggal 16 kita konsinyering. Dari situ kita menyusun siapa yang akan kita panggil," terangnya.

Rachmawati sebut DPR kebakaran jenggot

Putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rahmawati Soekarnoputri mengaku heran dengan sikap politik DPR. Khususnya fraksi-fraksi di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang ngotot memperjuangkan kepentingan politiknya melalui Pansus Pelindo II.

Bagi Rahmawati, apa yang terjadi di DPR dengan membentuk Pansus Pelindo II jelaslah sangat aneh dan mencurigakan. "Aneh masalah korporasi kok jadi masalah negara. DPR seperti turun kelas," tegasnya.

Menurut Rahmawati, seharusnya DPR itu menyoroti kasus besar. Kalaupun membuat pansus, harusnya untuk mengusut kasus mega korupsi seperti BLBI yang merugikan negara hingga Rp 600 triliun, dan kasus Century.

Dengan DPR membentuk pansus, sekarang efeknya penegak hukum pun jadi saling pasang kuda-kuda. Rahmawati curiga kepentingan politik KIH yang ngotot dengan Pansus Pelindo II.

"Kok makin semrawut penguasa sekarang sampai bikin pansus segala. Ada apa KIH kebakaran jenggot?," pungkasnya.

Desmond sebut Rachmawati tak tahu UU

Wakil Ketua Pansus Angket Pelindo II Desmond Junaidi Mahesa geram ketika Pansus dituding hanya cari muka. Desmond balik mengkritik putri Presiden pertama Indonesia Soekarno, Rahmawati Soekarnoputri yang sebelumnya menuding ada misi tertentu dari Pansus Pelindo.

Desmond menegaskan banyak hal harus dibedah Pansus Pelindo II. Mulai dari perpanjangan kontrak yang belum berakhir, persoalan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil craine. Ketiga, tangan istana terhadap pemberhentian Kabareskrim.

"Itulah yang jadi alasan Pansus. Yang jadi soal, ibu ini (Rahmawati) paham nggak kalau ini Pansus hak angket. Kalau cuma RJ Lino kan cukup komisi VI," jelas Desmond ketika dihubungi merdeka.com, Rabu (4/11).

Politikus Gerindra ini menegaskan, pansus tidak akan salah sasaran jika mengejar Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Berdasarkan beberapa keterangan saksi didapati kemungkinan keterlibatan JK dalam mencopot mantan Kabareskrim Komjen Budi Waseso.

"Kalau Bu Rahmawati sebut menyasar ke JK tidak ada relevansinya malah kita bingung. Beliau anak Bung Karno malah tidak paham tentang undang-undang," sindirnya.

Kabareskrim diminta mundur

Rapat Pansus Pelindo II DPR sempat memanas. Hal tersebut lantaran Kabareskrim Komjen Anang Iskandar berbelit saat ditanya apakah dokumen selain yang menyangkut kasus pengadaan mobil crane Pelindo II telah dikembalikan. 

Ketika Ketua Pansus Pelindo, Rieke Diah Pitaloka bertanya, "Yang dipertahankan itu bukan hanya mobil crane, jadi ada yang lain," tanyanya dalam rapat di gedung Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (21/10).  Lantas dengan singkat Anang menjawab, "Iya."

Namun, ketika ditanya kembali oleh anggota pansus yang lain, penjelasan Anang berubah. Anang mengatakan dokumen yang dipegang penyidik Polri hanya yang berhubungan dengan kasus mobil crane saja. Sedangkan yang berkaitan dengan kasus lain sudah dikembalikan. 

Menanggapi hal tersebut Anggota Pansus perwakilan Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu geram. Dengan nada tinggi, Masinton menginginkan Anang mundur saja dari posisi Kabareskrim. 

"Saya malu Pak, memang benar KPK harus ada. Tapi kapan kita akan memperbaiki institusi Polri. Kalau bapak enggak mampu, mundur!" teriak Masinton.

"Bapak ganti tempat jadi saya saja," timpal Anang sambil bercanda menjawab pernyataan Masinton. 

"Jangan bercanda. Saya marah ini. Seakan tidak ada kejahatan di Pelindo dan bapak membiarkan ini, marah saya. Kalau Bapak enggak mampu, mundur Pak. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya katakan, kalau bapak enggak terima, silakan korek kasus saya," tegasnya. 

Kabareksrim tutupi kasus besar Pelindo

Anggota Pansus Pelindo dari Fraksi PDIP, Herman Hery geram pada Kabareskrim Komjen Pol Anang Iskandar. Hal tersebut karena Anang beberapa kali berbelit saat dimintai keterangan. Hery menanyakan keanehan apakah Budi Waseso tiba-tiba dicopot karena dia tak hanya tangani kasus crane di Pelindo II, melainkan ada kasus besar lainnya. 

"Yang menjadi aneh statement Budi Waseso, penyidik juga menemukan dokumen lain selain mobil crane. Atas pernyataan ini, maka ada suatu hal di Pelindo. Kabareskrim lama membuka hal ini atas nama institusi Polri, ini yang membuat kami menjadi tertarik, tiba-tiba kabareskrimnya dicopot," kata Hery di Ruang Paripurna Pansus, Kompleks, Parlemen DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/10).