Jokowi Minta Dasar Hukum Baru Usai MA Batalkan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi melakukan rapat terbatas terkait pembiayaan BPJS Kesehatan. Jokowi meminta ada dasar hukum baru karena Mahkamah Agung (MA) telah membatalkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.
Sebab menurutnya, pembatalan itu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan.
"Pembatalan kenaikan iuran BPJS Kesehatan ini tentu berpengaruh terhadap pelayanan kesehatan masyarakat terutama pasien Covid-19," kata Jokowi saat live di akun Sekretariat Presiden, Selasa (24/3).
"Oleh sebab itu, saya ingin menekankan beberapa hal, pertama penyelesaian dasar hukum baru yang dibutuhkan untuk mengatur pembiayaan, sehingga terhadap kepastian pelayanan yang baik bagi pasien maupun pihak rumah sakit," sambungnya.
Kemudian, pada tahun ini Jokowi meminta rumah sakit berfungsi penuh terutama dalam alur penjaminan pasien dalam perawatan serta proses percepatan penyaluran dana yang dibayarkan kepada rumah sakit.
Lalu, terkait pembiayaan BPJS Kesehatan untuk pasien Covid-19, Jokowi meminta siapkan beban biaya pelayanan kesehatan dalam APBN maupun APBD.
"Kita harus memastikan gubernur, bupati, wali kota juga melakukan realokasi anggaran APBD untuk pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terpapar Covid-19," ucapnya.
Selain itu, kepala negara menginstruksikan kepada Menteri Kesehatan segera melakukan normal standar dan prosedur yang dibutuhkan dalam rangka pelayanan jaminan kesehatan pasien Covid-19. Baik terkait informasi, fasilitas kesehatan dan biaya pelayanan.
"Serta pendataan fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kesehatan akibat Covid-19. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan," pungkasnya.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Informasi Jokowi terima dari Menkes, kasus Covid-19 masih dalam kondisi yang baik meski memang ada kenaikan.
Baca SelengkapnyaUntuk menjadi negara maju tak cuma mengedepankan kecerdasan sumber daya manusianya saja.
Baca SelengkapnyaBudi menjelaskan, puncak dari transformasi tersebut adalah seluruh masyarakat Indonesia memiliki akses kesehatan yang berkualitas dan murah.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.
Baca SelengkapnyaJokowi meninjau RSUD Baharuddin Kabupaten Muna cek fasilitas kesehatan
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan kehadiran SMKN Jateng ini mampu menyelesaikan persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi menyerahkan bantuan pangan cadangan pangan pemerintah (CBP) kepada sejumlah penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menemui penerima BPJS Kesehatan di hari kedua kunjungan kerjanya di Jawa Tengah.
Baca SelengkapnyaBantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca Selengkapnya