Moeldoko

"Bangsa kita ini masih sangat sensitif ketika berbicara tentang keterbukaan. Namun, saya pikir benar bahwa kita jauh melampaui imajinasi kita terkait open government," kata Moeldoko.

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyatakan telah menerima surat somasi yang dilayangkan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Moeldoko melayangkan somasi terhadap ICW melalui kuasa hukumnya, Otto Hasibuan.

Erasmus Napitupulu dari organisasi masyarakat sipil ICJR, membenarkan bahwa ada 109 ormas sipil yang mengkritik langkah Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat mensomasi ICW. Diketahui, Moeldoko melakukan somasi ICW usai dinilai terlibat dalam dugaan pemburu rente pengadaan obat terapi Covid Ivermectin.

ICW sebelumnya menyebut Moeldoko dalam jabatannya sebagai Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) punya hubungan dengan PT Noorpay Nusantara Perkasa.

"Sebuah inovasi dari anak bangsa untuk berperan serta dalam mengatasi pandemi Covid-19. Biarlah saya ikut mencoba dulu sebagai dukungan pada kerja keras anak bangsa. Semoga dukungan saya ini tidak diasumsikan macam-macam," ungkapnya.

Ia mengaku sudah menyampaikan berbagai permasalahan tersebut dalam rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo. Oleh karena itu pihaknya menggelar rapat koordinasi untuk meminta informasi terkait pengadaan obat-obatan penanganan Covid-19.

MTT merupakan perintah Presiden Joko Widodo kepada TNI-Polri untuk sejak awal terlibat dan mendukung penanganan bencana non alam Covid-19. TNI memiliki kekuatan tiga matra dan struktur teritorial yang dapat digerakkan secara cepat, termasuk dalam rangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP).

"Jadi kami lebih baik menunggu dulu somasi tertulisnya, dari pada salah memberikan respons."

Pembentukan MTT dilandasi perintah Presiden Joko Widodo kepada TNI-Polri untuk sejak awal terlibat dan mendukung penanganan bencana nonalam Covid-19.

Otto menegaskan, bilamana ICW ataupun Egi tak dapat membuktikan tuduhannya tersebut dan tidak melakukan permohonan maaf, pihaknya akan membawa masalah ini ke jalur hukum.

One Map Policy perlu dilakukan demi meminimalisir potensi tindakan korupsi, konflik agraria serta memberikan kepastian hukum untuk masyarakat dan investor.

Sementara itu pada 2021 kali ditargetkan akan menyelesaikan 137 kasus.

Moeldoko mengajak seluruh lapisan masyarakat, untuk mendukung dan mempercayakan proses penegakan hukum serta mengawasi.

Gerakan pendistribusian masker medis ini ditujukan kepada warga ekonomi kelas menengah ke bawah di beberapa kota seperti Jabodetabek, Bandung, Semarang, Solo, Jogjakarta dan Surabaya. Masker berjumlah 500 ribu masker medis akan dibagikan ke 220 kelurahan lainnya yang tersebar di 20 kota di Pulau Jawa.

"Itu sangat ngawur dan berbahaya menuduh orang sembarangan. Sama sekali tidak benar," kata Moeldoko.

Dia menilai tuduhan yang diberikan ICW kepada dirinya berbahaya. Tidak hanya itu, Moeldoko juga menjelaskan, PT HKTI tidak ada hubungan sama sekali terkait hal tersebut.

Dia mengatakan, negara saat ini sangat berharap banyak pada jajaran Satpol PP untuk menegakkan prokes. Namun. Moeldoko juga mengaku pihaknya tidak menutup mata dan telinga bahwa terdapat tindakan kekerasan dari Satpol PP di lapangan.

Menurutnya, program vaksinasi berbayar ini diperlukan di tengah lonjakan kasus Covid-19 di Indonesia. Dengan begitu, kekebalan komunal atau herd immunity masyarakat dapat segera terbentuk.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko memastikan pelaksanaan vaksin berbayar mandiri atau Vaksinasi Gotong Royong merupakan inisiatif dan partisipasi komponen bangsa. Dia menegaskan, adanya vaksin berbayar itu tidak menghapus vaksin gratis pemerintah.

Moeldoko mengakui saat ini, tingkat mobilitas masyarakat di masa PPKM darurat belum berkurang sesuai target. Saat ini mobilitas baru minus 30 persen, padahal PPKM baru akan dianggap berhasil jika mobilitas menurun 50 persen.