Penataan di Era Jokowi

Di masa kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), Pemprov DKI sempat memiliki program penataan permukiman kumuh yang disebut sebagai kampung deret.

RT 014 Tanah Tinggi, Johar Baru, menjadi salah satu lokasi percontohan dari program Kampung Deret. Selain karena lokasinya yang layak tinggal, penataan kali itu dilakukan bertepatan dengan peristiwa kebakaran hebat dan menghanguskan ratusan rumah semi permanen milik warga.

Bedeng-bedeng milik warga disulap menjadi rumah permanen dengan gaya minimalis dan atap yang dibuat dengan nuansa khas Betawi.

Sayangnya, program kampung deret ini tak dilanjutkan lagi semenjak tahun 2014. Penduduk di kawasan kumuh akhirnya dipindahkan ke rumah susun.

Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja (Ahok) kala itu juga sempat menyoroti aksi kriminalitas yang keran muncul di wilayah Johar Baru. Dia mengaku pasrah dengan masyarakat Johar Baru karena sulit diajak damai. Menurutnya, perlu penanganan secara bertahap agar masyarakat di sana tak lagi terlibat tawuran.

"Karena memang kita tidak bisa berbuat apa-apa. Memang masyarakat itu sulit diomongin, mereka harus ditangani secara bertahap," kata Ahok di Balai kota DKI Jakarta.

Ahok berpandangan, untuk mengatasi kondisi tersebut tak bisa semata-mata hanya mengandalkan penegakan. Apalagi, infrastruktur hukum di Tanah Air belum bisa memberikan ruang untuk menerapkan efek jera.

"Sedangkan kalau penegakan hukum mau ditegakkan penjara kita tidak memadai. Jadi semua kita serahkan saja kepada pihak kepolisian," katanya kala itu.

Cara Anies Tata Kampung Kumuh di Jakarta

Di masa kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan, dia juga memiliki program kerja penataan kawasan kumuh. Program ini disebut CAP dan CIP.

Program ini melibatkan sejumlah pihak untuk bersama-sama menata suatu kawasan kumuh. Melalui program CAP atau community action plan, setiap RW dianggarkan mendapat Rp556 juta untuk membayar jasa konsultan yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli. Di antaranya yakni planologi, sipil, arsitek, sosial ekonomi, dan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan CIP atau collaborative implementation plan itu sendiri adalah kegiatan penataan kawasan kumuhnya.

Salah kawasan kumuh yang ditata Anies adalah RW 07 Kelurahan Galur, Johar Baru. Kawasan itu masuk dalam program CAP dan CIP. Kampung dibangun sedemikian rupa menjadi layak tinggal. Dibuatkan gapura dan vertikal garden dan merenovasi saluran air.

Ragam program dijalankan Pemprov DKI belum menyentuh semua area permukiman di Johar Baru, Jakarta Pusat. Hal ini pula yang kemudian menjadi sorotan Ketua DPRD DKI, Prasetyo.

Saat membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemprov untuk segera turun tangan mengatasi masalah kawasan kumuh di Ibu Kota.

Salah satunya di Tanah Tinggi, Johar Baru. Pras juga mengkhawatirkan kesehatan warga yang tinggal di sana. Karena laporan yang dia terima, warga bermukim di sana kesulitan untuk beristirahat karena tempat tinggal yang terbatas.

"Kondisi pemukiman di Johar Baru, Tanah Tinggi itu bisa tiga shift tidurnya, karena di sana kemiskinannya terlihat," kata Pras.

Pras memastikan daerah yang dimaksud berbeda dengan lokasi kampung deret yang dibangun Jokowi. Namun, ia meminta Pemprov DKI untuk segera meninjau ke sana.

"Beda lokasi. Secara umum itu harus diperbaiki dan pemerintah harus turun di situ karena di situ ada tidurnya shift-shiftan. Dulu kan kampung deret program bagus, enggak diteruskan. Harus dicari jalan keluar ya rumah susun. Harusnya diperbanyak kampung deret, diperbanyak, ditata lah," kata Pras ketika dihubungi, Senin (20/3).

Heru Berjanji Menata Kawasan Kumuh

Penjabat (Pj) Gubernur Heru Budi akan mengecek kawasan kumuh di Johar Baru tersebut. Sesuai janji yang pernah disampaikan, Heru siap menata kawasan kumuh di Johar Baru.

"Ya kita rapiin, kita tata. Di sebelah mana (permukiman kumuhnya)? Yaudah kita lihat dulu," kata Heru kepada wartawan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (20/3).

Namun, kata Heru, untuk proses pembangunannya tak melulu harus dilakukan Pemprov DKI. Butuh kerja sama semua pihak untuk menata kawasan kumuh di Jakarta.

"Ya kan membangun Jakarta enggak harus Pemerintah Provinsi. Pemerintah daerah bisa (memperbaiki) salurannya, bisa sarana prasarana. Pihak lain yang mau menyumbang kan bisa saja membangun, merevitalisasi rumah warga kan bisa," kata Heru.

Heru menambahkan, membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama secara kolaborasi. Maka dari itu, ia mengajak seluruh pihak untuk turut membangun kawasan kumuh.

"Contoh ya, rumah kumuh ada saluran, pemda yang bikin saluran. Ada septic komunal, warga yang ngasih tempat, pemda yang bangun. Ada saluran, ada sarana prasarana, jalan, rumah-rumah warga yang perlu dibangun ada masuk CSR, simpel-simpel aja bangun Jakarta, happy-happy ya, sukses Jakarta untuk Indonesia," kata Heru menyudahi.