Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi III bandingkan anggaran penyelidikan KPK dan Kejaksaan Agung

Komisi III bandingkan anggaran penyelidikan KPK dan Kejaksaan Agung Arsul Sani. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempermasalahkan pengajuan anggaran penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi dari lembaga KPK ditahun 2018 yang lebih besar dibanding Kejaksaan Agung. Hal itu ia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama beberapa mitra kerja Komisi III salah satunya KPK.

"Misalnya untuk 100 kasus diajukan Rp 11,08 miliar kemudian untuk penyidikan 95 kasus Rp 13,451 miliar dan untuk penuntutan serta eksekusi untuk 95 perkara juga itu sekitar Rp 18,825 miliar. Nah ini, kalau kita rata-rata saya anggap 100 kasus maka biaya penanganan perkara tipikor di KPK mulai dari penyelidikan penyidikan penuntutan sampai eksekusi ini paling tidak Rp 433 juta per-perkara," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Dia juga memaparkan dana penyidikan KPK lebih besar dibandingkan dengan lembaga Kejaksaan. Dana penyidikan per-perkara di Kejaksaan hanya sebesar 31 persen dari anggaran KPK yang diberikan oleh pemerintah.

"Cost Kejaksaan ini per-perkara dibandingkan dengan KPK hanya 31 persen yang diberikan negara pada KPK per-perkara," ungkapnya.

Menurut Arsul, anggaran sebesar itu tidak sesuai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan nominal korupsi yang tidak mencapai miliaran. Nominal yang sedikit itu, kata Arsul tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai KPK.

"Kita bukannya tidak setuju dengan OTT, kita setuju OTT tapi anda bayangkan kalau OTT Rp 10 juta, Rp 40 Juta sampe 100 juta kecuali OTT yang di Kemenhub Rp 18 miliar maka tekor ini negara. Rp 443 juta kecuali OTT itu dipergunakan untuk mengungkap kasus yang lebih besar," pungkasnya.

(mdk/fik)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang

Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang

Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini

Baca Selengkapnya
Akhir Aksi Sindikat Penipuan Penerimaan ASN Kemenkumham dan Kemenag

Akhir Aksi Sindikat Penipuan Penerimaan ASN Kemenkumham dan Kemenag

Dari para korban total tersangka mendapatkan uang sebesar Rp7,4 miliar.

Baca Selengkapnya
KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

KPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN

Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar

Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Selengkapnya
Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Dipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK

Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.

Baca Selengkapnya
Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024

Cek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024

Keputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.

Baca Selengkapnya
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna

Cakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna

Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.

Baca Selengkapnya
KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

KPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU

"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali

Baca Selengkapnya