Moeldoko

"Amerika 2,59 per seribu penduduk sangat jauh. hampir 5 kali. Berikutnya, jumlah kasus covid di sana itu kurang lebih 8,5 juta, sementara kita masih belum jutaan," tambah Moeldoko.

Sebab itu Moeldoko bersama para menteri akan berbenah diri. Agar kata dia tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dan publik.

Moeldoko juga mengatakan Jokowi juga sudah berkomunikasi dengan kelompok lain terkait untuk menyusun aturan turunan UU Cipta Kerja.

"Presiden tetap memegang visi mewujudkan lima arahan strategis menuju masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Refocusing dan realokasi anggaran memprioritaskan program dan penanganan di bidang kesehatan, pemulihan sosial dan ekonomi, terutama untuk UMKM serta koperasi," kata Moeldoko.

Mardani mengatakan, Jokowi memang sudah bekerja keras tetapi jajaran menterinya masih gagap.

Dia menyadari bahwa banyak masyarakat yang menganggap kehadiran UU Cipta Kerja merugikan. Padahal, kata Moeldoko, UU Cipta Kerja justru menciptakan lapangan pekerjaan baru seluas-luasnya bagi masyarakat.

Menurut Amien Rais, Jokowi sedang menjalankan demokrasi iliberal, di mana kebebasan berbicara, berpendapat, dan juga berkumpul mulai dicurigai. Namun orang-orang di belakang Jokowi membentuknya seraya sosok demokrasi populis.

Tenaga Ahli Utama Staf Kepresidenan (KSP), Donny Gahral menjelaskan hal tersebut masih dalam tahap kajian dan nantinya proses pembubaran tersebut, Jokowi akan menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres).

BRG sendiri merupakan lembaga yang dibentuk oleh Jokowi pada 6 Januari 2016, melalui Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang Badan Restorasi Gambut. Sejak dibentuk, BRG dipimpin oleh Nazir Foead.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan lembaga yang dibubarkan nantinya yang dibentuk di bawah payung hukum Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden (Perpres). Sementara, pembubaran lembaga yang berada di bawah Undang-undang harus mendapat persetujuan dari DPR.

Moeldoko menjelaskan lembaga yang sedang dikaji pemerintah pusat untuk dibubarkan adalah lembaga yang dinaungi payung hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) atau Peraturan Presiden (Perpres). Sedangkan lembaga yang sudah dinaungi UU belum dikaji untuk dibubarkan.

"Lebih bersifat sederhana agar kalau punya karakter-karakter seperti itu diharapkan nanti akan memiliki kecepatan," kata Moeldoko di Kantornya, Jakarta Pusat, Selasa (14/7).

Rektor UI, Ari Kuncoro menyarankan agar Moeldoko membangun komunikasi dan berdiskusi bersama sejumlah rektor perguruan tinggi di Indonesia, baik negeri maupun swasta."Para rektor merupakan aktor utama dari upaya terciptanya ketahanan kampus," kata Ari Kuncoro.

Jokowi heran atas kinerja para menterinya yang masih biasa-biasa saja dalam atasi Pandemi Covid-19.

Penyegaran ini dinilai perlu agar komitmen antar menteri dan presiden sejalan dengan program-program nyata kerakyatan. Sehingga harus segera dilakukan evaluasi serius terhadap para menteri yang dianggap tidak memiliki sense of crisis.

Kemarahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya dianggap bukan cuma sekadar gimmick. Tapi kondisi realitas kabinet yang ikut terimbas pandemi Covid-19.

Moeldoko mengatakan, dirinya memang fokus menangani pertanian tetapi hanya dalam organisasi Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Namun, hal itu bukan berarti dirinya ingin duduk di kursi Menteri Pertanian.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, berbicara mengenai pasukan cadangan setelah ramai isu reshuffle kabinet. Isu ini muncul usai Presiden Joko Widodo alias Jokowi marah di depan menterinya dan mengancam reshuffle saat sidang kabinet.

Ditambahkan Moeldoko, kinerja para menteri kini lebih meningkat setelah Presiden Jokowi menyampaikan kekesalannya. "Setelah dicambuk kemarin yang tadinya kecepatan 70 mungkin sekarang sudah 120," katanya.

Moeldoko memastikan, para menteri tidak mencari alasan atau pembelaan setelah Jokowi marah. Mereka semua lebih banyak melakukan perbaikan metode dan sistem.