Hot Issue

Membedah Vaksin Nusantara

Jumat, 16 April 2021 07:32 Reporter : Supriatin
Membedah Vaksin Nusantara Dokter Terawan paparkan progres Vaksin Nusantara di DPR. ©Liputan6.com/Angga Yuniar

Merdeka.com - Mantan Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Putranto memprakarsai vaksin Nusantara. Vaksin ini dikembangkan di Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) dr. Kariadi, Semarang.

Terawan mengklaim vaksin yang disebut AV-Covid-19 ini merupakan solusi bagi para pengidap komorbid berat serta orang yang memiliki autoimun karena sel dendritik bersifat personalized atau menyesuaikan kondisi setiap pasien. Dia juga mengklaim vaksin Nusantara sangat aman karena sifatnya individual.

Eks Kepala Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto ini mengungkapkan bahwa sebenarnya dia sudah mengembangkan sel dendritik sejak tahun 2015 di Cell Center RS Karjadi, Semarang. Hasil penelitiannya juga sudah diunggah ke Jurnal Internasional, namun pada saat itu dikembangkan dan diteliti untuk penyakit kanker.

"Ini terus berkembang, lalu ketika ada ide dendritik vaksin untuk Covid-19, kami lakukan uji binatangnya melalui pihak ketiga di Amerika sehingga ini bisa berjalan baik dan membuat kami mantap (untuk kembangkan)," kata Terawan beberapa waktu lalu.

Terawan mengatakan vaksin yang merupakan hasil kerja sama Aivita Biomedical dari Amerika Serikat, Universitas Diponegoro dan RSUP dr Kariadi Semarang ini sudah melewati uji klinis tahap pertama.

Tahapan dan cara kerja vaksin Nusantara

Peneliti utama vaksin Nusantara, dr. Jonny menjabarkan tahapan pembuatan vaksin Nusantara. Pertama, mengambil darah dari subjek atau pasien. Kemudian, darah tersebut dibawa ke laboratorium untuk dipisahkan antara sel darah putih dan sel dendritik (sel pertahanan, bagian dari sel darah putih).

Di laboratorium, sel dendritik akan dipertemukan dengan rekombinan antigen sehingga memiliki kemampuan untuk mengenali virus penyebab Covid-19 SARS-CoV-2.

"Memang vaksin lain tidak ada yang diambil darah, jadi ini bedanya. Karena vaksin ini diambil dari sel tubuh kita sendiri, kemudian sel darah putih kita biarkan selama lima hari dulu," kata Jonny saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto Jakarta, Rabu (14/4).

Setelah lima hari berselang, sel darah tersebut akan dikenalkan kepada protein seperti yang dimiliki oleh protein virus, atau protein S (spike) yang berasal dari rekayasa genetik. Pengenalan itu ditujukan untuk menentukan bagaimana virus itu bisa menyerang tubuh si pemilik sampel darah.

"Protein ini kita kenalkan selama dua hari. Jadi lima hari dibiarkan, dua hari dikenalkan, kemudian sel darah putih kita akan mengenali virus Covid-19 itu," jelas dokter TNI AD berpangka kolonel ini.

Dengan pengenalan yang terjadi, Jonny meyakini tubuh yang memiliki sampel darah terkait selanjutnya akan lebih kebal saat ada virus Covid-19 yang menyerang.

Menurut dia, hal itu terjadi karena tubuh tidak lagi perlu memproses pengenalan dan membentuk imunitas seluler, sebab hal itu sudah dilakukan saat di luar tubuh.

"Jadi vaksin menyediakan imunitas seluler untuk tubuh kita jadi itulah kelebihan vaksin Nusantara ini," Jonny menandasi.

BPOM

Namun, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) belum memberikan izin uji klinis lanjutan vaksin Nusantara. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Penny K. Lukito mengungkapkan alasan BPOM belum izinkan uji klinis lanjutan untuk vaksin Nusantara.

Pertama. Dia menyebut, 20 dari 28 subjek penelitian vaksin Nusantara mengalami kejadian tidak diinginkan.

"Sebanyak 20 dari 28 subjek (71,4 persen) mengalami kejadian yang tidak diinginkan, meskipun dalam grade 1 dan 2," katanya melalui keterangan tertulis, Rabu (14/4).

Penny mengatakan, subjek uji klinik fase satu vaksin Nusantara yang mendapatkan kadar adjuvant 500 mcg mengalami kejadian tidak diinginkan lebih banyak. Sementara subjek dengan kadar adjuvant 250 mcg dan tanpa adjuvant lebih sedikit mengalami kejadian tidak diinginkan.

Kejadian tidak diinginkan yang dimaksud yakni nyeri lokal, nyeri otot, nyeri sendi dan nyeri kepala. Kemudian penebalan, kemerahan, gatal, ptechiae, lemas, mual, demam, batuk, pilek dan gatal.

"Terdapat kejadian yang tidak diinginkan grade 3 pada 6 subjek dengan rincian yaitu 1 subjek mengalami hipernatremi, 2 subjek mengalami peningkatan Blood Urea Nitrogen (BUN) dan 3 subjek mengalami peningkatan kolesterol," jelasnya.

Dia menambahkan, masih data studi klinik fase satu vaksin Covid-19 Nusantara, terdapat 3 dari 28 subjek atau sekitar 10,71 persen mengalami peningkatan titer antibodi lebih dari 4 kali setelah 4 minggu penyuntikan. Namun, 8 dari 28 subjek atau setara 28,57 persen mengalami penurunan titer antibodi setelah 4 minggu penyuntikan.

"3 Subjek yang mengalami peningkatan titer antibodi lebih dari 4 kali tersebut yaitu 2 subjek terdapat pada kelompok vaksin dengan kadar antigen 0.33 mcg dan adjuvant 500 mcg serta 1 subjek terdapat pada kelompok vaksin dengan kadar antigen 1.0 mcg dan adjuvant 500 mcg. Hal tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kadar titer antibodi dipengaruhi oleh peningkatan konsentrasi adjuvant, bukan karena peningkatan kadar antigen," terangnya.

Kedua. Penny mengatakan persetujuan lolos kaji etik tidak dilakukan oleh Komite Etik (KE) tempat penelitian vaksin Nusantara.

"Tidak ada notifikasi dan penyerahan protokol kepada KE di RSUP Dr. Kariadi terkait penelitian ini, sehingga tidak ada kajian dari KE setempat," katanya.

Penny menjelaskan, kaji etik merupakan hal yang kritikal karena tugas utama KE adalah mengawasi hak dan keamanan subjek penelitian.

Tak hanya itu, Penny menyebut pihaknya menemukan data keamanan uji klinis fase satu vaksin Nusantara dihilangkan peneliti.

"Terdapat data-data keamanan yang diganti oleh peneliti dengan menghilangkan data yang lama, sehingga tidak dapat ditelusuri keaslian data dan tidak dapat diketahui penyebab perubahan data tersebut," terangnya.

Penny melanjutkan, terdapat inkonsistensi pencatatan data pada dokumen sumber, worksheet dan case report form terhadap Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) yang dialami oleh subjek penelitian vaksin Nusantara. Ini menyebabkan tidak dapat diketahui data yang benar.

BPOM juga menemukan subjek yang seharusnya tidak dapat direkrut karena tak masuk dalam kriteria inklusi (sudah memiliki antibodi) tetapi diikutkan dalam penelitian vaksin Nusantara. Hal ini tidak sesuai dengan protokol penelitian dan menyebabkan hasil tidak valid.

Doktor dari Universitas Wisconsin Madison ini juga menjelaskan Case Report Form (CRF) penelitian vaksin Nusantara menggunakan sistem elektronik dengan nama Redcap Cloud yang dikembangkan oleh Aivita Biomedical Inc dengan server di Amerika. Dia menyebut, keberadaan Aivita Biomedical Inc tidak disinggung dalam perjanjian kerja sama dengan Badan Litbangkes, Kemenkes.

"Beberapa tahapan proses pembuatan dan pengujian vaksin sel dendritik dilakukan oleh Aivita Biomedical Inc (dilaksanakan oleh tenaga dari warga negara asing). Terkait hal tersebut, belum ada kontrak antara Aivita Biomedical dengan RSUP Dr. Kariadi," kata Penny.

Perjanjian kerja sama antara Badan Litbangkes dengan PT Rama Emeralds tidak menyebutkan apa yang menjadi kewajiban dari Aivita Biomedical Inc dalam uji klinik vaksin dendritik yang dilakukan di Indonesia dan lingkupnya hanya untuk uji klinik fase II dan fase III. Dengan perjanjian seperti ini membuat pihak Aivita Biomedical merasa tidak punya kewajiban untuk bekerja sesuai standar dan peraturan di Indonesia.

Ketiga. Penny mengatakan pembuatan produk vaksin yang menggunakan campuran sel dendritik itu tidak steril.

"Produk vaksin dendritik atau yang dikenal sebagai vaksin Nusantara tidak dibuat dalam kondisi yang steril," katanya.

Penny menjelaskan, laporan yang diterimanya pembuatan vaksin Nusantara menggunakan close system. Tetapi pada kenyataannya proses pembuatan vaksin Nusantara dilakukan secara manual dan open system.

Selain itu, produk antigen SARS CoV-2 yang digunakan sebagai bahan utama pembuatan vaksin Nusantara bukan Pharmaceutical grade dan dinyatakan oleh produsen (Lake Pharma-USA) tidak dijamin sterilitasnya. Bahkan, antigen tersebut hanya digunakan untuk riset di laboratorium bukan untuk diberikan kepada manusia.

"Hasil produk pengolahan sel dendritik yang menjadi vaksin tidak dilakukan pengujian sterilitas dengan benar sebelum diberikan kepada manusia. Hal tersebut berpotensi memasukkan produk yang tidak steril dan menyebabkan risiko infeksi bakteri pada penerima vaksin," jelasnya.

Penny melanjutkan, produk akhir dari vaksin Nusantara tidak dilakukan pengujian kualitas sel dendritik. Peneliti hanya menghitung jumlah selnya saja. Sementara itu, penghitungan sel juga tidak konsisten karena ada 9 dari 28 sediaan yang tidak diukur. Kemudian, dari 19 yang diukur terdapat 3 sediaan yang di luar standar tetapi tetap dimasukkan.

Keempat. Penny menyebut metode pengujian vaksin Nusantara tidak dilakukan validasi dan standardisasi sebelum pelaksanaan penelitian.

Peneliti vaksin Nusantara juga hanya menyerahkan hasil dengan 2 macam pengujian menggunakan alat yang berbeda dan hasil yang berbeda.

"Hal tersebut tidak diperbolehkan karena akan timbul subjektivitas peneliti dengan memilih hasil yang dianggap lebih baik memberikan nilai. Terkait perbedaan hasil tersebut, saat diklarifikasi kepada tim peneliti, setiap orang memberikan pendapat yang berbeda-beda, di mana peneliti dari Aivita menyatakan hasil pengujiannya yang benar, dan peneliti dari Litbangkes menyatakan hasil pengujiannya yang benar," jelasnya.

"Berdasarkan hal tersebut, BPOM menyatakan bahwa hasil tidak dapat diterima validitasnya," sambung Penny.

UGM Mundur

Saat pengembangan vaksin Nusantara ini masih bergulir, para ilmuwan dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang sebelumnya terlibat memutuskan untuk mengundurkan diri. Mereka memilih mengundurkan diri karena tidak dilibatkan dalam proses uji klinis, termasuk penyusunan protokol.

"Belum ada keterlibatan sama sekali. Kita baru tahu saat itu muncul di media massa bahwa vaksin itu dikembangkan di Semarang. Kemudian disebutkan dalam pengembangan itu melibatkan tim dari UGM," kata Wakil Dekan FK-KMK UGM Bidang Penelitian dan Pengembangan, dr. Yodi Mahendradhata, Senin (8/3).

Yodi mengatakan, sebenarnya para peneliti UGM sempat menerima komunikasi informal terkait pengembangan vaksin yang dilakukan di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan itu. Mereka pun menyatakan bersedia mendukung penelitian itu.

Namun sejak komunikasi informal itu, tak ada komunikasi lebih lanjut terkait pengembangan vaksin. Justru mereka pun awalnya tidak mengetahui bahwa Kementerian Kesehatan telah mencantumkan nama mereka pada surat keputusan terkait pengembangan vaksin Nusantara.

“Waktu itu belum ada detail ini vaksin seperti apa. Namanya saja kita tidak tahu. Hanya waktu itu kami diminta untuk membantu. Ya kami di UGM jika ada permintaan seperti itu berinisiatif untuk membantu,” kata Yodi.

Yodi mengatakan, dalam sebuah kerja sama, lazimnya pihak-pihak yang terlibat akan melakukan koordinasi terlebih dahulu sebelum penelitian dimulai. Menurutnya, Kementerian Kesehatan selaku koordinator penelitian harusnya memberikan sosialisasi dan menjelaskan detail penelitian yang akan dikerjakan.

Namun menurut penilaian Yodi, tahapan-tahapan ini tidak mereka lakukan. Akibatnya, para peneliti yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Menkes belum mengetahui detail penelitian.

“Kita belum pernah menerima surat resmi, protokol, atau apapun. Teman-teman agak keberatan. Kalau disebutkan sebagai tim pengembang, kan kami harus tahu persis yang diteliti itu apa,” pungkas Yodi.

RS Kariadi

Humas RSUP dr Kariadi Semarang, Parna mengatakan proses penelitian vaksin Covid-19 Nusantara tidak lagi dikerjakan di RS Kariadi dengan berbagai pertimbangan terutama setelah tahapan uji klinis 2 dihentikan oleh BPOM.

"Jadi penelitiannya sudah tidak di Rumah Sakit Kariadi. Tidak tahu kenapa kita tidak dapat informasinya lagi," kata dia.

Dikembangkan di Amerika, uji coba di Indonesia

Juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan vaksin Nusantara gagasan Terawan Agus Putranto dikembangkan di Amerika Serikat.

“Vaksin Nusantara adalah jenis vaksin yang dikembangkan di Amerika dan diujicobakan di Indonesia,” katanya dalam konferensi pers yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Kamis (15/4).

Wiku menambahkan, pada prinsipnya, pemerintah mendukung pengembangan vaksin Covid-19. Dengan catatan, pengembangan tersebut memenuhi kriteria pembuatan vaksin.

“Pada prinsipnya, semua vaksin yang akan diberikan kepada masyarakat harus mendapatkan izin dari BPOM terutama aspek keamanan, efikasi dan kelayakan. Selama memenuhi kriteria, pemerintah akan memberikan dukungan,” tandasnya. [ded]

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini