Moeldoko

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indonesia (Menko Maritim), Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) mengatakan purnawirawan yang terlibat dalam rencana penyelundupan senjata pada aksi massa tanggal 22 Mei mendatang akan segera dipanggil dan diperiksa.

Moeldoko: TNI-Polri Dilarang Pakai Amunisi Tajam Amankan Aksi 22 Mei

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menyebut pemerintah telah mengidentifikasi kelompok ingin berbuat anarkis mengganggu keamanan pada 22 Mei mendatang. Dia menuturkan pihak intelijen berhasil menangkap kelompok yang menyelundupkan senjata.

Moeldoko mengklaim Jokowi sangat terbuka dan ingin ada terjadi komunikasi yang sehat. Pertemuan ini diperlukan untuk menetralisir gejolak yang ada.

Moeldoko enggan membocorkan kelompok yang melancarkan aksi tersebut. Hanya saja, dia memperingatkan soal rencana pihak tertentu yang ingin membuat kisruh di tanggal 22 Mei.

Ketua Harian Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Moeldoko menilai, narasi yang dibangun oleh kubu Prabowo-Sandiaga tak jauh berbeda dengan Pemilu 2014. Dia menduga, kubu Prabowo sudah sejak lama merancang narasi ini jika mengalami kekalahan di Pilpres 2019.

Bawaslu mengaku sama dengan pemerintah bahwa tidak ada fakta petugas dan pengawas Pemilu meninggal karena diracun atau disantet. Di sisi lain, Afifudin juga ingin mencari tahu apa penyebab kematian anggotanya.

"Ya kita melihatnya dari sisi bernegara, etika benergara, janganlah memperlakukan seorang Presiden simbol negara ini semena-mena. Bahwa itu tidak pantas."

"Kita harus menghormati itu janganlah mengganggu pikiran, psikologi dari keluarga korban. Sekali lagi tidak ada upaya dari pemerintah yang macam-macam," ungkap Moeldoko.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendukung langkah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Wiranto yang mengancam akan menutup akun media sosial bermasalah. Moeldoko menyebut selama ini banyak sekali akun menebar ujaran kebencian, menghasut, radikalisme, dan sebagainya.

Moeldoko Tegaskan Tim Hukum Nasional Tak Perlu Payung Hukum. Tim Hukum Nasional hanya membutuhkan surat keputusan (SK) Menko Polhukam dalam menjalankan tugas.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memastikan tim tersebut tidak akan membatasi kebebasan berdemokrasi di Tanah Air. Pemerintah berharap pembentukan Tim Hukum Nasional bisa mencegah adanya anarkisme.

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut keputusan Partai Demokrat diterima untuk bergabung ke koalisi merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Capres. Menurut dia, bergabung tidaknya Partai Demokrat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf baru akan diputuskan setelah ada hasil resmi dari KPU pada 22 Mei nanti.

Kendati begitu, Moeldoko tak menutup kemungkinan apabila sewaktu-waktu Jokowi melakukan reshuffle kabinet. Hal itu bisa saja dilakukan apabila para menterinya telah mendapat 'status' yang jelas.

Dia mengatakan masuknya Partai Demokrat ke dalam koalisi bukan hanya keputusan PDIP saja. Puan menjelaskan seluruh partai politik pendukung Jokowi-Ma'ruf juga harus berdiskusi jika partai berlambang mercy itu ingin bergabung.

Rekomendasi Ijtima Ulama III dinilai pendapat sekumpulan elite politik untuk tujuan politik praktis. Cara seperti itu dianggap jauh dari semangat memperjuangkan nilai-nilai kebangsaan dan kenegaraan.

Politikus PDI Perjuangan ini menegaskan, instrumen demokrasi di Tanah Air sudah jelas. Di mana, ada Undang-undang Pemilu yang mengatur seluruh tahapan Pilpres mulai dari pemungutan suara di tingkat TPS sampai penghitungan suara di KPU RI.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko buka suara terkait isu perombakan (reshuffle) kabinet, pasca tiga menteri terseret kasus dugaan korupsi di KPK. Moeldoko menyebut, Presiden Jokowi mengatakan reshuffle kabinet bisa saja terjadi ataupun tidak dalam waktu dekat.

"Fokus kami bukan menatap ke depan terkait hasil pemilu sekarang. Saya meyakini Demokrat, PAN, Berkarya, Gerindra solid," tegas Sandiaga.

"Saya sudah perintahkan untuk mendalami. Kita ingin tahu siapa otak di balik itu semua dan apa tujuannya. Namanya mengerikan, Anarcho, anarkis," ujar Moeldoko.