Moeldoko usulkan BNPP berada di bawah presiden, bukan mendagri
Merdeka.com - Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Moeldoko menilai, keberadaan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) harus di bawah koordinasi langsung Presiden Joko Widodo. Sebab, BNPP mempunyai peran penting dalam membangun infrastruktur dan sumber daya manusia di wilayah perbatasan.
"Saya pikir karena dalam Mendagri harus mengomunikasikan dan mengoordinasikan 17 Kementerian dan lembaga terkait, itu tidak pas ya. Kalau di bawah wapres dan presiden, komandonya jelas," kata Moeldoko dalam acara diskusi di Markplus, Gedung 88 Casablanca, Jakarta, Selasa (8/9).
Menurut dia, BNPP harus diberikan peran lebih dalam mengelola perbatasan di Indonesia. Namun butuh pengubahan aturan dalam mengubah koordinasi BNPP di bawah intruksi Presiden.
"Ya lex specialis, regulasi, dan penataan ruang. Jangan lagi perbatasan tidak mendapatkan perhatian khusus, politik anggaran yang didepankan," kata Moeldoko.
Lanjut dia, saat ini perbatasan yang minim pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia. Apalagi warga Kalimantan menjual hasil perkebunan kemiri ke Malaysia.
"Saya pikir keterbelakangan selalu dihadapi masyarakat kita. Isolasi terkait infrastruktur, keterbelakangan kayak pendidikan, cabai mahal. Waktu saya jadi Pangdam di sana kemiri jadi perhatian saya di sana, mereka jual ke Malaysia," tukas dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.
Baca SelengkapnyaMoeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu
Baca SelengkapnyaMoeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jelang Penetapan sebagai Presiden Terpilih, Prabowo: Sudah Saatnya Kita Bersatu Kembali
Baca SelengkapnyaMuhadjir menjelaskan presiden juga mengundang masyarakat untuk bertemu dan berdialog.
Baca SelengkapnyaPrabowo Beri Pernyataan soal Putusan MK saat Momen Penetapan Presiden Terpilih
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaHal ini dikatakan Presiden Jokowi ke Menko Luhut Panjaitan.
Baca SelengkapnyaIni kali pertama Moeldoko bertemu dan bersalaman dengan AHY, usai konflik di Partai Demokrat.
Baca Selengkapnya