Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bercerita memilih kembali Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM lantaran memiliki pengalaman selama lima tahun menjabat di kabinet kerja periode I. Dia pun meminta Yasonna agar mengoreksi dan memperbaiki beberapa hal.
"Karena saya sudah tahu Pak Menteri ini lama, secara pribadi, ya saya sampaikan, saya tugasi untuk memperbaiki, untuk mengoreksi apa yang perlu diperbaiki," kata Jokowi saat berbicang bersama awak media, di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (24/10).
Dia juga menegaskan dan memberi tugas khusus untuk Yasonna yaitu untuk menangani omnibus law. Bagaimana, kata Jokowi, Yasonna bisa merevisi 74 Undang-undang sekaligus. Sehingga kata dia bisa memperbaiki pelayanan publik.
"Pelayanan-pelayanan terhadap dunia usaha yang ada, sehingga betul-betul cipta lapangan kerja itu betul-betul konkret dilakukan termasuk juga yang berkaitan dengan perbaikan tata kelola yang ada di Lapas itu menjadi catatan yang saya berikan KPI (key performance index). Saya tidak banyak memberikan tugas-tugas yang berat. 1,2,3, tapi KPI setiap menteri jelas, ini, ini, ini itu saja," ungkap Jokowi.
Diketahui Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya melaksanakan omnibus law sebagai kunci Indonesia maju. Pertama saat Jokowi pidato sumpah jabatan pada sidang MPR beberapa waktu lalu, kemudian yang kedua usai melantik para menteri yang duduk di Kabinet Indonesia Maju. [ded]