Moeldoko

"Proses berkembangnya peradaban baru di sana yang tadinya masalah kesehatan sulit terjangkau, masalah pendidikan terganggu, masalah transportasi, dengan konektivitas semua menjadi mudah," tukas Moeldoko.

Jagung seberat 428 ton dipanen ribuan petani dari seluruh Indonesia. Jagung tersebut ditanam di lahan seluas 42,8 hektar dengan sistem tanam rapat.

Ketua Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jendral (Purn) Dr Moeldoko, menyebar nomer HP-nya di hadapan ribuan petani Jawa Timur. Hal ini sebagai media agar para petani bisa melaporkan keluhan.

Moeldoko duga video anak-anak sebut 2019 ganti presiden ada yang kondisikan. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf ini mengatakan, seharusnya anak-anak tidak diperalat untuk kepentingan politik praktis. Menurut dia, yang diajarkan terhadap anak-anak tersebut tidak baik.

Jika saat-saat tertentu antarmenteri saling berseteru, menurut Moeldoko, itu hanya disebabkan perbedaan pandangan. Pada dasarnya, semua langkah menteri sejalan dengan arahan Kepala Negara.

Moeldoko gunakan strategi militer menangkan Jokowi. Jokowi -Maruf Amin dalam survei yang dilakukan sudah unggul dari tim lawan. Kekuatan yang dimiliki pun sangat kuat dan berpotensi memenangkan kontestasi Pilpres. Namun, hal itu jangan membuat semua tim terlena.

Moeldoko menegaskan, praktik calo atau orang penjamin agar peserta masuk CPNS 2018 tidak akan lagi ditemukan pada tahun ini. Kata dia, Badan Kepegawaian Negara (BKN) juga telah bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk melakukan pengamanan CPNS 2018 itu.

"Pemerintah Jokowi menargetkan 10 juta untuk tenaga kerja di Indonesia. Sampai saat ini, sudah terlampaui 8,7 juta. Maknanya pada tahun 2019, 10 juta bisa terpenuhi," tutup Moledoko.

Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko mengimbau kepada para pekerja honorer untuk tidak memaksakan kehendak menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebab, untuk menjadi PNS perlu sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Sempat bilang Projo sejajar dengan TNI-Polri, Moeldoko sebut wartawan salah kutip. Menurut Moeldoko, pernyataannya itu bukan bermaksud menyamakan peran dari relawan Projo dengan TNI-Polri. Namun bermaksud menyemangati relawan Joko Widodo saat menggelar Rakernas di Grand Sahid Jakarta, Sabtu (15/9).

Kepala Kantor Staf Kepresidenan, Moeldoko mengungkapkan bahwa Indonesia masih perlu mengimpor beras. Sebab, kebutuhan beras untuk seluruh wilayah sangat besar, yaitu 2,4 juta ton per bulan.

Moeldoko mengakui bahkan sudah melaporkan masalah tersebut ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan geliat perekonomian di Indonesia kini masih sehat di tengah isu perang dagang yang dilancarkan Amerika Serikat (AS) dan China. Selain itu, kesempatan investasi di dalam negeri juga tetap besar.

Tudingan Wasekjen Demokrat soal Istana terkait Asia Sentinel dinilai tak mendasar. Hal ini terkait unggahan foto yang menampilkan Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn) Moeldoko bersama bersama Co-Founder media asing Hong Kong, Asia Sentinel, Lin Neumann.

Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko membantah berada di balik pemberitaan media Hong Kong, Asia Sentinel, soal konspirasi pada kasus Bank Century yang menyeret nama Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Johan lantas mempertanyakan dasar tudingan pihak tertentu bahwa Istana bekerja sama dengan media Asia Sentinel dalam menerbitkan artikel kasus Bank Century.

Dia mendeskripsikan, Lin Neumann adalah pria berkacamata yang berdiri di barisan ketiga. Sementara di foto itu, Moeldoko tampak duduk di barisan depan bersama 3 orang.

Kepala KSP Moeldoko meyakinkan bahwa geliat perekonomian di Indonesia saat ini masih sehat di tengah isu perang dagang yang dilancarkan AS dan China. Selain itu, dia juga menyampaikan, kesempatan investasi di dalam negeri juga tetap besar meski situasi saat ini sedang diguncang dinamika politik dan ekonomi.

Moeldoko minta mahasiswa pendemo Jokowi bicara berdasarkan data. Pernyataan ini sekaligus merespons aksi sejumlah mahasiswa yang menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Keuangan, pada Jumat (14/9) lalu. Moeldoko mengatakan, informasi yang tidak diperkuat dengan data dan fakta akan menjadi tendensius.

Mahkamah Agung (MA) membatalkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang melarang mantan napi korupsi ikut mendaftar jadi calon anggota legislatif (caleg). Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menghargai keputusan tersebut.