Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Menko PMK Minta Warga Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Jujur Saat Didata

Menko PMK Minta Warga Terdampak Kebakaran Depo Pertamina Jujur Saat Didata Foto udara kebakaran Depo Pertamina Plumpang. ©2023 Liputan6.com/Herman Zakharia

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ingin agar masyarakat terdampak dan korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara, jujur dalam memberikan data kepada petugas saat pendataan.

Hal ini dikatakan saat mengunjungi pengungsi di Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Rasela, Jakarta Utara.

"Ini sedang didata (yang terdampak langsung dan tidak), karena itu saya mohon supaya didata dengan cermat. Dan juga saya mohon dari partisipasi masyarakat supaya masyarakat juga aktif untuk menyampaikan secara jujur apa adanya tidak ditambah-tambah, dan tidak dikurangi," kata Muhadjir di lokasi, Jakarta, Minggu (5/3).

"Sehingga akan mempermudah petugas untuk melakukan pendataan," tambahnya.

Selain itu, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Menteri BUMN Erick Thohir untuk menindaklanjuti perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas insiden kebakaran tersebut.

"Tadi saya sudah berkoordinasi dengan Pak Gubernur dan juga menteri BUMN untuk menindaklanjuti arahan dari bapak presiden," pungkasnya.

Depo Pertamina Plumpang terjadi kebakaran pada Jumat (3/3) malam. Berdasarkan informasi pemadam kebakaran, peristiwa terjadi sekitar pukul 20.16 WIB.

Sejauh ini, tercatat 17 orang meninggal dunia, termasuk tiga orang anak-anak. Selain itu, 49 orang luka-luka dan seribuan orang terpaksa mengungsi.

(mdk/bal)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Batalkan Kunker ke Mesir, Menko Muhadjir Pastikan Hadiri Undangan MK

Batalkan Kunker ke Mesir, Menko Muhadjir Pastikan Hadiri Undangan MK

Muhadjir Effendy memastikan akan menghadiri panggilan MK terkait sidang sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Menko PMK Muhadjir: Pengeras Suara Untuk Kepentingan Ibadah, Jangan Adu Keras

Menko PMK Muhadjir: Pengeras Suara Untuk Kepentingan Ibadah, Jangan Adu Keras

Menko PMK Muhadjir mengatakan imbauan pengeras suara agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat

Baca Selengkapnya
Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Menko PMK Harap Pilpres 2024 Berjalan Satu Putaran

Muhadjir menerangkan, alasan Pilpres sebaiknya satu putaran karena pertimbangan biaya yang begitu besar.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

MK Putuskan Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Sebelum Pemilu 2029

Hal ini tercantum dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 dari perkara yang diajukan oleh Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Baca Selengkapnya
Menko PMK: Alhamdulillah Mudik Tahun Ini Angka Kecelakaan Turun 53%

Menko PMK: Alhamdulillah Mudik Tahun Ini Angka Kecelakaan Turun 53%

"Alhamdulillah mudik tahun ini mengalami penurunan angka kecelakaan, turun sampai sekitar 53 persen," kata Muhadjir

Baca Selengkapnya
Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Ingatkan Warga Balik Mudik Tak Bawa Saudara ke Jakarta Tanpa Jaminan Pekerjaan

Pemprov DKI Jakarta mencatat 80 persen sudah kembali ke ibu kota.

Baca Selengkapnya
Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Menko Polhukam Siapkan Mitigasi Keamanan saat MK Umumkan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Politisi PDIP Sebut Pembagian Bansos Dimanfaatkan untuk Kepentingan Elektoral

Pemerintah disebut tidak lagi menggunakan data Kemensos, melainkan data Kemenko PMK.

Baca Selengkapnya
Perludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri

Perludem Prihatin Sengketa Pemilu di KPU & Bawaslu Papua: Harusnya Provinsi Baru Tak Dibiarkan Sendiri

Data Perludem ada 21 PHPU di Papua Tengah yang didaftarkan ke MK

Baca Selengkapnya