Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Moeldoko soal TNI Terpapar Radikalisme: Kalau Tak Bisa Diperbaiki, Buang ke Laut

Moeldoko soal TNI Terpapar Radikalisme: Kalau Tak Bisa Diperbaiki, Buang ke Laut moeldoko. ©2019 Merdeka.com/aksara bebey

Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengaku akan mendalami data Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu tentang tiga persen anggota TNI terpapar radikalisme. Menurut dia, akan ada sanksi tegas jika anggota TNI yang terpapar radikalisme tersebut sudah tak bisa diperbaiki lagi.

"Yang perlu kita lihat lagi adalah sudah sejauh mana? Kita dalami tetapi pada dasarnya di TNI juga tegas tuh, kalau indikasinya sudah tidak bisa diperbaiki ya (dipecat), buang ke laut. Kan gitu aja," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (20/6).

Mantan Panglima TNI itu menyebut bahwa tiga persen dari total anggota yang aktif merupakan jumlah yang cukup banyak. Untuk itu, dia akan memanggil Ryamizard untuk mendalami data dan mengetahui penyebab 3 persen anggota TNI terpapar radikalisme.

"Saya akan konfirmasi dulu kepada beliau dasarnya apa, riset atau survei dari mana biar clear nantinya seperti apa," jelas Moeldoko.

Sebelumnya, Ryamizard menyebut ada 3 persen personel TNI yang terpapar radikalisme dan tidak setuju dengan Pancasila. Data itu didapat dari riset di Kemhan.

Terkait hal ini, Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Andika Perkasa mengaku akan melakukan koordinasi dengan Kemenhan soal hasil riset tersebut. Dia menegaskan, pihaknya akan membuka diri. Dan akan menindaklanjuti, demi perbaikan di TNI.

"Kami pasti harus membuka diri. Kami akan evaluasi, kami akan tindak lanjuti benar, supaya ada perbaikan," ungkap Andika di kantornya, Jakarta, Kamis (20/6).

Reporter: Lizsa Egeham

Sumber: Liputan6.com

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye
Moeldoko Nilai Pernyataan Jokowi Bukan Semerta-merta Mempersiapkan Diri untuk Kampanye

Jokowi mengatakan, seorang presiden boleh memihak juga melakukan kampanye. Pernyataan Jokowi itu menuai pro dan kontra.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Minta PPATK Selidiki Dana PSN Masuk Kantong ASN-Politikus: Jangan Diam!
Moeldoko Minta PPATK Selidiki Dana PSN Masuk Kantong ASN-Politikus: Jangan Diam!

Moeldoko menekankan instansi terkait tak boleh diam saja apabila ada praktik korupsi.

Baca Selengkapnya
Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan
Moeldoko soal Presiden Boleh Kampanye & Memihak: Hukum Jangan Diukur Pakai Perasaan

Moeldoko menjelaskan dalam UU Pemilu sudah diatur bahwa presiden, wakil presiden yang melakukan kegiatan kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara, kecu

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pengalaman Eks Panglima TNI Hadapi Situasi Genting saat Tugas di Istana Dampingi Jokowi
Pengalaman Eks Panglima TNI Hadapi Situasi Genting saat Tugas di Istana Dampingi Jokowi

Bukan hal yang mudah, situasi genting kerap dihadapi oleh mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) itu sebagai Kepala Staf Kepresidenan.

Baca Selengkapnya
Terungkap, Ini Penyebab Polwan Bakar Hidup-Hidup Suami Anggota Polri di Mojokerto
Terungkap, Ini Penyebab Polwan Bakar Hidup-Hidup Suami Anggota Polri di Mojokerto

Ia menjelaskan, saat ini korban tengah menjalani perawatan intensif di RSUD dr Wahidin Sudiro Husodo, Kota Mojokerto.

Baca Selengkapnya
Punya Jabatan Mentereng, Eks Panglima TNI Tetap Antre Wudhu Seperti Warga Biasa, Netizen Salfok ke Celananya
Punya Jabatan Mentereng, Eks Panglima TNI Tetap Antre Wudhu Seperti Warga Biasa, Netizen Salfok ke Celananya

Meski dia memiliki jabatan mentereng, ternyata tak membuat alumni Akabri 1981 ini menggunakan 'kekuasaannya' untuk meminta lebih dulu berwudhu.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah
Moeldoko Pastikan Bansos Tidak Akan Dihentikan: Program Jaminan Sosial Sudah Lama Digagas Pemerintah

Sebelumnya Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis berpandangan pembagian bansos oleh pemerintah sangat rentan disalahgunakan

Baca Selengkapnya
Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya
Kolonel TNI Ajudan Presiden Tolak Dijadikan Jenderal, Ternyata ini Alasannya

Presiden sudah akan menaikkan pangkatnya bulan Agustus. Tapi dia menolak kesempatan langka menjadi jenderal.

Baca Selengkapnya
Moeldoko Tegaskan Tapera Tidak Ditunda, Diberlakukan Tahun 2027
Moeldoko Tegaskan Tapera Tidak Ditunda, Diberlakukan Tahun 2027

Moeldoko menegaskan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak ditunda tetapi diterapkan tahun 2027.

Baca Selengkapnya