Kecelakaan Naik, Pemerintah Diminta Segera Bangun Infrastruktur Bersepeda

Merdeka.com - Selama pandemi Covid-19 masyarakat cukup banyak yang beralih moda transportasi dengan menggunakan sepeda, sebagai langkah menghindari pemakaian transportasi umum.

Dari hasil survei Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia mencatat, peningkatan signifikan pesepeda di DKI Jakarta meningkat hingga seribu persen atau sepuluh kali lipat selama pandemi Covid-19.

Atas tren bersepeda yang tengah menjamur di masyarakat, pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengingatkan kepada pemerintah untuk segera mempersiapkan infrastruktur pendukung kepada para pesepeda saat melintas di jalanan.

Menurutnya, tren bersepeda yang naik cukup tinggi, bila tidak diikuti dengan infrastruktur yang memadai akan berdampak pada naiknya angka kecelakaan.

"Dari hasil catatan sepanjang Januari hingga Juni 2020, berdasarkan Bike to Work (B2W) terdapat 29 peristiwa kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pesepeda. Akibat kecelakaan lalu lintas, 58 persen atau 17 pesepeda meninggal dunia," ujar Djoko pada keterangannya, Rabu (15/7).

Tidak hanya itu, kejadian meningkatnya angka kecelakaan bersepeda juga terjadi di kota New York, Amerika Serikat. Di sana angka kecelakaan bersepeda naik sampai 43 persen selama pandemi.

"Penyebabnya, peningkatan kecelakaan pengendara sepeda terjadi karena lonjakan pesepeda baru belum didukung oleh infrastruktur yang baik bagi pesepeda. Faktanya 10 dari 28 pesepeda yang tewas di jalan-jalan New York City tertabrak oleh pengemudi kendaraan bermotor," ujarnya.

Atas peristiwa tersebut, lanjutnya, berbagai negara sudah mulai berbenah untuk membangun infrastruktur bersepeda baik secara permanen maupun sementara selama pandemi Covid-19.

Dia mencontohkan yang ada di Bogota, Colombia telah menambah jaringan sepeda sepanjang 22 mil dan merancang Proyek percontohan NUMO (New Urban Mobility Operator) untuk kegiatan meminjamkan e-sepeda kepada pekerja perawatan kesehatan.

Sedangkan, di Kota Philadelphia (Amerika Serikat) sudah menindak lanjuti petisi publik untuk menciptakan lebih banyak ruang bagi pengendara sepeda dan pejalan kaki untuk beroperasi dengan aman dengan menutup segmen jalan besar sepanjang 4,4 mil.

Oleh karena itu, dia menilai pemerintah sudah harus secepatnya berbenah, terkhusus untuk pemerintah daerah agar melakukan perubahan yang signifikan pada tata ruang jalan dan memberikan lebih banyak ruang bagi pengendara sepeda dan pejalan kaki.

"Saatnya memprioritaskan sepeda untuk kebijakan pandemi dapat bisa dengan menambah anggaran untuk infrastruktur. Dan bisa sebanding dengan pendanaan untuk untuk program transportasi lain," terangnya.

"Selain itu, kebijakan ini juga harus disiapkan agar saling terintegrasi dengan kota atau kabupaten yang lain. Sekaligus membantu kebijakan mengurangi emisi," sambungnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Korlantas Polri untuk mengatur pemakaian sepeda di jalanan protokol.

"Saya setuju harus ada regulasi atau ada revisi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk kendaraan yang tidak bermotor," ujar Budi dalam diskusi virtual pada waktu lalu.