Pasar Jaya Bantah Dugaan Korupsi Bansos DKI 2020
Merdeka.com - Perumda Pasar Jaya akhirnya buka suara soal dugaan korupsi program bantuan sosial (bansos) senilai Rp2,85 triliun di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tahun 2020.
Corporate Secretary Perumda Pasar Jaya Muhammad Fachri membantah dugaan korupsi tersebut. Dia menegaskan, beras yang ditemukan di gudang sewaan Pulogadung merupakan sisa usaha retail Pasar Jaya. Bukan sisa stok bansos 2020.
"Untuk beras di gudang Pulogadung itu sisa usaha Pasar Jaya dari usaha retail," kata Fachri saat dikonfirmasi, Rabu (17/1).
Fachri menjelaskan Pasar Jaya bekerja sama dengan Dinsos DKI dalam mendistribusikan bansos pada 2020. Kerja sama itu sudah dijalankan dengan baik dan tuntas.
"Jadi gini ya, saya jelaskan konstruksinya. Pasar Jaya dalam hal bansos sudah menuntaskan pekerjaannya, apa yang sudah diamanatkan Dinsos untuk penyaluran itu sudah selesai," papar dia.
Fachri mengakui ribuan ton beras yang ditemukan di gudang sudah membusuk. Namun, beras itu berbeda dengan bansos yang disalurkan kepada masyarakat.
"Pasar Jaya pasti akan menjamin bahwa produk yang dikirim ke masyarakat adalah yang layak dan baik," tutupnya.
Temuan Beras Bansos
Sebelumnya, akun Twitter @kurawa mengungkapkan adanya dugaan kasus korupsi bansos Covid-19. Akun @kurawa menulis, Pemprov DKI berencana menyalurkan bansos senilai Rp3,65 triliun dalam bentuk sembako untuk menanggulangi pandemi Covid-19.
"Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp3,65 Triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi. Dimana porsi terbesar diberikan kepada Perumda Pasar Jaya senilai Rp2,85 Triliun, mengapa?," tulis @kurawa.
Usai mengetahui lokasi gudang penyimpanan beras bansos Perumda Pasar Jaya, @kurawa mengaku mendatangi tempat penyimpanan tersebut. Lalu, ia mengaku melihat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Menurut dia, kondisi beras di sana sudah rusak.
Ia mengklaim, beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Jakarta. Namun, katanya, beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut hingga kini.
Selanjutnya, @kurawa mengaku menemukan dokumen forensik audit dari salah satu kantor akuntan publik. Kemudian, @kurawa menyebut adanya kehilangan yang tak diketahui senilai Rp150 miliar.
"Vendor-vendor Bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dari pengelola parkir, tukang AC, SPBU sampai kontraktor bangunan. Karena Vendor2 ini penunjukan langsung .. yang ngeri siapa dibalik nama-nama vendor ini ..ada datanya semua neh," kata @kurawa.
Kemudian, @kurawa mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut sebagai penyuplai beras bansos dan mengunggah dokumen berisikan nama-nama yang disebut mendapat jatah pengadaan bansos.
"Berikut nama-nama Suplier Beras Bansos DKI hasil Tracing KAP EY, lengkap mulai dari Relawan Anies, anggota DPRD dari parpol pengusungnya hingga bohir swasta," ujar @kurawa.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Empat direktur perusahaan itu diperiksa sebagai saksi untuk tujuh tersangka.
Baca SelengkapnyaFirli dilaporkan oleh Ketua Lembaga Transparansi Anggaran dan Anti Korupsi Indonesia (Lemtaki), Edy Susilo ke Polda Metro Jaya.
Baca SelengkapnyaHasbi Hasan dituntut hukuman 13 tahun dan 8 bulan penjara serta denda Rp1 miliar subsider kurungan pengganti selama 6 bulan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Korupsi yang diduga dilakukan Budi Said di Antam ditaksir mencapai Rp1,1 triliun
Baca SelengkapnyaUang cicilan dari terpidana kasus korupsi pengaturan lelang di Kota Banjar itu disetorkan KPK ke negara.
Baca Selengkapnya2 Perusahaan BUMN tersebut sedang menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Agung.
Baca SelengkapnyaKejati DKI Jakarta menetapkan enam tersangka korupsi pengelolaan Dana Pensiun Bukit Asam tahun 2013 sampai 2018 dengan kerugian negara Rp234 miliar.
Baca SelengkapnyaDalam rapat bersama Komisi VI DPR, jajaran direksi PT Timah menjelaskan laporan keuangan. Namun anggota komisi tidak puas.
Baca SelengkapnyaModusnya, para pelaku melakukan korupsi dengan sengaja memecah proyek
Baca Selengkapnya