Jakarta Tak Lagi Punya Wali Kota dan Bupati Setelah Tidak Jadi Ibu Kota Negara

Kamis, 24 November 2022 17:48 Reporter : Lydia Fransisca
Jakarta Tak Lagi Punya Wali Kota dan Bupati Setelah Tidak Jadi Ibu Kota Negara Gedung Balai Kota DKI Jakarta. ©2014 merdeka.com/muhammad lutfhi rahman

Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa bertemu Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, untuk membahas pembangunan Jakarta di masa datang setelah tak lagi menjadi ibu kota negara. Satu yang pasti, kata Suharso, Jakarta tidak akan memiliki wali kota atau bupati ke depannya.

"Sistem pemerintahan ke depan, Jakarta tetap seperti hari ini. Jadi, sebuah provinsi yang dikepalai oleh seorang gubernur dan kemudian tidak perlu ada bupati atau wali kota," kata Suharso kepada wartawan di Pendopo Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (24/11).

Suharso juga mengatakan, pihaknya perlu memikirkan struktur organisasi yang lebih lincah agar pemerintahan tetap berjalan lancar.

"Bahkan pemikiran kami ke depan adalah bagaimana ada struktur organisasi yang lebih lincah, yang bisa menjadi panutan teladan pemerintahan yang lain," tambah Suharso.

Adapun keputusan ini merupakan petunjuk dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Presiden memberikan petunjuk kepada kami, sistem yang pemerintahan ke depan. Jadi, sistem pemerintahan ke depan juga harus dipikirkan untuk Jakarta," tambah Suharso.

Di kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan bahwa Suharso juga memberikan arahan untuk mempercepat kegiatan ekonomi pembangunan di Jakarta. Suharso, kata Heru, juga meminta Pemprov DKI untuk membuat tim-tim kecil fokus membahas detail tata ruang.

"Ini adalah berbagai masukan yang bagus, antara lain agar DKI Jakarta tata kotanya tetap berjalan dengan baik, ekonomi tumbuh, dan tentunya menuju Jakarta yang lebih dinamis," lanjut Heru.

Untuk diketahui, pertemuan Heru dengan Suharso dianggap sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 Terkait Ibu Kota Negara oleh DPR RI, yang memuat bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta diminta untuk menentukan proses perencanaan pembangunan Jakarta ke depan. [lia]

Baca juga:
Heru dan Suharso Monoarfa Diskusi Nasib Jakarta Usai Tak Lagi jadi Ibu Kota Negara
Pemerintah Ajukan Tambahan RUU Prioritas 2023, Salah Satunya Perubahan UU IKN
Djarum Dapat Tawaran Hijaukan Jalan Tol di IKN
Bocoran Info soal Ibu Kota Baru, dari Pertama Pindah Hingga Jumlah Penduduk Dibatasi
Tak Seperti Jakarta, Penduduk di Ibu Kota Baru Bakal Dibatasi

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini