Aktivis 98 rantai diri di depan gedung perwakilan PBB

Merdeka.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) bersama Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) berunjuk rasa di depan kantor perwakilan PBB, di Menara Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (28/9). Kedua LSM tersebut meminta Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) turun tangan meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) segera melaksanakan janjinya menyelesaikan kasus korban penghilangan paksa tahun 1997-98.

Dalam balutan rantai yang melingkari tubuh, 13 orang dari Kontras dan IKOHI berunjuk rasa, sambil mengenakan topeng yang tertera nama, tempat tempat dan tanggal hilangnya korban. Di unjuk rasa ini, ke 13 korban hilang seolah-olah hadir kembali untuk meminta keadilan dan segera ditemukan.

13 Korban penghilangan paksa ini meminta dukungan dari dewan hak asasi manusia PBB untuk mendesak SBY memprioritaskan kerja nyata bagi rakyat termasuk korban pelanggaran HAM, bukan hanya melakukan pencitraan saja.

Kontras dan IKOHI juga meminta SBY melaksanakan rekomendasi Pansus DPR tertanggal 30 September 2009, mengenai kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 97-98. Ada pun isi rekomendasi itu meminta Presiden SBY dan institusi pemerintah terkait untuk membentuk pengadilan HAM Adhoc, guna melakukan pencarian terhadap 13 orang yang masih hilang, merehabilitasi dan memberikan kompensasi kepada keluarga korban hilang dan meratifikasi konvensi perlindungan semua orang dari penghilangan paksa.

Setelah 3 tahun tanpa ada tindakan dari SBY, Kontras dan IKOHI memutuskan untuk meminta dukungan pada PBB agar dapat mendesak Presiden Melaksanakan rekomendasi dari pansus DPR RI. Ketua IKOHI, Mugiyanto, berharap tindakan ini bisa efektif mengingat SBY merupakan sosok yang mementingkan pencitraan luar negeri.

"Semoga ini (meminta dukungan PBB) bisa efektif ya, karena Presiden kita lebih concern pada tekanan dari luar negeri ketimbang rakyatnya," pungkas mugiyanto.

Kepala divisi pemantauan impunitas, Yati Indriyani mengungkapkan desakan dari Kontras dan IKOHI yang disampaikan pada perwakilan PBB di Indonesia akan segera diteruskan ke kantor pusat PBB di New York.

"Kami meminta pada PBB untuk meminta klarifikasi dari pemerintah Indonesia, mengapa kasus ini (penghilangan paksa 97-98) tidak diselesaikan. Perwakilan PBB telah menerima desakan kami dan akan meneruskan ke kantor pusat PBB di New York," pungkas Yati usai menemui perwakilan PBB pada Merdeka.com, Jumat (28/9).