Komisi III bandingkan anggaran penyelidikan KPK dan Kejaksaan Agung
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempermasalahkan pengajuan anggaran penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi dari lembaga KPK ditahun 2018 yang lebih besar dibanding Kejaksaan Agung. Hal itu ia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama beberapa mitra kerja Komisi III salah satunya KPK.
"Misalnya untuk 100 kasus diajukan Rp 11,08 miliar kemudian untuk penyidikan 95 kasus Rp 13,451 miliar dan untuk penuntutan serta eksekusi untuk 95 perkara juga itu sekitar Rp 18,825 miliar. Nah ini, kalau kita rata-rata saya anggap 100 kasus maka biaya penanganan perkara tipikor di KPK mulai dari penyelidikan penyidikan penuntutan sampai eksekusi ini paling tidak Rp 433 juta per-perkara," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).
Dia juga memaparkan dana penyidikan KPK lebih besar dibandingkan dengan lembaga Kejaksaan. Dana penyidikan per-perkara di Kejaksaan hanya sebesar 31 persen dari anggaran KPK yang diberikan oleh pemerintah.
"Cost Kejaksaan ini per-perkara dibandingkan dengan KPK hanya 31 persen yang diberikan negara pada KPK per-perkara," ungkapnya.
Menurut Arsul, anggaran sebesar itu tidak sesuai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan nominal korupsi yang tidak mencapai miliaran. Nominal yang sedikit itu, kata Arsul tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai KPK.
"Kita bukannya tidak setuju dengan OTT, kita setuju OTT tapi anda bayangkan kalau OTT Rp 10 juta, Rp 40 Juta sampe 100 juta kecuali OTT yang di Kemenhub Rp 18 miliar maka tekor ini negara. Rp 443 juta kecuali OTT itu dipergunakan untuk mengungkap kasus yang lebih besar," pungkasnya.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kejaksaan Agung Bakal Bikin Satgas Khusus, Diyakini Penanganan Perkara Korupsi Timah Kian Terang
Kejagung telah menetapkan belasan orang sebagai tersangka dalam perkara ini
Baca SelengkapnyaAkhir Aksi Sindikat Penipuan Penerimaan ASN Kemenkumham dan Kemenag
Dari para korban total tersangka mendapatkan uang sebesar Rp7,4 miliar.
Baca SelengkapnyaKPK Bahas Peluang Bupati Sidoarjo Ahmad Muhdlor Ali Jadi Tersangka Pemotongan Dana ASN
Ketika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPK Serahkan Laporan Dugaan Korupsi di Pembiayaan Ekspor LPEI, Kerugian Negara Rp81 Miliar
Laporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaDipanggil Terkait Kasus Korupsi Eks Mentan SYL, Kepala Bapanas Arief Prasetyo Tak Penuhi Panggilan KPK
Arief Prasetyo meminta penjadwalan ulang. Ali menjamin, KPK akan menginformasikan jadwal pemeriksaan berikutnya.
Baca SelengkapnyaCek Lagi, Segini Besaran Gaji Petugas KPPS 2024
Keputusan untuk meningkatkan gaji KPPS pada Pemilu 2024 sejalan dengan pemahaman akan kompleksitas dan tanggung jawab yang diemban oleh anggota KPPS.
Baca SelengkapnyaKejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaCakupan Kepemilikan IKD Kaltim Capai 99 Ribu Pengguna
Secara persentase, angka tersebut baru mencapai 3,57 persen dari target Kemendagri.
Baca SelengkapnyaKPK Buka Peluang Panggil Keluarga Inti SYL untuk Usut Dugaan TPPU
"Penyidik memang membutuhkan keterangan dari pihak keluarga intinya, dalam rangka menelusuri aliran uang dan aset," kata Ali
Baca Selengkapnya