Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghadiri Rembuk Nasional 2017 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (23/10) malam. Dalam Rembuk Nasional, memberikan rekomendasi ke Jokowi selaku Kepala Negara dalam 12 bidang. Saat menerima rekomendasi, Jokowi mengatakan membuka peluang untuk diterapkan sebagai nawacita kedua setelah nawacita pertama pada Pilpres tahun 2014 lalu.

"Rekomendasi saya catat semua, ini mungkin bisa kita pakai untuk nawacita kedua. Tapi ya dibaca dulu," kata Jokowi di lokasi, Senin (23/10).

Jokowi memahami rekomendasi yang diberikan untuknya bertujuan demi membawa Indonesia lebih maju ke depannya. Meski, dia mengakui hal ini sulit untuk direalisasikan. Alasannya, perubahan yang begitu cepat terjadi.

Dia lantas mencontohkan, saat mengunjungi pusat ekonomi kreatif dunia, Silicon Valley di Amerika Serikat. Kala itu, dia takjub melihat perubahan yang begitu cepat tersebut.

"Kita lebih kaget betul betapa kita kalau tidak ingin ditinggal, ya secepatnya kita berubah dari semua sektor kita harus berani mengubah," ujarnya.

Dalam Rembuk Nasional 2017, rekomendasi ke Presiden Jokowi disampaikan. Dalam bidang kemaritiman, salah satunya permasalahan produksi ikan saat ini. Produksi ikan 44,44 juta ton, realisasi 2015-2017 mencapai 29,42 juta ton atau 9,8 juta ton per tahun. Rekomendasi yang muncul adalah akselerasi perizinan penangkapan ikan, terutama di wilayah pengelolaan perikanan.

"Selain itu juga diperlukan prioritas bantuan sarana dan prasarana untuk untuk peningkatan produksi ikan budidaya di laut. Serta perlu kebijakan perkuatan pengusaha nasional dan BUMN untuk memanfaatkan sumberdaya ikan di ZEE dan laut lepas," kata Ketua Tim Rembuknas 2017 Ridwan Djamaluddin.

Sedangkan, produksi garam 10,7 juta ton, realisasi 2015-2017 3,05 ton. Di sektor ini direkomendasikan perlu dukungan infrastruktur (irigasi dan jalan) pada sentra produksi garam di Indramayu (Jawa Barat), Pati (Jawa Tengah), Rembang (Jawa Tengah), Bima (NTB), Kupang (NTT), dan Jeneponto (Sulawesi Selatan).

"Selain itu harus ada pemanfaatan lahan garam yang terlantar di Teluk Kupang, NTT. Serta perlu kebijakan yang memberikan insentif kepada swasta untuk investasi industri garam non evaporasi," katanya.

Selanjutnya, program yang diingat masyarakat ialah pengembangan 800 kampung nelayan. Program ini mestinya mendapat prioritas tinggi untuk mewujudkannya dalam sisa masa kerja kabinet.

"Perlu sinergi dengan kementerian desa, BUMN, dan Pemda untuk akselerasi program dengan mengutamakan kampung-kampung di sekitar pelabuhan ikan," tegasnya.

Di bidang pariwisata bahari, Ketua Tim Percepatan Pengembangan Wisata Bahari Kemenpar Indroyono merekomendasikan deregulasi perpajakan dan impor peralatan wisata bahari. Pembangunan dan penyediaan infrastruktur destinasi wisata. "Serta pemberdayaan masyarkat lokal sebagai tuan rumah destinasi wisata dan penguatan SDM penunjang wisata bahari," kata Indroyono.

Indroyono juga merekomendasikan pengintergrasian aplikasi vessel declaration dengan aplikasi yachter online. Itu Untuk mendatangkan kunjungan wisman 4 juta orang dan 6000 kapal yacht. Sehingga proses masuknya yacht lebih simple, efisien, cepat sekaligus memudahkan pengawasan.

"Deregulasi kebijakan kunjungan wisata kapal layar (yacht) asing, terutama CIQP (custom, immigration, quarantine, port) satu atap. Pembangunan fasilitas marina, sehingga akan mengoptimalkan potensi Bahari Indonesia tidak hanya sebagai destinasi kunjungan tetapi lebih sebagai destinasi hub/home base kapal wisata yacht asing yang memberikan keuntungan dan dampak ekonomi lebih besar ke negara. Tahap awal marina biaya APBN," katanya.

Sementara itu, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan industri Pariwisata, Dadang Rizki Ratman dalam rekomendasinya mengatakan dibutuhkan restrukturisasi tarif handaling di pelabuhan oleh Pelindo yang dinilai terlalu mahal. Juga dibutuhkan deregulasi kebijakan industri wisata cruise, sehingga Indonesia tidak hanya sebagai destinasi kunjungan tetapi lebih sebagai destinasi hub/home base kapal wisata cruise.

"Untuk mendatangkan 1.000 call cruise, juga perlu peningkatan kapasitas dan fasilitas pelabuhan laut yang telah ditetapkan sebagai pelabuhan embarkasi dan debarkasi seperti Pelabuhan Belawan-Medan, Tanjung Priok-Jakarta, Tanjung Perak- Surabaya, Makassar, Benoa- Bali dan “destination port cruise” potensial yaitu Tanjung Emas-Semarang, Sabang-Aceh, Celukan Bawang – Bali, Pelabuhan Balikpapan-Kaltim, dan Teluk Bayur–Padang," tutur Dadang.

Sedangkan untuk 19 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), sudah terealisasi 14 KSPN Bahari. Rekomendasi yang diberikan meliputi mengembangkan model kerjasama pemerintah dengan badan usaha (KBPU) pada KSPN terpilih.

"Pada KSPN inisiasi Pemerintah lebih dominan, Pemda mendukung," ucapnya.

Dadang menambahkan, dari target 45 destinasi selam, saat ini sudah terealisasi 46 destinasi selam. Namun untuk mengembangkannya, dirinya merekomendasikan setiap destinasi selam ditetapkan carrying capacity, tingkat risiko, dan kualifikasi penyelam.

"Juga diperlukan kebijakan sertifikasi penyelam di bawah koordinasi Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia (POSSI)," jelasnya.

Sementara, rekomendasi dalam bidang ekonomi, industri dan perdagangan. Ketua tim perumus bidang ekonomi, industri dan perdagangan, Hendri Saparini, menuturkan ada lima rekomendasi yang dihasilkan dalam rembuk di bidang tersebut.

"Tema utama bidang ekonomi, industri dan perdagangan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas melalui revitalisasi industri dan pengembangan industri ekonomi digital," katanya di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Senin (23/10).