Merdeka.com - Kasus korupsi kembali menyeret pejabat daerah di Provinsi Jateng. Masih segar di ingatan pada tahun lalu KPK menangkap Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dan kemudian menetapkannya sebagai tersangka korupsi.

Tak cukup sampai di situ, pada 11 Agustus lalu, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo terjaring OTT KPK atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap jual beli jabatan.

Baru-baru ini, beberapa oknum pejabat desa di Jateng ketahuan memotong uang BLT yang seharusnya dibagikan utuh ke warga yang membutuhkan.

Berbagai kasus itu membuat Ganjar Pranowo geram. Pada Selasa (27/9), ia mengumpulkan bupati dan wali kota hingga ketua DPRD se-Jateng untuk mendapat bimbingan dari KPK.

“Kejadian yang hari ini masih ada. Ada saja yang tertangkap OTT. Itu nggak jauh-jauh jual beli jabatan, minta-minta komisi, ngatur proyek, investasi, dipalak. Pokoknya nyebelinlah yang gitu-gitu,” ujar Ganjar dikutip dari Jatengprov.go.id.

Sebut Tidak Cukup Lip Service

©jatengprov.go.id

Ganjar menceritakan bahwa akhir-akhir ini OTT terjadi di berbagai tempat, termasuk di wilayahnya yaitu di Pemalang. Dia senang karena pertemuan yang ia adakan itu dihadiri oleh bupati, wali kota, pejabat provinsi, dan DPRD.

Ia berharap semua pihak yang menghadiri acara itu bisa terlibat dalam memperbaiki sistem guna mencegah korupsi.

“Korupsi itu tidak cukup lip service. Buktinya, dibilangin juga ngeyel. Kemudian terjadi OTT di mana-mana,” kata Ganjar.

Sarankan Harus Bisa Berelasi

©jatengprov.go.id

Menurut Ganjar, berbagai lembaga seperti DPRD dan lembaga eksekutif lain harus bisa berelasi dengan baik, khususnya dalam membangun kesadaran bersama untuk mencegah korupsi. Ia mencontohkan, saat menyusun APBD, jangan sampai ada kolusi. Apa yang menjadi aspirasi rakyat harus dimasukkan ke dalam sistem secara terbuka dan baik.

“Make it deal. Mereka membangun kesepakatan di situ, dengan syarat yang tidak penting mesti dibuang,” kata Ganjar.

Bagi Ganjar, pengesahan APBD harus memasukkan aspirasi rakyat. Apalagi dewasa ini banyak permasalahan di tengah rakyat seperti daerah miskin, stunting, krisis pangan, dan kondisi ekonomi akibat kenaikan harga barang pokok.

Cara KPK Memberantas Korupsi

©jatengprov.go.id

Sementara itu, Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengatakan, dalam kesempatan itu KPK hadir di Jateng dalam rangka pencegahan. Pencegahan itu dilakukan dengan dua hal, pertama memperbaiki sistem tata kelola keuangan. Dan yang kedua adalah menciptakan layanan publik yang transparan, adil, dan akuntabel.

Tak hanya itu, masing-masing pejabat daerah harus punya komitmen yang kuat dalam menjadi pelayan rakyat.

“Dua hal ini mampu mengatasi mencegah korupsi. Kalau hanya mencegah sistem tapi komitmen tidak ada, maka mekanisme pencegahan hanya selesai di administrasi. Tapi tidak bagus di kenyataan,” tegas Nurul dikutip dari Jatengprov.go.id pada Selasa (27/9).