Merdeka.com - Penanganan Covid-19 di Kabupaten Jember, Jawa Timur punya kendala tersendiri jika dibandingkan dengan daerah lain. Bupati Jember, Hendy Siswanto yang baru dilantik pada 26 Februari 2021, mewarisi sejumlah permasalahan dari pendahulunya. Selama beberapa bulan, Hendy dan wakilnya, KH Muhammad Balya Firjaun Barlaman, harus menjalankan pemerintahan tanpa anggaran pendapatan belanja daerah alias APBD, sebuah situasi yang baru pertama kalinya terjadi sepanjang sejarah Jember.

Hendy dan Firjaun juga harus menyelesaikan 'utang-utang' dari pendahulunya, seperti insentif tenaga kesehatan (nakes) yang belum terbayar sejak akhir 2020, ketika mereka belum menjabat.

Meski demikian, Hendy tetap optimistis mengemban amanah untuk memimpin kabupaten dengan jumlah penduduk terbesar kedua di Jatim itu. Mengusung tagline 'Wes Wayahe Berbenah' atau 'Sudah saatnya diperbaiki', Hendy perlahan namun pasti mulai membereskan sejumlah permasalahan yang menggunung sejak awal menjabat.

"Ya namanya kebijakan, pasti ada yang suka atau tidak suka. Justru kalau suka semua, itu yang aneh," tutur Hendy sembari tertawa saat berbincang dalam Live Instagram dengan merdeka.com, 13 Agustus 2021 lalu.

Berikut petikan wawancara khusus merdeka.com dengan Hendy Siswanto, mantan pejabat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI yang kemudian beralih menjadi pengusaha dan kemudian terpilih sebagai Bupati Jember.

Jember sekarang masuk PPKM Level 3, ini perkembangan menggembirakan, seperti apa penanganan Covid-19 di Jember selama ini?

Penanganan Covid di Jember sekarang sudah kami ubah dengan menggunakan strategi kebijakan PPKM Berbasis Hulu. Pada strategi ini, leading sector (pemimpinnya) ada di kecamatan.

Kalau dulu, kita fokus ke hilir dengan konsentrasi pada vaksinasi, ketersediaan ruang rawat inap di rumah sakit (bed occupancy rate/ BOR) dan isolasi terpadu. Kemarin itu sempat meluap, alhamdulillah sekarang mulai terkendali.

Tingkat BOR kita sekarang sudah turun ke 77 persen. Kita memang sediakan 2 tempat isolasi terpadu (isoter) dengan fasilitas yang cukup baik, yakni Hotel Kebon Agung (milik Pemkab) dengan kapasitas 126 tempat tidur, dan ditambah di stadion Jember Sport Garden (JSG) dengan kapasitas 200 sampai 300 tempat tidur. Alhamdulillah yang di JSG ini belum sampai terisi, jangan sampai lah.

Kembali ke strategi PPKM berbasis hulu. Dengan leading sector-nya adalah Camat yang dibantu Danramil dan Kapolsek. Lalu di struktur sampingnya ada BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah), Dinsos (Dinas Sosial) dan Kepala Puskesmas. Dari 31 kecamatan di Jember, kita punya 50 puskesmas (beberapa kecamatan memiliki 2 puskesmas).

Nah tim di kecamatan ini akan mengecek warga yang menjalani isolasi mandiri. Kita beri rumahnya bendera merah agar tetangganya waspada. Lalu kita beri sembako, vitamin dan kebutuhan lainnya.

Bendera merah ini juga untuk memudahkan kita memonitor. Sebab, secara berkala, puskesmas dan Babinsa serta Bhabinkamtibmas akan mengecek ke rumah tersebut.

Jika di satu kawasan ada lebih dari lima rumah yang dipasang bendera merah, kita tetapkan sebagai zona merah. TNI/Polri akan menjaga di sana untuk mengawasi pergerakan dari luar, guna menghindari potensi penyebaran.

Jember ini dengan 2,2 juta penduduknya. terbesar kedua di Jatim, terbagi dalam 31 kecamatan. Dari semua itu, ada tiga kecamatan dengan jumlah penduduk terpadat dan itu yang kita fokus pantau.

Bagaimana dengan isolasi terpadu?

Jika ada pasien positif (dengan gejala ringan atau tanpa gejala), kita akan tawarkan. Apakah mau isoman di rumah atau isoter. Kalau ingin isoman, kita cek kondisi rumahnya, apakah memungkinkan, seperti ventilasi dan sebagainya. Kalau tidak memungkinkan, ya kita ajak ke isoter.

Kita akan briefing dulu. Karena ada sebagian masyarakat yang takut untuk tracing, misal rapid test antigen. Karena mereka mengira akan di-Covid-kan. Mereka yang menjalani isoter, sudah terjamin kebutuhan makan dan sebagainya.

Bagaimana perkembangan kasus harian Covid-19 di Jember?

Bulan Mei 2021 kemarin, kasus masih biasa saja. Angka kematian harian ya, kira-kira satu sampai dua kasus. Baru setelah Lebaran, mulai Juni, kasusnya langsung melonjak seperti roket. Di situlah kita siapkan isoter dengan fasilitas yang seperti rumah sakit beneran. Sekarang alhamdulillah mulai terkendali. Mulai akhir Juli ini, angka kematian mulai terkendali dengan angka kesembuhan juga meningkat.

Tetapi kita memang ada masalah di vaksin. Kalau di Bali itu vaksinasi sudah di atas 90 persen, kita masih di kisaran 10 persen. (data terakhir, per 18 Agustus 2021, Jember berada di peringkat 33 dari 38 kabupaten/kota di Jatim. Dengan 12,26 persen sudah vaksin dosis 1; 6,77 persen sudah dosis 2; dan 8,08 persen sudah dosis 3).

Kita terkendala di pasokan atau vaksin dari pusat. Ya memang kalau di Bali wajar lebih tinggi, karena daerah wisata, harus ada jaminan. Jika Bali pariwisatanya sudah pulih, itu bisa berdampak positif bagi Jember juga yang berada di sekitarnya.

Sejak awal vaksinasi, kita buat strategi dengan memprioritaskan orang-orang yang banyak berinteraksi dengan kebanyakan orang. Selain nakes, juga ada guru dan aparatur pelayanan publik. Seluruh ASN di Pemkab Jember sudah mendapatkan vaksin, tetapi memang masih ada yang positif, tapi berkurang (berkat vaksin).

Anda kemarin mendapat perhatian secara nasional ketika menyumbangkan seluruh gajinya untuk warga. Bagaimana respons anda?

Saya percaya, as-shodaqotu turuddul bala'. Sedekah itu mampu menolak bala. Ini juga memotivasi kepada elemen masyarakat lain untuk berlomba-lomba bersedekah. Ya kalau ada yang merespons positif atau negatif, ya wajar-wajar saja sih.

Dan sejauh ini, banyak juga pribadi maupun perusahaan yang tergerak untuk menyalurkan donasi ke kita. Kita pakai sistem, dengan mengarahkan mereka untuk memberikannya secara langsung, dengan sasaran berdasarkan data yang kita (Pemkab) miliki. Sehingga mereka ada kepuasan ketika menyerahkannya secara langsung, dengan harapan bisa berulang.

Dengan demikian tumbuh kepercayaan dan sama-sama enak. Kondisi sekarang kan semuanya BU, butuh uang. Kalau kita semua gotong royong, masalah apapun bisa lebih cepat teratasi.

Di berbagai daerah sebelumnya sempat ada masalah tentang honor insentif nakes yang belum terbayar. Bagaimana dengan di Jember?

Kondisi di Jember ini jujur memang berbeda dengan di kabupaten/kota lain di Indonesia. Covid ini mulai ada di Indonesia sejak awal 2020. Dan di Jember, saat itu ada persoalan yang berisiko tinggi, yakni tidak harmonisnya hubungan legislatif (DPRD) dan eksekutif (bupati).

Kami dilantik pada 26 Februari 2020. Sertijab 3 Maret, kami tidak ada APBD sama sekali. Memang APBD tidak ada benaran. Bukan belum disahkan, tapi memang belum dibuat oleh teman kami yang lama. Jadi kami masuk, tidak ada modal sama sekali.

Maret 2021 kami susun, langsung kami hajar (dikebut) karena memang tidak ada contoh (dari APBD sebelumnya). Sekitar 1,5 bulan, pada awal Mei 2021 selesai APBD (dibahas bersama dengan DPRD).

Saat kami susun APBD, ternyata kami (pemkab) punya utang insentif nakes yang belum dibayar. Mulai akhir 2020. Sampai Januari Februari 2021 kan kami belum bekerja.

Begitu APBD selesai, kami distribusikan ke teman-teman nakes. Kami bayar semua utang (insentif nakes) sejak tahun 2020. Dirapel, ada yang terkecil dari Rp 6 juta sampai Rp 40 juta. Ya untung saja, nakes-nakes di Jember ini sabarnya luar biasa. Seandainya mereka marah dan mogok bekerja, lalu siapa yang menyuntik. Saya kan tidak bisa menyuntik.

Lantas, untuk strategi ke depan apa yang akan dilakukan Jember untuk penanganan pandemi ini?

Ke depan, kami optimistis, kasus harian Covid akan bisa terus ditekan turun. Tetapi kita tetap tidak boleh lengah. Anggap Covid itu seperti larangan pemerintah lainnya, seperti merokok misalnya. Jadi orang tetap memposisikannya sebagai bahaya.

Orang akan punya kesadaran. Kan seperti itu konsep new normal. Masing-masing melindungi diri sendiri agar tidak terpapar Covid.

Seperti naik motor, tidak apa-apa tidak pakai helm. Tapi risikonya akan membahayakan nyawa jika terjatuh. Itu bahasa konkret yang kita gunakan di lapangan. Karena kita sosialisasi di masyarakat itu kan seperti kepada anak kita sendiri. Tidak selalu bisa menurut.

Untuk dampak ekonomi dari pandemi ini, seperti apa kebijakan Pemkab Jember nantinya?

Kapan covid ini akan hilang? Tidak ada yang tahu, karena ini juga tidak nampak. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita harus menumbuhkan harapan, dan kepercayaan masyarakat. Trust. Seperti bagaimana membentuk herd immunity melalui vaksin dan tetap disiplin menggunakan serta prokes lain.

Kita juga akan dorong, agar masyarakat yang memiliki uang, untuk tidak terus menahannya. Kalau semua tidak dibelanjakan, ekonomi tidak akan bergerak. Kita sampaikan ke level terendah, bahwa Covid ini bisa kita tekan bersama-sama. Agar ada kepercayaan.

Mereka yang berjualan di pasar atau bekerja harian, silakan, dengan tetap menaati prokes. Karena di Jember, kita mewarisi angka kemiskinan yang cukup tinggi, 300 ribu orang. Ini tertinggi kedua di Jatim. Ada di antara mereka yang bekerja hari ini untuk dimakan hari ini juga. Karena itu, kita harus beri edukasi mereka untuk hidup new normal. Mereka yang seperti itu, biasanya ketika ada gejala sakit, tetap memaksakan diri bekerja. Sehingga ketika semakin parah, baru dilarikan ke rumah sakit dan sulit tertolong. Nah mereka ini yang harus dibantu, agar ketika sakit bisa segera berobat, dengan kebutuhan hidup sehari-hari yang kita cukup.