ICW Minta BG Dicopot, Komisi I Sebut BIN Bukan Garda Depan Tangkap Djoko Tjandra

merdeka.com Sekitar 3 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo mengevaluasi Badan Intelijen Negara (BIN) karena dianggap bobol melacak keberadaan buronan kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Anggota Komisi I DPR, Bobby Rizaldi mengatakan, BIN bukan institusi utama untuk menangkap Djoko Tjandra.

"BIN itu kan koordinator, yang utamanya di Garda depan soal ini adalah Kepolisian, Imigrasi, Kemenkum HAM, dan Kejaksaan. Jadi tidak terkait langsung dengan indikator kinerja BIN," kata Bobby, Rabu (29/7).

Bobby menambahkan, sampai saat ini komisi I DPR juga belum menerima laporan atau adanya fakta, maupun informasi intelijen terkait Djoko Tjandra. "Termasuk kewenangan penangkapan atau intervensi hukum, yang bukan tupoksi (BIN) sesuai UU 17/2011," ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu menambahkan, dalam rapat kerja komisi I dan BIN selanjutnya, pihaknya akan menanyakan koordinasi Intelijen BIN kepada penegak hukum lain untuk penangkapan Djoko Tjandra.

"Hal ini mungkin akan ditanya kan dalam raker dengan BIN di masa sidang berikut, bagaimana koordinasi intelijen nya," kata dia.

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja Kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Budi Gunawan karena dianggap kebobolan terkait buronnya kasus hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra. Menurut ICW, BIN tidak memiliki kemampuan dalam melacak keberadaan koruptor kelas kakap tersebut.

"Presiden Joko Widodo harus segera mengevaluasi kinerja Kepala BIN, Budi Gunawan, karena terbukti gagal dalam mendeteksi buronan kasus korupsi, Djoko Tjandra, sehingga yang bersangkutan dapat dengan mudah berpergian di Indonesia," kata Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, Rabu (29/7).

Menurut dia, mulai Djoko masuk ke yurisdiksi Indonesia, mendapatkan paspor, membuat KTP elektronik hingga mendaftarkan Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membuktikan bahwa instrumen intelijen tidak bekerja secara optimal.

"Presiden Joko Widodo segera memberhentikan Kepala BIN Budi Gunawan, jika di kemudian hari ditemukan fakta bahwa adanya informasi intelijen mengenai koruptor yang masuk ke wilayah Indonesia namun tidak disampaikan kepada Presiden dan penegak hukum," ucapnya.

(mdk/eko)