Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Komisi III bandingkan anggaran penyelidikan KPK dan Kejaksaan Agung

Komisi III bandingkan anggaran penyelidikan KPK dan Kejaksaan Agung Arsul Sani. ©dpr.go.id

Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempermasalahkan pengajuan anggaran penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi dari lembaga KPK ditahun 2018 yang lebih besar dibanding Kejaksaan Agung. Hal itu ia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama beberapa mitra kerja Komisi III salah satunya KPK.

"Misalnya untuk 100 kasus diajukan Rp 11,08 miliar kemudian untuk penyidikan 95 kasus Rp 13,451 miliar dan untuk penuntutan serta eksekusi untuk 95 perkara juga itu sekitar Rp 18,825 miliar. Nah ini, kalau kita rata-rata saya anggap 100 kasus maka biaya penanganan perkara tipikor di KPK mulai dari penyelidikan penyidikan penuntutan sampai eksekusi ini paling tidak Rp 433 juta per-perkara," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Dia juga memaparkan dana penyidikan KPK lebih besar dibandingkan dengan lembaga Kejaksaan. Dana penyidikan per-perkara di Kejaksaan hanya sebesar 31 persen dari anggaran KPK yang diberikan oleh pemerintah.

Orang lain juga bertanya?

"Cost Kejaksaan ini per-perkara dibandingkan dengan KPK hanya 31 persen yang diberikan negara pada KPK per-perkara," ungkapnya.

Menurut Arsul, anggaran sebesar itu tidak sesuai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan nominal korupsi yang tidak mencapai miliaran. Nominal yang sedikit itu, kata Arsul tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai KPK.

"Kita bukannya tidak setuju dengan OTT, kita setuju OTT tapi anda bayangkan kalau OTT Rp 10 juta, Rp 40 Juta sampe 100 juta kecuali OTT yang di Kemenhub Rp 18 miliar maka tekor ini negara. Rp 443 juta kecuali OTT itu dipergunakan untuk mengungkap kasus yang lebih besar," pungkasnya. (mdk/fik)

Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
VIDEO: Perih Curhat Ketua Komnas Perempuan ke DPR, Nangis Soal Gaji dan Anggaran Kecil
VIDEO: Perih Curhat Ketua Komnas Perempuan ke DPR, Nangis Soal Gaji dan Anggaran Kecil

Komisi III DPR RI mengadakan rapat kerja dengan sejumlah mitra, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), LPSK, Komnas HAM, dan Komnas Perempuan

Baca Selengkapnya
VIDEO: DPR Kaget Anggaran Kecil Komnas HAM
VIDEO: DPR Kaget Anggaran Kecil Komnas HAM "Polsek Minta Rp50 M Cuma Renovasi Satu Kantor!"

DPR melihat anggaran yang diajukan Komnas HAM sangat kecil, dibandingkan pengajuan anggaran pembangunan satu kantor Polsek yaitu Rp50 Miliar

Baca Selengkapnya
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025
KPK Minta Tambahan Anggaran Rp117 Miliar di 2025

Dia menjelaskan, tambahan anggaran itu untuk rencana program dukungan manajemen.

Baca Selengkapnya
Survei CSIS: Kepercayaan Publik ke KPK Mengkhawatirkan, Ini Kabar Buruk
Survei CSIS: Kepercayaan Publik ke KPK Mengkhawatirkan, Ini Kabar Buruk

"Trust terhadap KPK saat ini angkanya cukup mengkhawatirkan," kata Arya.

Baca Selengkapnya
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser
VIDEO: Bambang Pacul PDIP Blak-blakan Kondisi 'Dompet' Negara Jelang Jokowi Lengser "Cekak!"

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 3 September 2024.

Baca Selengkapnya
Rapat Bersama DPR RI, Kejagung Sebut Kekurangan Anggaran untuk Tahun 2025 Capai Rp15 Triliun
Rapat Bersama DPR RI, Kejagung Sebut Kekurangan Anggaran untuk Tahun 2025 Capai Rp15 Triliun

Kejaksaan Agung RI mengaku masih kekurangan anggaran untuk Tahun Ajaran (TA) 2025 mencapai Rp15 triliun.

Baca Selengkapnya
Survei LSI: Tren Penegakan Hukum Positif, Tingkat Kepercayaan Publik ke Kejaksaan Teratas
Survei LSI: Tren Penegakan Hukum Positif, Tingkat Kepercayaan Publik ke Kejaksaan Teratas

Sepanjang tahun 2023, Kejaksaan berhasil menjaga tren positif terkait kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp7,4 Triliun di 2024, Buat Apa?
Kejagung Minta Tambahan Anggaran Rp7,4 Triliun di 2024, Buat Apa?

Wakil Jaksa Agung, Sunarta menyampaikan kebutuhan anggaran Kejaksaan Agung tahun anggaran 2024 sebesar Rp43,56 triliun.

Baca Selengkapnya
Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus LPEI, Tidak Ingin Ada Tumpang Tindih
Kejagung Koordinasi dengan KPK Tangani Kasus LPEI, Tidak Ingin Ada Tumpang Tindih

Kejagung berkoordinasi lintas instansi dalam menangani perkara ini.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan
Komisi III DPR Desak Temuan Pungli Rp6,1 Miliar di Rutan KPK Segera Dibereskan: Sangat Memprihatinkan

Komisi III DPR mendesak agar perkara tersebut segera dibereskan agar KPK kembali mendapat kepercayaan publik.

Baca Selengkapnya
Survei Indikator: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, KPK Terendah
Survei Indikator: Kejagung Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik, KPK Terendah

Kejaksaan Agung menjadi lembaga penegak hukum yang paling dipercaya publik dengan persentase 69%. Disusul Polri 67%, pengadilan 66%, MK 64%, dan KPK 61%.

Baca Selengkapnya
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi
Kejagung Tegaskan Tetap Libatkan BPK Usut Kasus Korupsi

Kejagung memastikan tidak memiliki hubungan buruk dengan BPK RI.

Baca Selengkapnya