Gertakan-gertakan Jokowi pada Australia hingga PBB

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mulai berani unjuk gigi di dunia internasional. Dia tidak segan-segan melancarkan kritik karena masih adanya negara-negara yang belum merdeka secara utuh.

Presiden ke-7 RI ini sempat menyindir soal kurang maksimalnya organisasi internasional itu menyokong kemerdekaan Palestina. Sindiran Jokowi itu disampaikan di hadapan Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon pada KTT Asia Timur di Myanmar pada November 2014.

Sikap Jokowi juga keras soal eksekusi mati terhadap warga negara asing yang terlibat peredaran narkoba. Jokowi bersikeras eksekusi harus dilakukan meski kepala negara para WNA menghubunginya secara langsung.

Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) Ban Ki-moon balik mengkritik pemerintah Indonesia yang masih memberlakukan hukuman mati. Keberatan itu disampaikan kepada Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi atas rencana eksekusi dua warga negara Australia yang tergabung dalam kelompok Bali Nine.

Berikut gertakan-gertakan Jokowi:

Jokowi kritik PBB

Di sela-sela rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, kemarin (17/4), yang membahas persiapan Konferensi Asia Afrika, muncul pernyataan mengejutkan dari Presiden Joko Widodo. Dia tiba-tiba mengkritik tata kelola global yang kini tidak adil bagi semua negara.Secara spesifik, kritik presiden langsung tertuju ke Perserikatan Bangsa-Bangsa ( PBB). Kritik ini terangkai dalam pesannya kepada tim Sekretariat Negara, Staf Presiden, dan Kementerian Luar Negeri, agar merancang naskah pidato yang menyinggung keadilan internasional di hadapan peserta KAA."Saya ingin pesan mengenai tatanan baru. Terutama, menurut saya, pesan mengenai keseimbangan global. Keadilan global yang kita lihat sekarang ini, United Nations tidak bisa memerankan itu," kata Jokowi.Selama peringatan 60 tahun KAA, setidaknya Jokowi akan berpidato dua kali. Pertama adalah pada pembukaan konferensi tanggal 23 April, disusul kemudian menghadiri napak tilas di Bandung, pada 24 April.

Jokowi tegas ke China soal Natuna

Presiden Joko Widodo ( Jokowi) mengeluarkan pernyataan mengejutkan saat kunjungan kerja ke Jepang hari, Selasa (23/3). Dikutip surat kabar Jepang, Yomiuri Shimbun, Jokowi menegaskan sikap dalam kisruh Laut China Selatan. Jokowi menilai China perlu hati-hati menentukan peta perbatasan lautnya.Indonesia merupakan salah satu negara yang terancam dirugikan karena aksi China menggambar sembilan titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan China. Menurut Kementerian Luar Negeri, klaim China melanggar Zona Ekonomi Eksklusif milik Indonesia."Sembilan titik garis yang selama ini diklaim Tiongkok dan menandakan perbatasan maritimnya tidak memiliki dasar hukum internasional apa pun," kata Jokowi.Diketahui, China menggambar sembilan titik wilayah baru di Kepulauan Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Jika dilihat sekilas, perairan kaya gas itu terkesan masuk wilayah kedaulatan China. Padahal secara teritorial wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Indonesia. Ada kekhawatiran China mengklaim wilayah perairan tersebut adalah wilayahnya dengan acuan historis yang mereka punya.Sampai saat ini konflik di Laut China Selatan tengah melibatkan 6 negara, yakni Malaysia, Filipina, Vietnam, Brunei Darussalam, China dan Taiwan. Setiap negara berusaha mematok landas kontinen masing-masing, mengingat di perairan itu kaya sumber daya alam dan wilayah potensial untuk transportasi antarnegara.

Jokowi tak mau diintervensi soal hukuman mati

Presiden Joko Widodo menegaskan kembali dampak yang terjadi akibat narkoba. Menurut Presiden, pemberantasan narkoba merupakan salah satu tantangan bangsa Indonesia untuk masa depan nanti."Tantangan kita masalah narkoba, hati-hati sekarang tiap hari ada 50 generasi kita yang meninggal mati karena narkoba 50 per hari. Pertahun kalikan 360 berarti 18 ribu, ada 4,5 juta yang harus direhab," papar Jokowi saat memberikan pidato di hadapan ratusan siswa siswi SMA Taruna Nusantara di Istana Negara, Jakarta, Senin (2/3).Jokowi ingin 18 ribu orang yang masuk rehabilitasi tahun lalu terus ditingkatkan agar sembuh dari bahaya narkoba."Pada tahun kemarin kita mampu 18 ribu pertahun, tahun ini saya targetkan 5 kali lipat, tahun depan 400 ribu harus dilakukan kalau nggak kalah dengan kecepatan," ujarnya.Jokowi juga ingin eksekusi yang dilakukan Jaksa Agung harus tegas. Setelah dirinya menolak ampunan bagi para terpidana narkoba yang mengajukan grasi, penegakan hukum juga harus beriringan, yakni dengan tegas mengeksekusi."Itu masih jadi hukum positif kita dan yang eksekusi terhukum mati bukan presiden tetapi pengadilan, presiden hanya dimintai grasi. Pengampunan dan tidak ada pengampunan untuk pengedar narkoba. Presiden tidak akan memberikan grasi pada pengedar narkoba," tegasnya."Bagaimana mau berikan ampunan 50 orang genarasi kita meninggal tiap hari. 18 ribu meninggal tiap tahun 4,5 juta orang direhabilitasi. Saya bilang ndak, ndak ada ampunan seperti itu," tegasnya lagi.Atas hal ini, Jokowi mengingatkan, jangan ada pihak yang coba-coba mengintervensi proses penegakan hukum terkait narkoba ini. Seperti Australia dan Brasil yang terus melobi bahkan membuat aksi agar Pemerintahan Indonesia membatalkan eksekusi."Jangan ada yang coba-coba untuk intervensi kedaulatan hukum kita, masalah eksekusi mati narkoba ini. Ini adalah kedaulatan hukum kita," ujarnya.