Merdeka.com - Presiden Joko Widodo telah memilih Provinsi Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru Indonesia. Tepatnya di dua kabupaten yakni Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dua wilayah yang bakal dijadikan pusat pemerintahan adalah Kecamatan Sepaku di Penajam Paser Utara dan Samboja di Kutai Kartanegara.

Jokowi menyebut lima pertimbangan memilih lokasi ibu kota baru di Kalimantan Timur. Salah satu karena faktor minimnya risiko bencana menjadi salah satu pertimbangan pemilihan tempat. Pertimbangan ini diamini ahli geografi, T.Bachtiar. Kawasan tersebut memang minim risiko bencana.

"Bencana itu kan ada yang alam ada yang tidak. Bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung api, memang risikonya sangat kecil di sana. Gunung apinya juga sangat purba, sudah tidak aktif, dan kemungkinannya kecil dan sulit sekali kalau aktif lagi. Karena sudah sangat purba," ungkapnya saat diwawancara merdeka.com, Selasa(27/8).

Namun Bachtiar memberi catatan penting terkait kondisi geografis di Kalimantan Timur. Ini sebagai pengingat bagi pemerintah. Sebab jika pengelolaan dan pembangunan lokasi ibu kota baru tidak dilakukan dengan benar, bisa saja menimbulkan bencana.

"Salah satu kelemahan Kalimantan adalah gunungnya kebanyakan gunung api purba. Jadi, sekali lahannya dibuka, tanahnya bisa erosi. Kalau tidak hati-hati mengelola, tanah di sana bisa rusak," ucapnya.

Karena itu perancangan dan masterplan pembangunan ibu kota baru harus benar-benar ditaati. Tujuannya agar pembangunan tidak berlebihan sehingga merusak alam.

"Masterplan yang dari awal dibuat harus benar-benar ditaati. Kita harus ngotot berapa hektar yang tetap dijadikan hutan, kota, lahan konservasi, perkebunan, pertanian, dan lain-lain" katanya.

Ada beberapa syarat yang tidak boleh ditawar dalam proses pembangunan fisik. Salah satunya potensi bencana. Karena itu ketinggian dan kemiringan tanah harus sangat diperhatikan.

"Misalnya di kemiringan tertentu tidak boleh dibuka jadi lahan, ya harus taat itu. Kalau lahan dibuka padahal tempatnya terlalu curam, akhirnya bisa longsor," jelasnya.

Berdasarkan rancangan Bappenas, terdapat tiga tahap pembangunan ibu kota baru. Tahap 1 dilakukan pada 2021-2024. Tahap 2 dilaksanakan 2025-2029. Tahap 3 tahun 2030-2045. Konsep pembangunan dan masterplan telah dibuat serta dijelaskan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Bambang Brojonegoro.

Dalam masterplan disebutkan bahwa ibu kota baru membutuhkan lahan lebih dari 400.000 hektare. Lahan tersebut dibagi menjadi empat zona. Pertama kawasan pusat pemerintahan yang meliputi istana, kantor kementerian dan lembaga negara, taman budaya, dan botanical garden. Kedua, kawasan ibu kota negara yang meliputi perumahan PNS, fasilitas pendidikan, kesehatan, pusat perbelanjaan, dan lain-lain.

Zona ketiga, kawasan perluasan ibu kota 1 yang meliputi taman nasional, konservasi orangutan, klaster permukiman non-PNS. Terakhir, zona kawasan perluasan ibu kota 2 yang meliputi wilayah metropolitan dan wilayah pengembangan.

Dari keempat zona, yang paling luas adalah kawasan perluasan ibu kota 2 yang diperkirakan lebih dari 200.000 hektare. Disusul kawasan ibu kota 1 dengan luas 200.000 hektare.

Menurut Bachtiar, efektifnya pembangunan ibu kota menggunakan 30 persen dari lahan keseluruhan.

"Efektifnya 30 persen, sisanya tetap atau lahan konservasi, pertanian, dan perkebunan," katanya.

Pemerintah menjamin tidak akan merusak hutan lindung dan hutan konservasi yang berada di wilayah ibu kota baru. Pemerintah sudah menyiapkan lahan seluas 180.000 hektare untuk lokasi pemindahan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur. Luas lahan tersebut terbagi menjadi dua, sebagian berada di Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian lagi di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Sofyan Djalil memastikan, pembangunan ibu kota yang akan dilakukan di Kabupaten Penajam Paser Utara maupun di Kabupaten Kutai Kartanegara tidak akan merusak hutan.

"Jangan khawatir, banyak orang sekarang mengatakan 'eh Kalimantan ada rusak hutannya'. Enggak-enggak kita sadar betul dan pemerintah sangat komitmen bahkan kota ini diharapkan akan menjadi kota yang indah sekali karena hutannya lebat, tanahnya luas, kalau di Jakarta sekarang ini mau bernapas dengan suasana hutan saja tidak ada," kata Sofyan saat ditemui di Kantornya, Jakarta, Selasa (27/8).

Dia menjelaskan, dari total luas lahan ibu kota baru tersebut, kawasan induk yang akan dibangun pertama hanya membutuhkan sekitar 3.000 hektare (Ha). Besaran tersebut tidak menutup kemungkinan akan ditambah seiring pemanfaatan lahan hijau.

Reporter (magang): Ahdania Kirana