Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mempermasalahkan pengajuan anggaran penyelidikan, penyidikan, hingga eksekusi dari lembaga KPK ditahun 2018 yang lebih besar dibanding Kejaksaan Agung. Hal itu ia ungkapkan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama beberapa mitra kerja Komisi III salah satunya KPK.

"Misalnya untuk 100 kasus diajukan Rp 11,08 miliar kemudian untuk penyidikan 95 kasus Rp 13,451 miliar dan untuk penuntutan serta eksekusi untuk 95 perkara juga itu sekitar Rp 18,825 miliar. Nah ini, kalau kita rata-rata saya anggap 100 kasus maka biaya penanganan perkara tipikor di KPK mulai dari penyelidikan penyidikan penuntutan sampai eksekusi ini paling tidak Rp 433 juta per-perkara," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (19/9).

Dia juga memaparkan dana penyidikan KPK lebih besar dibandingkan dengan lembaga Kejaksaan. Dana penyidikan per-perkara di Kejaksaan hanya sebesar 31 persen dari anggaran KPK yang diberikan oleh pemerintah.

"Cost Kejaksaan ini per-perkara dibandingkan dengan KPK hanya 31 persen yang diberikan negara pada KPK per-perkara," ungkapnya.

Menurut Arsul, anggaran sebesar itu tidak sesuai dengan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dengan nominal korupsi yang tidak mencapai miliaran. Nominal yang sedikit itu, kata Arsul tidak sebanding dengan dana yang dikeluarkan pemerintah untuk membiayai KPK.

"Kita bukannya tidak setuju dengan OTT, kita setuju OTT tapi anda bayangkan kalau OTT Rp 10 juta, Rp 40 Juta sampe 100 juta kecuali OTT yang di Kemenhub Rp 18 miliar maka tekor ini negara. Rp 443 juta kecuali OTT itu dipergunakan untuk mengungkap kasus yang lebih besar," pungkasnya.