Mobil mewah menteri & pejabat negara, ditolak tapi dipakai juga

Merdeka.com - Para menteri kabinet Jokowi-JK akan mendapat 'hadiah' dari pemerintahan SBY. Mereka akan menggunakan kendaraan dinas baru yang diproduksi oleh Mercedes Benz.

Seperti dilansir dari laman setneg.go.id, Selasa (9/9), panitia pengadaan barang/jasa menetapkan PT Mercedes Benz Indonesia sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran sebesar Rp 91.944.000.000. Surat pengumuman ini dikeluarkan pada 28 Agustus 2014.

Sedan Mercy yang belum diketahui tipenya ini akan menggantikan mobil Toyota Crown Royal Saloon G yang dipakai seluruh menteri dan pejabat setingkat menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Sementara saat KIB I menggunakan Toyota Camry.

Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi mengungkapkan alasan terpilihnya Mercy. "Pertimbangan pertama, dia produk dalam negeri. Kedua, mendapat free maintenance selama 5 tahun dan ketiga harganya jauh lebih murah dari yang kami beli," kata Sudi di RSCM Jakarta, Selasa (9/9).

Presiden terpilih Joko Widodo menyatakan tidak setuju dengan rencana pembelian mobil baru ini. "Saya sudah menyampaikan itu ke Setneg, enggak usah beli saja. Pakai yang lama. Saya kan ditelepon, saya beritahu enggak usah saja, biar pakai yang lama," ujar Jokowi di Balai Kota DKI, Jakarta, Selasa (9/9).

Menurut Jokowi, penolakan pembelian mobil dinas para menteri tersebut karena ingin efisiensi anggaran negara. Namun, mantan wali kota Solo ini mengatakan saat ini masalah tersebut bukan menjadi wewenangnya, lantaran belum dilantik menjadi presiden.

Menanggapi itu, Sudi Silalahi mempersilakan jika Jokowi menolak. Namun pengadaan mobil dinas baru dilakukan setiap 5 tahun yang merupakan tugas Kementerian Sekretaris Negara di akhir pemerintahan. Sudi mengatakan terserah Jokowi dan pejabat di pemerintahannya jika tidak ingin menggunakan mobil itu. Bahkan, mempersilakan pemerintahan berikutnya jika mobil itu dijual kembali.

"Kalau nanti setelah kita beli, beliau endak pakai atau dijual lagi ya itu urusan pemerintahan yang baru, tapi kewajiban kami untuk menyediakan itu," ujarnya.

Polemik soal pengadaan mobil dinas baru ini seolah mengingatkan kejadian serupa pada 5 dan 10 tahun lalu. Saat SBY menjadi presiden di 2004, para menteri dan pejabat negara juga mendapat jatah mobil baru. Ketika itu mobil yang dipilih adalah Toyota Camry.

Meski mobil itu tergolong kelas 'menengah' dengan harga yang cuma Rp 400 jutaan, beberapa pejabat sempat menolak memakainya. Ketua MPR Hidayat Nur Wahid misalnya memilih tetap menggunakan mobil dinas peninggalan Ketua MPR sebelumnya yang berjenis Volvo. Hidayat menolak pembelian mobil Volvo jenis terbaru sebagai pengganti karena harganya yang mahal. Namun dalam perjalanan selama menjadi ketua MPR 2004-2009, Hidayat kemudian memakai juga Toyota Camry berpelat nomor RI 6 yang disediakan pemerintah.

Hidayat beralasan "Dulu yang kita tolak itu kan mobil Volvo yang memang kalau dilihat dari harganya Rp 900 jutaan. Namun sekarang pemerintah membeli mobil Toyota Camry yang harganya sekitar Rp 350 juta per unit. Jadi disitu ada selisih harga sekitar 550 juta," ujarnya ketika itu.

Sikap serupa juga pernah dilakukan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring. Saat ditunjuk menjadi menteri pada 2009, dia menyebut mobil Toyota Crown Royal Saloon terlalu mewah. Di awal menjabat Tifatul pun memilih memakai mobil Toyota Fortuner miliknya.

"Saya rasa kalau mewah ya tidak pantas. Tetapi kata Pak Hatta (Hatta Rajasa, Menko Perkonomian) mobilnya tidak mewah, lebih sempit dari Camry," kata Tifatul kepada wartawan di Jakarta, Selasa (29/12/2009).

Namun kini Tifatul memakai mobil yang disebutnya mewah itu dalam kesehariannya menjalankan tugas sebagai Menkominfo.

Sikap Jokowi menolak pengadaan mobil baru untuk menteri harus dibuktikan dengan konkret. Jangan sampai hanya menolak di awal tapi tetap menerima juga dan dipakai. Jokowi.

"Buktikanlah Pak Jokowi, sederhana bukan cuma ucapan tapi juga kebijakan. Jika pembelian mobil ini tetap dipaksakan, maja sederhana hanya slogan Jokowi. Pembangunan Gedung DPR saja bisa dibatalkan, kenapa pembelian mobil ini tidak," kata Koordinator Seknas Fitra Uchok Sky Khadafi.