Korupsi Bansos, Kejati Jatim periksa sejumlah kepala sekolah
Merdeka.com - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur tengah membidik kasus dugaan korupsi pungutan liar pada proyek pelaksanaan dana alokasi khusus (DAK) Pendidikan dan Bantuan Sosial Dinas Pendidikan Trenggalek tahun anggaran 2013/2014. Bupati Trenggalek Emil Elestanto Dardak mengakui sejumlah kepala sekolah SMPN diperiksa penyidik Kejati Jatim.
Ditemui wartawan usai menghadiri pentas seni di SMKN Pogalan bupati menjelaskan sejumlah kepala sekolah SMPN di wilayahnya dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi. Namun Emil Dardak enggan menyebut jumlah kepala sekolah yang telah dipanggil kejaksaan.
"Kami menyerahkan semua proses hukum yang tengah berjalan dengan mengedepankan azas praduga tak bersalah. Penyidikan ini merupakan tindak lanjut kejaksaan atas laporan dari masyarakat," kata Bupati Trenggalek Emil Dardak, Minggu (01/05).
Sementara itu, dari foto surat panggilan kejaksaan yang diterima sejumlah wartawan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur telah mengeluarkan surat perintah penyidikan atau sprindik dugaan pungli DAK dan Bansos sejak 16 Maret 2016 yang lalu. Dalam surat panggilan kepada salah satu kepala SMPN negeri tersebut tidak disebutkan dengan jelas nama tersangka yang terjerat kasus ini.
Namun dalam surat yang ditandatangani langsung Kejati Jatim, Maruli Hutagalung tersebut pihak kejaksaan menerangkan pemanggilan kepala sekolah SMP dalam rangka pemeriksaan oleh penyidik terkait kasus dugaan korupsi pungutan liar dana alokasi khusus (DAK) pendidikan pada proyek rehabilitasi ruang kelas dan perpustakaan tahun anggaran 2013/2014, serta dana bantuan sosial dinas pendidikan Trenggalek.
Sementara pihak dinas pendidikan Trenggalek enggan berkomentar terkait penyidikan kasus tersebut.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Demi menebus asa membangun sekolah, seorang polisi rela menyisihkan gaji untuk menabung.
Baca SelengkapnyaDia menjelaskan, setiap sekolah telah memandatkan agar memiliki gugus depan pramuka.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Tangerang Selatan merekomendasikan pelaksanaan pencoblosan pada 16 TPS yang tertunda akibat banjir, dilaksanakan pada akhir pekan ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penghitungan ulang dilakukan setelah Bawaslu menjatuhkan saksi akibat kelalaian anggota KPPS membuka kotak suara sebelum jadwal pleno rekapitulasi.
Baca SelengkapnyaPenghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaSebanyak 48 orang saksi diperiksa sebelum penetapan tersangka
Baca SelengkapnyaRena menegaskan, laporan itu dia dibuat agar pihak sekolah bertanggungjawab atas permasalahan yang terjadi.
Baca SelengkapnyaPihak kepolisian setempat berkoordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk pelaksaan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya