Djoko Susilo diminta blak-blakan kepada KPK
Merdeka.com - Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga menjabat sebagai Anggota Komisi III DPR, Martin Hutabarat mengapresiasi kehadiran Mantan Kepala Korps Lalu Lintas Mabes Polri, Irjen Pol Djoko Susilo ke KPK. Menurutnya ini merupakan bukti bahwa Djoko perwira tinggi polisi yang taat akan hukum.
"Kehadiran DS membuktikan bahwa beliau adalah perwira tinggi polisi yang taat hukum. Harus blak-blakan DS, hal ini memberikan contoh bagaiaman seorang perwira tinggi yang datang panggilan hukum. DS tahu bagaimana bisa memberikan keterangan yang membantu kepada KPK dalam pemberantasan korupsi," kata Martin di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/10).
Senada dengan Martin, anggota Komisi III DPR Fraksi Hanura, Syarifuddin Sudding meminta Djoko Susilo untuk jujur.
"Djoko sebaiknya ungkap semua yang dilihat, diketahuinya dan dialaminya dalam kasus dugaan korupsi pengadaan alat simulator SIM," kata Sudding.
Sudding menegaskan, keterusterangan dan kejujuran Mantan Gubernur Akpol itu akan berguna untuk mengungkap dan mengembangkan kasus tersebut lebih luas.
"Tidak tertutup kemungkinan KPK kembangkan kasus ini kepada yang lain, kepada perwira polisi lainnya," tegas Sudding.
Selain itu, politisi Hanura ini meminta KPK bisa bekerja cepat terhadap kasus lain seperti Hambalang, Wisma Atlet, Century sebagaimana yang dilakukan KPK terhadap kasus simulator SIM .
"KPK berlaku adil terhadap kasus lain seperti Hambalang, Wisma Atlet dan Century," pintanya.
(mdk/war)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Setelah terpilihnya Jokowi menjadi orang nomor satu di Indonesia, lalu mengajak Prabowo ke dalam susunan kabinet.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca SelengkapnyaHasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaBasuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok menyebut, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak bisa kerja.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.
Baca Selengkapnya