Merdeka.com - Bupati Penajam Paser Utara Abdul Gafur Masud terjaring operasi tangkap tangan KPK. Penangkapan terhadap Abdul Gafur berkaitan dengan dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi.

Dia diamankan bersama sejumlah pihak di Jakarta. Saat ini, Abdul Gafur masih diperiksa intensif oleh KPK.

Sebelum terjerat OTT, Abdul Gafur tak lepas dari kontroversi. Dia kerap menjadi sorotan publik karena pernyataan dan kebijakannya di calon Ibu Kota baru negara tersebut.

Berikut kontroversi Abdul Gafur Masud selama memimpin Penajam Paser Utara:

1. Menolak Urus Penanganan Covid-19

Abdul Ghafur Mas’ud pernah mengeluarkan pernyataan yang mengejutkan. Dia menyatakan secara tegas tidak ingin lagi mengurus pandemi Covid-19, kendati penyebaran masih tinggi.

Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Paripurna Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2020, di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (29/6/2021) lalu.

"Saya tidak menyerah urus Covid. Siapa yang menyerah urus Covid? Saya tidak menyerah. Saya cuma tidak mau urusin. Kenapa kita mau urusin lagi," ujar Abdul.

AGM merasa pihaknya tersudutkan terkait pengadaan barang dan jasa di masa pandemi (dianggap terlalu mahal). Ia menjabarkan, harga kebutuhan penanganan di awal Maret 2020 lalu sangat fluktuatif. Bahkan kejadian itu terus berlanjut hingga Agustus 2020.

AGM juga mengatakan kondisi saat itu dirasakan tak lazim, hingga seperti krisis moneter karena harga kebutuhan yang tersedia terlalu tinggi.

“Garis bawahnya adalah, bagaimana penanganan yang di awal itu. Landasan hukumnya bagaimana? Jangan sampai kita menjadi masalah hanya untuk kebaikan kita menjadi masalah,” paparnya.

2. Mundur dari Ketua Satgas Covid-19

Abdul Gafur juga berencana mundur dari tim satgas penanganan Covid-19 di wilayahnya. Selain karena masalah pengadaan barang dan jasa, Abdul merasa khawatir dengan Hasil audit BPKP terkait pengadaan bilik disinfektan untuk kendaraan.

Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan memaparkan hasil auditnya terkait pengadaan bilik disinfektan untuk kendaraan. Di sana tercatat anggaran sebesar Rp500 juta per unitnya pada Maret 2020, dengan total pengeluaran sebanyak empat bilik. Hasil audit BPKP menyebutkan harga seharusnya hanya Rp200 juta per unit.

"Jadi kita ngapain selama ini kerja kalau cuma jadi cibiran dan tidak ada apresiasi, Kecuali kita mempunyai alas hukum yang kuat. Apakah ini menjadi masalah atau tidak," jelasnya.

3. Bangun Rumah Dinas Rp34 M

Abdul Gafur pernah jadi sorotan karena rencananya membangun rumah dinas dengan biaya besar Rp34 miliar. Abdul Gafur menjelaskan alasan pihaknya membangun rumah dinas yang mencapai Rp30 miliar lebih. Sebab selama 20 tahun, PPU tidak memiliki rumah dinas. Selain itu, rencananya ini hanya melanjutkan perencanaan Bupati sebelumnya.

Sesuai surat Keputusan Bupati PPU No. 593.33/240/2014 tanggal 02 Juli 2014 tentang Penetapan Kawasan Pembangunan Rumah Jabatan, Perkantoran Terpadu dan Fasilitas Pendukungnya Serta Pembangunan Kota Pesisir (Waterfront City) Terpadu di Kelurahan Sungai Parit dan Nipah-Nipah Kec Penajam Kabupaten PPU seluas total 479,52 hektare.

Pemkab melaporkan tahun 2015 masuk tahap perencanaan, tahun 2019 masuk tahap penganggaran dan tahun 2020 masuk tahap pelaksanaan dengan nilai Rp34 Miliar dengan masa pelaksanaan 180 hari kerja. Sebesar Rp21 Miliar sudah dibayarkan, tetapi karena re-focusing anggaran sebesar 35 persen, sisanya Rp13 Miliar akan diusulkan dalam APBD-P tahun 2021 ini.

"Yang saat ini kami gunakan rumah eks Camat Balikpapan seberang. Tentunya juga menjadi aset daerah. Menurut kami, daripada membuang anggaran untuk setiap tahun menyewa di mana pada saat bersamaan kami juga butuh pembiayaan infrastruktur yang sangat banyak mengingat luas area PPU 3.333 km persegi," ujar Gafur.