Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pasar Jaya Bantah Dugaan Korupsi Bansos DKI 2020

Pasar Jaya Bantah Dugaan Korupsi Bansos DKI 2020 Ilustrasi bansos. ©2022 Merdeka.com/liputan6.com

Merdeka.com - Perumda Pasar Jaya akhirnya buka suara soal dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) senilai Rp2,85 triliun di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020.

Corporate Secretary Perumda Pasar Jaya Muhammad Fachri membantah dugaan korupsi tersebut. Dia menegaskan, beras yang ditemukan di gudang sewaan Pulogadung merupakan sisa usaha retail Pasar Jaya. Bukan sisa stok bansos 2020.

"Untuk beras di gudang Pulogadung itu sisa usaha Pasar Jaya dari usaha retail," kata Fachri saat dikonfirmasi, Rabu (17/1).

Fachri menjelaskan Pasar Jaya bekerja sama dengan Dinsos DKI dalam mendistribusikan bansos pada 2020. Kerja sama itu sudah dijalankan dengan baik dan tuntas.

"Jadi gini ya, saya jelaskan konstruksinya. Pasar Jaya dalam hal bansos sudah menuntaskan pekerjaannya, apa yang sudah diamanatkan Dinsos untuk penyaluran itu sudah selesai," papar dia.

Fachri mengakui ribuan ton beras yang ditemukan di gudang sudah membusuk. Namun, beras itu berbeda dengan bansos yang disalurkan kepada masyarakat.

"Pasar Jaya pasti akan menjamin bahwa produk yang dikirim ke masyarakat adalah yang layak dan baik," tutupnya.

Temuan Beras Bansos

Sebelumnya, akun Twitter @kurawa mengungkapkan adanya dugaan kasus korupsi bansos Covid-19. Akun @kurawa menulis, Pemprov DKI berencana menyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk sembako untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?," tulis @kurawa.

Usai mengetahui lokasi gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan tersebut. Lalu, ia mengaku melihat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.

Ia mengklaim, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Jakarta. Namun, katanya, beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut hingga kini.

Selanjutnya, @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik. Kemudian, @kurawa menyebut adanya kehilangan yang tak diketahui senilai Rp150 miliar.

"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor2 ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini ..ada datanya semua neh," kata @kurawa.

Kemudian, @kurawa mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut sebagai penyuplai beras bansos dan mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos.

"Berikut nama-nama Suplier Beras Bansos DKI hasil Tracing KAP EY, lengkap mulai dari Relawan Anies, anggota DPRD dari parpol pengusungnya hingga bohir swasta," ujar @kurawa.

(mdk/tin)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan
Kejagung Periksa Empat Direktur Perusahaan Sebagai Saksi Kasus Korupsi Jalur Kereta Api Medan

Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.

Baca Selengkapnya
Firli Bahuri Kembali Dipolisikan Akibat Bawa Dokumen Korupsi DJKA Saat Sidang Praperadilan
Firli Bahuri Kembali Dipolisikan Akibat Bawa Dokumen Korupsi DJKA Saat Sidang Praperadilan

Firli dilaporkan oleh Ketua Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki), Edy Susilo ke Polda Metro Jaya.

Baca Selengkapnya
Pledoi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bantah Terima Suap Rp3 Miliar Hingga Tiga Tas Mewah
Pledoi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bantah Terima Suap Rp3 Miliar Hingga Tiga Tas Mewah

Hasbi Hasan dituntut hukuman 13 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider kurungan pengganti selama 6 bulan.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Komisi III DPR Ingin  Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN
Komisi III DPR Ingin Dugaan Korupsi di Antam Jadi Momen 'Bersih-bersih' BUMN

Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun

Baca Selengkapnya
Eks Wali Kota Banjar Sutrisno Cicil Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp958 Juta
Eks Wali Kota Banjar Sutrisno Cicil Uang Pengganti Kasus Korupsi Rp958 Juta

Uang cicilan dari terpidana kasus korupsi pengaturan lelang di Kota Banjar itu disetorkan KPK ke negara.

Baca Selengkapnya
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik
Siap-Siap Jaksa Agung Bakal Bongkar 2 BUMN Dana Pensiun Bermasalah ke Publik

2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.

Baca Selengkapnya
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar
Kejati DKI Tahan 6 Tersangka Korupsi Dana Pensiun Bukit Asam, Kerugian Rp234 Miliar

Kejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.

Baca Selengkapnya
Penjelasan Lengkap Direksi PT Timah soal Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis
Penjelasan Lengkap Direksi PT Timah soal Korupsi Timah yang Seret Harvey Moeis

Dalam rapat bersama Komisi VI DPR, jajaran direksi PT Timah menjelaskan laporan keuangan. Namun anggota komisi tidak puas.

Baca Selengkapnya
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa
Komisi III DPR Minta Kejagung Tak Tutup Ada Tersangka Lain di Korupsi Kereta Besitang-Langsa

Modusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek

Baca Selengkapnya