Merdeka.com - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memantau anggaran di sembilan daerah. Nantinya, akan ada perwakilan KPK yang setiap hari bertanggungjawab memperhatikan aliran dan penggunaan anggaran di daerah-daerah yang sudah ditentukan.

"Kita berlima lagi planning, karena mimpi kita memang kita belum sampai pada suatu kesimpulan. Kita harus berada di daerah secara terbuka, ya kita bergerak saja secara senyap gitu," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (16/8).

Saut menuturkan, pimpinan KPK diberikan waktu dua pekan untuk menentukan penanggungjawab di sembilan daerah yang akan diawasi. Pengawasan ini untuk pencegahan sekaligus penindakan.

Sembilan wilayah itu di antaranya Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, Maluku, Jawa, Banten, dan DKI. KPK akan menyewa rumah yang digunakan sebagai tempat untuk koordinasi pemantauan anggaran sembilan daerah itu. "Ya itu. Safe house."

Pihaknya sudah berkoordinasi dengan Sekjen KPK untuk kebutuhan anggaran. Dia meyakini, anggaran yang dibutuhkan tidak lebih dari Rp 1 triliun.

"Karena orang itu ada di Jakarta, kita belum bicara karena nggak ada perubahan signifikan anggaran. Karena dia berada di Jakarta. Orang itu, mungkin kita akan sewa rumah berapa lama, itu nggak signifikan."