Keluarga Terpukul Dengar Imam Nahrawi jadi Tersangka Suap Dana Hibah KONI

Merdeka.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi mengungkapkan pihak keluarga sangat terpukul setelah mendengar KPK menetapkannya sebagai tersangka kasus suap dana hibah KONI. KPK sebelumnya menetapkan Imam dan asisten pribadinya Miftahul Ulum sebagai tersangka baru kasus suap dana hibah KONI.

"Ya tentu keluarga sangat terpukul, tetapi saya yakin keluarga saya tahu bahwa ini resiko jabatan saya sebagai menteri ya, sebagai menteri tentu harus siap dengan segala sesuatu," kata Imam kepada wartawan di rumah dinas Menpora, Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan, Rabu (18/9).

Dia pun meminta awak media menghargai keluarganya. Dia mengatakan, akan memberikan pernyataan pada kesempatan lainnya.

"Ya setelah saya begini tolong teman-teman tidak harus di sini, karena komplek menteri saya ada keluarga di sini ya. Saya anggap statement malam ini cukup di situ dan beri kesempatan berikutnya untuk menyampaikan," ujar dia.

Imam mengaku hingga kini belum menerima surat pemanggilan KPK usai ditetapkan sebagai tersangka. Imam sebelumnya tiga kali mangkir dari pemeriksaan KPK sebelum ditetapkan sebagai tersangka.

"Belum-belum, terima kasih semuanya semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, bahagia semuanya ya, makasih-makasih," kata Imam.

Dalam kasus ini Imam Nahrawi melalui Ulum diduga telah menerima uang sejumlah Rp14,7 miliar. Selain itu, dalam rentang waktu 2016-2018, Imam juga meminta uang sejumlah total Rp11,8 miliar.

"Sehingga total dugaan penerimaan Rp26,5 miliar tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan oleh pihak KONI kepada Kemenpora," kata Alex.

Alex mengatakan, penerimaan total Rp26,5 miliar ini terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima dan penerimaan lain yang berhubungan dengan jabatan Imam selaku Menpora.

"Uang tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi Menpora dan pihak Iain yang terkait," kata Alex.

Atas perbuatannya, Imam dan Ulum disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 12 B atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.