LSM HRWG nilai Din Minimi harus tetap diproses hukum

Merdeka.com - LSM internasional Human Rights Working Group (HRWG) ikut memantau pro dan kontra pemberian amnesti pada kelompok bersenjata Aceh, Din Minimi, yang telah menyerahkan diri ke pemerintah. HRWG memandang pendapat Kapolri Jenderal Badrodin Haiti ada benarnya, yakni meminta kelompok yang merupakan sempalan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) itu tetap diproses hukum.

"Menurut kami, amnesti itu di luar konteks karena bukan perjanjian damai. Kelompok bersenjata di luar konteks itu dilihat sebagai tindak kriminal," kata Direktur Eksekutif HRWG, Rafendi Djamin, di Kantor HRWG, Gedung Jiwasraya Gondangdia, Jl RP Soeroso No 41, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (5/1).

Menurut Rafendi, pendekatan hukum paling diharapkan menjadi pelajaran atas apa yang pernah mereka lakukan selama ini. Dari proses hukum itu, akan terlihat apa yang memberatkan dan meringankan sehingga memungkinkan mereka mendapatkan amnesti.

"Untuk menyelesaikan persoalan keamanan itu, pendekatan hukum merupakan jalur yang harus ditempuh untuk Din Minimi," katanya.