Merdeka.com - Panglima TNI Jenderal Moeldoko akan segera memasuki masa pensiun pada Bulan Juli mendatang. Penggantinya akan diambil Presiden dari salah satu kepala staf angkatan. Bisa TNI AD, TNI AL atau TNI AU. Tentu presiden akan memilih yang paling cocok dan bisa bekerja sama dengannya.

Ada kisah menarik bagaimana dulu TNI AD menentang langkah Presiden Gus Dur yang ingin mengeluarkan dekrit presiden untuk membubarkan DPR. Peristiwa ini terjadi tahun 2001. Saat itu DPR mempertanyakan pada Gus Dur soal bantuan dana dari Sultan Brunei sebesar USD 2 juta.

Selain itu soal raibnya dana Yayasan Bina Sejahtera atau Yanatera sebesar Rp 35 Miliar. Diduga orang-orang dekat Gus Dur yang menjadi aktor utama peristiwa di lingkup Bulog ini. Peristiwa ini dikenal dengan nama skandal Bruneigate dan Buloggate.

Hubungan Gus Dur dan DPR makin panas saat sang presiden menyebut DPR seperti taman kanak-kanak. Memasuki tahun kedua kekuasaan Gus Dur, hubungannya dengan DPR makin tak harmonis.

Maka Gus Dur pun mengancam mengeluarkan dekrit untuk membubarkan DPR. Namun dia tak mendapat dukungan dari militer. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Endriartono Sutarto malah mengingatkan Gus Dur supaya berpikir ulang.

"Jika dibubarkan, kemungkinan terjadinya bentrok antar pendukung akan sangat besar," kata Jenderal Endriartono dalam biografinya Perjalanan 35 Tahun Mengawal Jati Diri TNI dan Konstitusi.

"TNI akan mendukung 3.000 persen setiap upaya menjaga keutuhan wilayah RI. Tapi, kalau diminta mengamankan pembekuan parlemen dan meredam gerakan oposisi, militer angkat tangan," lanjutnya.

Tak cuma TNI AD yang menolak. Sebagian besar masyarakat dan akademisi pun menolak rencana ini. Termasuk Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra yang menilai Gus Dur sebagai diktator jika sampai mengeluarkan dekrit.

Merasa tak didukung Kasad, Gus Dur berniat menggusur Endriartono Sutarto. Dia berencana menggantinya dengan Letjen Agus Wirahadikusuma. Nama Letjen Agus ini juga ditolak mayoritas internal TNI AD.

Sejumlah jenderal langsung berkomentar keras. Pangdam Udayana Mayjen Willem T da Costa mewakili teman-temannya menolak jenderal pilihan Gus Dur yang disebutnya sebagai jenderal politik.

Tak cuma TNI AD, TNI AL pun bersuara keras menentang rencana dekrit ini. Apalagi saat Gus Dur mau mengumumkan negara dalam kondisi darurat.

"TNI tidak akan mendukung pemberlakuan keadaan darurat secara nasional, yang tujuannya hanya alat pembenaran untuk dekrit. Itu hanya akan memperburuk keadaan," tegas Endriartono.

Gus Dur terus mengancam untuk mengeluarkan dekrit jika sidang istimewa MPR tetap digelar. Ancamannya benar-benar dibuktikan. Tanggal 20 Juli, Gus Dur mengeluarkan dekrit.

Isinya: Membubarkan DPR/MPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan mempercepat pemilu dalam waktu satu tahun dan membekukan Partai Golkar.

Namun dekrit ini tidak memperoleh dukungan luas. Tiga hari setelahnya, MPR menggelar sidang istimewa dan melengserkan Gus Dur. Megawati Soekarnoputri diangkat menjadi Presiden kelima RI.

Tahun 2002, Megawati mengangkat Jenderal Endriartono Sutarto menjadi Panglima TNI menggantikan Laksamana Widodo AS.