Anggota DPR banyak ditangkap KPK, kemauan politik Presiden jadi kunci menekan korupsi

Merdeka.com - Sejumlah tokoh menghadiri diskusi mengenai penerapan konstitusi dalam bernegara. Dalam kesempatan itu, sistem partai politik disinggung kerap kali berhadapan dengan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Mantan Ketua KPK Taufiqurrahman Ruki misalnya, hadir sebagai undangan dalam diskusi itu. Dia mempertanyakan integritas para politisi khususnya penjabat publik. Sebab, hampir sebagian besar 'pasien' KPK adalah anggota legislatif.

Menanggapi pertanyaan Ruki, tokoh pergerakan, Hatta Taliwang mengatakan guna menekan legislator terjerat harus ada 'political will' dari pimpinan negara, Presiden.

"Menekan korupsi itu harus ada political will presiden, kalau kuat dia tinggal pilih Kapolri dan Kejagung yang bagus," ujar Hatta di Gedung Konvensi Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu (5/8).

Ditambahkan, selain adanya 'political will' presiden harus menemukan masalah pokok bobroknya partai politik. Menurut mantan anggota lembaga kajian MPR, Ahmad Farhan, partai politik kerap kalap mengeruk uang dari proyek demi kepentingan biaya partai politik itu sendiri.

Dia mengilustrasikan, setiap organisasi yang tidak mendapat pendanaan namun dituntut menghidupkan roda organisasi partai jalan akhir tidak lain dan tidak bukan adalah korupsi dari segala proyek.

"Ini harusnya dibiayai. Biar nanti partai tidak kepikiran bagaimana dapat uang, bagaimana jalanin roda organisasi. Setidaknya celah korupsi ditekan," ujar Farhan.