Luhut soal penggerak PKI: Ada tapi enggak usah dibesar-besarkan
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengakui adanya pihak yang mencoba menggerakkan Partai Komunis Indonesia (PKI). Namun dia meminta persoalan itu tidak dibesar-besarkan karena dipastikannya pihak yang menggerakkan bukan pemerintah.
"Oknum memang ada tapi enggak usah dibesar-besarkan," kata Luhut dalam peluncuran buku 'Banteng Senayan dari Medan' milik Trimedya Panjaitan di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Minggu (5/2).
Ditegaskan mantan Menkopolhukam itu pemerintah tidak pernah terlibat dalam gerakan tersebut. Dia memastikan tidak ada orang pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) yang ikut PKI.
"Berita soal PKI, memang itu ideologi, tapi saya kira enggak adalah, siapa yang mau jadi PKI," ujar dia.
Pasa kesempatan itu, Luhut mengungkapkan kalau dirinya adalah salah satu orang yang ikut membumihanguskan gerakan komunis di Indonesia. Oleh karena itu, dia meminta pihak mana pun tidak menuding jika dirinya ikut terlibat dalam gerakan PKI.
"Saya ikut dulu penumpasan PKI, tapi apa kita mau terus. Kita intelektual ini jangan diadu, mari kita bikin negara tenang," tuntas Luhut.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sebaiknya MK difungsikan agar proses dari pemilu cepat selesai, legitimasi rakyat diterima dan pemerintahan bisa berjalan.
Baca SelengkapnyaData perolehan suara partai politik di Sirekap dapat diverifikasi langsung oleh setiap pengaksesnya.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaPengamat Siber Temukan Keanehan Hasil Penghitungan Suara pada Situs KPU
Baca SelengkapnyaMK Pastikan Empat Menteri Siap Hadiri Panggilan Hakim Terkait Sengketa Pilpres
Baca SelengkapnyaDengan dibukanya data temuan itu harapannya tidak lagi ada tuduhan-tuduhan.
Baca SelengkapnyaPSI telah menyelesaikan penginputan laporan penggunaan dana kampanye ke KPU.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga negara yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia.
Baca Selengkapnya