Nama SBY dibawa di sidang, Demokrat sebut kubu Ahok jorok & dangkal

Merdeka.com - Partai Demokrat geram nama Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) diseret dalam sidang penistaan agama yang membelit Basuki T Purnama (Ahok). Dalam sidang itu, pengacara Ahok menuding SBY mengontak Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin untuk meminta mengeluarkan fatwa penistaan agama terhadap Ahok.

Wasekjen Demokrat Rachland Nashidik mengecam keras upaya tak berdasar Ahok dan kuasa hukumnya menghubung-hubungkan Ketua Umum Partai Demokrat, SBY dengan fatwa MUI dan Pengadilan Ahok.

"Kami menilai perbuatan jorok tersebut adalah pembunuhan karakter yang bermotif kampanye politik dan bersifat oportunistik karena memanfaatkan dan menyalahgunakan imparsialitas pengadilan," kata Rachland dalam keterangan tertulisnya, Selasa (31/1).

Di sidang, kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat bertanya kepada Ma'ruf Amin yang dihadirkan sebagai saksi oleh Jaksa Penuntut Umum soal kontak dengan SBY. Ada dua hal dalam pembicaraan itu, pertama permintaan SBY agar PBNU menerima Agus-Sylvi serta tentang fatwa MUI. Humphrey mengklaim punya bukti kuat soal itu.

"Apakah pada hari Kamisnya, sebelum bertemu paslon Jumat, ada telepon dari Pak SBY jam 10.16 WIB yang menyatakan, pertama mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU, kedua minta segera dikeluarkan fatwa penistaan agama?" tanya Humphrey.

Menurut Rachland, silaturahmi Agus Sylvi kepada PBNU adalah ekspresi penghormatan terhadap para Ulama dari Organisasi Islam moderat terbesar di Indonesia dengan reputasi terpuji dalam merawat kebhinekaan. Menuduh pertemuan itu sebagai jejak konspirasi untuk menjatuhkan Ahok bukan saja dangkal, kata dia, namun pertama-tama melecehkan integritas PBNU dan kaum Nahdliyin.

"Politisasi pengadilan yang dilakukan Ahok dan kuasa hukumnya bukan saja salah, namun juga kentara adalah upaya mentransformasi konflik dari pengadilan ke tengah-tengah masyarakat. Padahal, fungsi pengadilan seharusnya melokalisir konflik ke balik hukum demi mencegahnya menjalar dan merusak kedamaian kehidupan masyarakat," terang dia.

Patut diingatkan, kata dia, tugas kuasa hukum adalah membuktikan bahwa dakwaan jaksa pada klien salah atau tidak memenuhi delik. Membangun narasi dan opini politik tentang pihak lain yang tak berhubungan dengan kasus itu sendiri, tidak akan menolong klien dari jeratan hukum.

Tak cuma soal tudingan penistaan agama, kuasa hukum Ahok juga bertanya tentang dukungan politik Ma'ruf kepada Fauzi Bowo yang didukung Demokrat pada Pilgub DKI 2012. Hal ini menurut Demokrat tidak relevan.

Juru bicara Agus Sylvi ini juga keberatan dan mengecam keras upaya politisasi pengadilan Ahok oleh kuasa hukumnya terhadap kesaksian Ma'ruf Amin. Menurut dia, Hak politik warganegara tidak dapat diadili.

"Pilihan dan afiliasi politik warga negara bukan dan tidak bisa diperlakukan sebagai kejahatan. Sebagai warga negara, adalah benar dan sepenuhnya konstitusional, apabila K.H. Ma'ruf Amin memiliki preferensi politik. Ia juga berhak untuk mengekspresikannya dengan bebas," tutur dia.