Marak Kasus Pelecehan Seksual, Bus Pinky Transjakarta Era Ahok Jadi Solusi

Merdeka.com - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) kembali mengaktifkan 'pinky' bus Transjakarta untuk koridor 3 rute Pasar Baru-Kalideres. Bus ini beroperasi kembali pada Senin (25/7) pukul 5 pagi hingga 10 malam dengan tarif Rp3.500.

Bus pinky Transjakarta bukanlah armada baru dalam transportasi publik. Bus khusus wanita ini pertama kali diluncurkan pada 21 April 2016, bertepatan dengan hari RA Kartini. Saat itu, baru dua armada saja yang dikhususkan untuk perempuan.

Kemudian, pada 19 Oktober 2016, Transjakarta menambah armada khusus perempuan sebanyak 10 unit. Di tahap awal ini, bus khusus perempuan hanya beroperasi di koridor 1 rute Blok M-Kota.

Ide peluncuran bus perempuan ini dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Gagasan itu sebagai bentuk penghormatan istimewa kepada kaum perempuan.

Seremonial peluncuran perdana bus Transjakarta khusus wanita dilakukan oleh mantan istri Ahok sekaligus ketua Tim Penggerak PKK saat itu, Veronica Tan.

Desain untuk Kenyamanan Wanita

Kursi-kursi Transjakarta khusus perempuan didesain menghadap ke depan. Hal ini dinilai cukup nyaman bagi perempuan, jika dibandingkan dengan bus Transjakarta umum dengan desain kursi saling berhadap-hadapan.

Dengan desain kursi seluruhnya menghadap ke depan, Veronica menilai hal tersebut dapat mencegah atau menghindari tindakan pelecehan seksual.

"Kalau hadap-hadapan kan enggak enak. Ini kursinya (kursi bus khusus perempuan) hadap depan, dan penumpang yang berdiri ada di sampingnya," kata Veronica.

Sejak peluncuran bus Transjakarta khusus perempuan pada 2016, operasional bus tersebut terpaksa dihentikan sekitar 2020 karena pandemi Covid-19.

Dua tahun lebih berjalan, tepatnya pada 25 Juli 2022, PT Transjakarta kembali mengoperasionalkan bus khusus wanita tersebut sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual.

"Kenyamanan pelanggan prioritas utama kami. Pelayanan bus pink ini merupakan salah satu upaya TransJakarta ikut menangani masalah pelecehan dalam transportasi publik,” ujar Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan TransJakarta, Anang Rizkani Noor, di Jakarta, Minggu (24/7).

Tidak ada yang salah dengan maksud PT Transjakarta, dengan menurunkan lagi bus khusus perempuan. Namun, jika semata-mata sudut pandang bus Transjakarta khusus perempuan sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual terhadap perempuan, sudut pandang itu tidak tepat menurut Komisioner dari Komnas Perempuan, Mariana Amiruddin.

"Enggak salah (operasional bus Transjakarta khusus perempuan) niat melindunginya baik, tapi perspektifnya tidak tepat," kata Mariana kepada merdeka.com, Selasa (26/7).

Mariana berpandangan, jika operasional bus Transjakarta khusus perempuan hanya dipandang sebagai upaya pencegahan pelecehan seksual, tetap saja dalam hal ini perempuan terdiskreditkan atas tindakan pelecehan seksual.

Dia berujar, cara berpikir pemangku kebijakan atas pelecehan seksual di transportasi publik masih konservatif, yaitu perempuan lah pemicu terjadinya pelecehan seksual.

"Persoalan pelecehan itu bukan karena dicampur, tapi dari perilaku pelaku saja dan harusnya menegakan aturan yang bikin jera," kata dia.

Senada dengan Mariana, pakar kebijakan transportasi, Djoko Setijowarno juga berpandangan bus Transjakarta khusus perempuan memang tidak berdampak signifikan terhadap efisiensi mengatur volume penumpang, khususnya perempuan.

Terlebih lagi, sepatutnya ada kajian yang mengiringi operasional bus Transjakarta khusus perempuan saat ini. Sebagaimana kajian commuter line, yang menunjukan penumpang commuter (KRL) perempuan lebih banyak merasa nyaman di gerbong campur dibandingkan gerbong khusus perempuan.

"KRL itu ada kajiannya dan kayaknya SPM-nya (standar pelayanan minimum) ada yang mengkhususkan gerbong wanita. Tapi kajiannya juga menunjukan penumpang perempuan lebih baik berada di gerbong umum, karena kalau di gerbong khusus dicuekin," kata Djoko.

Jika tujuan pengkhususan tempat di transportasi publik berdasarkan gender,m demi mencegah pelecehan seksual, maka seharusnya yang perlu diperkuat adalah sanksi agar berdampak jera bagi pelaku.

Sebab pelecehan seksual, kata Djoko, tidak hanya terjadi antara pria dan wanita. Bahkan sesama jenis pun tidak menutup kemungkinan adanya pelecehan seksual.

Dia kemudian membandingkan transportasi publik Indonesia dengan negara-negara di Eropa. Menurut Djoko, tidak ada pemisahan ruang pada transportasi publik berdasarkan gender.

"Saya belum melihat itu tuh, di Eropa enggak ada tapi bagi pelanggarannya ketat dan tingkat stress tidak tinggi," kata dia.

Djoko pun menyarankan, agar sebaiknya jumlah bus Transjakarta khusus perempuan dapat ditambah, dan tersedia di setiap rute. Untuk saat ini, layanan bus Transjakarta khusus perempuan hanya tersedia 8 unit yang beroperasi di koridor 3 rute Pasar Baru-Kalideres.