Dicari sekaligus dicaci

Salah satu cara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomunikasi dengan warga ialah melalui Internet. Mereka membuat situs media informasi publik. Lewat situs, pemerintah berusaha mendekat, misalnya ketika memajang informasi cara pembuatan kartu tanda penduduk, sosialisasi rancangan peraturan daerah, hingga mengunggah laporan kegiatan tahunan. Situs juga menampung keluhan warga: soal banjir, macet, atau masalah pendidikan dan kesehatan.Lalu, seberapa efektif situs pemerintah Ibu Kota ini? Ketua Komisioner Komisi Informasi Pusat Abdul Rahman Ma’mun mengatakan situs milik pemerintah Provinsi DKI cukup bagus. Tahun lalu, kata dia, nangkring di peringkat dua sebagai situs terbaik di antara situs-situs milik pemerintah provinsi di Indonesia. Juara satu kala itu disabet Provinsi Jawa Barat. “Untuk konten tentang Jakarta di situs memang banyak. Tapi untuk penyampaian laporan keuangan belum tentu mereka (pemerintah provinsi) berani,” kata dia ketika ditemui merdeka.com di kantornya, Selasa, 20 November 2012.Padahal bila tidak blak-blakan membuka segala laporan, misalnya keuangan, akan memunculkan sangkaan buruk dari publik, media, dan lainya. Pertanyaanya, mengapa pemerintah tidak membuka diri saja pada apa yang telah dia kerjakan. Sebab, pembuatan situs sejalan dengan undang-undang keterbukaan informasi publik.Situs dibuat sebagai gerakan serentak, membuka informasi seluas-luasnya ihwal rupa-rupa kegiatan, data, dan informasi apapun layak diketahui publik. Di sisi lain, keterbukaan informasi sesungguhnya justru menguntungkan pemerintah. “Kalau ada yang bilang situs hanya bentuk pencitraan, sebenarnya itulah pencitraan positif, pencitraan sebenarnya. Pencitraan dengan membuka diri terhadap publik,” tutur Abdul.Menurut Apung Widadi, peneliti dari Indonesia Corruption Watch (ICW), situs-situs milik pemerintah provinsi di Indonesia, termasuk DKI Jakarta, kondisinya sama saja. Belum sejalan dengan amanat undang-undang keterbukaan informasi publik. Situs lebih heboh menonjolkan fitur-fitur tak penting, misalnya soal biaya hidup dan sebagainya.”Tetapi mereka mengabaikan informasi laporan keuangan penting, misalnya laporan anggaran hingga satuan tiga (dokumen anggaran memuat deskripsi program dan rincian alokasi pagu anggaran per program),” kata dia.Contohnya laporan detail program dan rincian alokasi pagu anggaran dinas Pendidikan dan Kesehatan. Sudah seharusnya laporan diunggah pada situs. Tujuanya agar publik tahu berapa pagu biaya untuk pendidikan dan kesehatan warga Jakarta. Namun, laporan itu tidak muncul pada situs. Masalah lain, dia melanjutkan, pengelola situs, Pejabat Pengolahan Informasi dan Dokumentasi, selama ini juga tidak memiliki kompetensi.Suatu waktu, ICW pernah meminta laporan dana hibah bantuan sosial. Namun pelayanan berbelit-belit. Padahal orangnya ada di situ. ”Tetapi hanya untuk meminta data harus dipimpong ke mana-mana. Menurut saya pengelola harus direformasi. Situs harus memberi ruang partisipasi kepada publik terkait problem kota,” ujarnya.