Kemiskinan di Balik Kemegahan Jakarta International Stadium

Merdeka.com - Lisa (30) warga yang kehilangan kaki sebelah kiri akibat tertabrak kereta. Dia tengah duduk di depan rumahnya yang bersebelahan dengan Jakarta International Stadium (JIS), Kelurahan Papanggo, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selain Lisa, masih ada ratusan warga lainnya yang tinggal di rumah semipermanen.

Banyak ibu-ibu tengah mengobrol di samping rel. Mereka semua berharap Pemprov DKI Jakarta mendirikan tempat tinggal pengganti dan memberikan uang kompensasi atas penggusuran rumah yang sudah belasan tahun dihuni sebelum JIS dibangun.

Demi kebutuhan sehari-hari, mayoritas warga bekerja serabutan, bahkan ada juga yang mengais besi tua bekas pengerjaan JIS. Sedangkan untuk kebutuhan air, warga mengambil air dari sumur bekas warga Kampung Bayam di lokasi proyek.

Pembangunan JIS hingga 3 Maret 2022 telah mencapai 98 persen. Peresmian stadion yang dibangun di atas lahan 22,1 hektar itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Namun nasib ratusan warga di Kampung Pela-Pela dan Kampung Bayam masih belum jelas.

Relokasi Warga

Pakar tata kota Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mengatakan, suka atau tidak pemukiman kumuh di sekitar JIS harus ditata. Itu merupakan konsep suatu pembangunan khusus.

"JIS seperti GBK, satu kompleks itu khusus olahraga besar maka akan jadi satu komplek kawasan olahraga besar, ada penataan seluruh kawasan. Memang yang kumuh ini mau tidak mau pasti harus ditata ulang," kata Yayat kepada merdeka.com, Rabu (9/3).

Relokasi warga akibat pembangunan sebuah kawasan khusus bukan pertama kali dilakukan. Pembangunan Stadion Utama Gelora Bung Karno bahkan merelokasi ribuan warga Senayan. Mayoritas warga saat itu berpindah ke Tebet, Jakarta Selatan, sebagian pindah ke Jalan S. Parman, Jakarta Barat.

Saat itu, kata Yayat, pemerintah merelokasi warga karena pembangunan GBK akan diperuntukan kegiatan Asian Games. Ajang olahraga tingkat Asia yang menuntut tuan rumah bersolek, menjamu para tetamu.

Meski sama-sama menjadi bagian dampak pembangunan, warga Senayan dulu dengan warga pemukiman padat sekitar JIS berbeda secara kemampuan ekonomi dan kompetensi diri.

Warga pemukiman sekitar JIS menurut Yayat lemah dalam kemampuan ekonomi. Misalnya, mereka membangun hunian kumuh di atas lahan negara, seperti lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), milik Pemprov DKI Jakarta.

Kompetensi dalam bekerja atau meningkatkan ekonomi tidak lebih baik dibandingkan warga Senayan sebelumnya.

"Sangat beda, kalau mereka menuntut ganti rugi harus taat asas dulu, lahan yang dibangun itu bukan lahan mereka, kompetensi pun tidak lebih di atas warga relokasi dari GBK dulu," jelasnya.

Dari pertimbangan-pertimbangan itu, menurut Yayat, cukup kuat jika Pemprov DKI merelokasi para warga pemukiman kumuh sekitar JIS.

Penguatan Kemampuan Ekonomi Warga

Namun, Yayat juga mengingatkan Pemprov DKI tetap memiliki tanggung jawab sosial atas nasib warga setempat saat penataan kawasan JIS. Bukan soal relokasi warga ke rumah susun, melainkan penguatan ekonomi usai relokasi.

"Jangan mengulang kejadian dulu-dulu warga direlokasi ke rumah susun tapi nunggak, itu karena apa? Mereka tidak sanggup bayar, tidak punya pekerjaan, atau penghasilan mereka tidak mencukupi untuk membayar biaya sewa," kata Yayat.

Pemprov DKI, sudah harus matang menyiapkan ekosistem bagi warga pinggiran JIS, misalnya rekrutmen kerja dari setiap kepala keluarga, pelatihan kegiatan usaha kecil dan mikro, dan sebagainya.

"Minimal mereka bisa bayar sewanya, jadi selain relokasi, juga ada upaya program penguatan ekonomi," jelasnya.

Pandangan selaras juga disuarakan pakar Tata Kota, Nirwono Yoga. Dia mengungkapkan, Pemprov DKI dan pengelola JIS perlu membuka peluang lapangan kerja atau partisipasi warga sekitar untuk meningkatkan kesejahteraan warga dalam pengembangan kawasan pendukung JIS ke depan. Misalnya, petugas keamanan, petugas kebersihan, loket, administrasi, hingga membuka usaha UMKM makanan hingga peralatan/akesoris olahraga.

"Pemda DKI juga perlu menjelaskan kepada masyarakat sekitar JIS rencana tata ruang kawasan JIS diperuntukan apa dan akan dikembangkan seprti apa, misal kawasan olahraga terpadu seperti GBK Senayan," kata Nirwono.

Dia juga mendorong Pemprov untuk bisa memastikan proses relokasi warga, seperti hunian, waktu relokasi, proses relokasi dan sebagainya.

Pemberian Rusun untuk Warga Terdampak Gusuran

Di satu pihak, Direktur Utama PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Widi Amanasto mengatakan, Jakarta International Stadium (JIS) akan menjadi ikon baru Jakarta. Pembangunan JIS sebagai langkah Pemprov DKI mengubah pemukiman kumuh menjadi sebuah ikon.

Diakui Widi, membangun sebuah ikon baru, berdampak pada gusuran terhadap warga setempat. Namun dia pastikan penduduk setempat mendapatkan kompensasi setimpal, yaitu sebuah hunian layak.

"Dulu, semua itu pemukiman kumuh, kriminalitas tinggi sekali, tapi kini rumah penduduk yang kita gusur kita ganti untung," kata Widi dalam webinar virtual, Kamis (30/12).

Kompensasi yang diberikan Pemprov kepada pihak terdampak gusuran adalah merekrut sebagai pekerja untuk pembangunan JIS. Proses rekrut tetap menilai kemampuan dan keahlian warga untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pembangunan proyek.

Berdasarkan hasi penilaian saat itu, ada 135 warga yang terdampak gusuran akibat pembangunan JIS direkrut menjadi pekerja.

"Jadi sebagian ada yang pindah ke kampung halaman, dan pekerja di JIS, kita asesmen muncul 135 orang gang akan bekerja untuk operasional JIS dan kita berikan hunian yang layak," tegasnya.